[#2 Introduction] Cybercrime: Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik merupakan hal yang saat ini acapkali terjadi di kehidupan masyarakat. Lebih lagi, dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, setiap orang dengan mudah dapat berkomunikasi atau terkoneksi dengan orang lain melalui media sosial. Bentuk komunikasi yang terjalin tersebut pun dibagi menjadi dia, yaitu komunikasi positif dan komunikasi negatif. Dalam hal ini, pencemaran nama baik tergolong ke dalam komunikasi negatif.

Dalam Bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai Hate Speechwhich is an expression of hostility toward individuals or groups which can refer to race, ethnicity, nationality, religion, disability, gender, and sexual orientation. Dari kata “expression of hostility” dapat disimpulkan bahwa hate speech ataupun pencemaran nama baik ini merupakan suatu perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karena itu, apakah pencemaran nama baik itu dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan? Mari kita lanjutkan pembahasannya dengan terlebih dahulu mencari tahu defenisi dari masing-masing kata.

Pencemaran Nama Baik 

(Hate Speech juga dikenal dalam istilah Defacmation)

  • Cemar (kata dasar), yang berarti kotor, ternoda, keji, buruk, tercela (KBBI)
  • Pencemaran, yang berarti proses, cara, perbuatan mencemari (KBBI)
  • Nama baik, yang menunjuk pada seseorang
  • Sehingga, Pencemaran Nama Baik, yaitu tindakan mencemarkan nama baik seseorang melalui lisan maupun tulisan.

Kemudian, apa itu Kejahatan?

  • Secara hukum, kejahatan itu suatu tindakan ataupun aktivitas manusia yang bertentangan dengan aturan, dalam hal ini undang-undang
  • Secara sosiologis, kejahatan itu merupakan perbuatan yang dapat merugikan satu pihak oleh karena adanya tindakan dari pihak pelaku

Jika dikaitkan antara defenisi Pencemaran Nama Baik dengan defenisi Kejahatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencemaran Nama Baik merupakan suatu tindakan yang tergolong Kejahatan. Tentunya, setiap perbuatan pencemaran nama baik, akan terdapat sanksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bila perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan dalam media sosial?

Seperti yang telah disampaikan pada artikel sebelumnya disini, seyogyanya segala perbuatan yang terjadi dalam Dunia Siber dianggap sebagai perbuatan nyata, karena Dunia Siber dengan dunia nyata merupakan berimplikasi. Oleh karena itu, perbuatan di media sosial yang dianggap merupakan suatu kejahatan tentunya dapat dikenakan sanksi juga. Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa jika terdapat regulasi ataupun aturan yang secara lebih khusus mengatur mengenai delik atas perbuatan kejahatan tersebut, maka aturan tersebutlah yang digunakan. Hal ini dipertegas dalam asas lex specialis derogat legi generalis. 

Syukurnya, pemerintah kita sangat peka terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran pemerintah untuk mengantisipasi atas perbuatan yang terjadi dalam Dunia Siber, yaitu sejak tahun 2008, dilahirkannya sebuah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Mengenai pencemaran nama baik di Dunia Siber dalam hal ini media sosial, secara jelas diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, yaitu:

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pertanyaan selanjutnya, apakah isi UU ITE itu hanya sebuah larangan? Jawabannya tentu tidak hanya sebuah larangan ataupun keterangan, tetapi juga adanya suatu ancaman pidana ataupun sanksi hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE, yaitu:

Pasal 45A Ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik merupakan hal yang saat ini acapkali terjadi di kehidupan masyarakat. Lebih lagi, dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, setiap orang dengan mudah dapat berkomunikasi atau terkoneksi dengan orang lain melalui media sosial. Bentuk komunikasi yang terjalin tersebut pun dibagi menjadi dia, yaitu komunikasi positif dan komunikasi negatif. Dalam hal ini, pencemaran nama baik tergolong ke dalam komunikasi negatif.

Dalam Bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai Hate Speechwhich is an expression of hostility toward individuals or groups which can refer to race, ethnicity, nationality, religion, disability, gender, and sexual orientation. Dari kata “expression of hostility” dapat disimpulkan bahwa hate speech ataupun pencemaran nama baik ini merupakan suatu perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karena itu, apakah pencemaran nama baik itu dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan? Mari kita lanjutkan pembahasannya dengan terlebih dahulu mencari tahu defenisi dari masing-masing kata.

Pencemaran Nama Baik 

(Hate Speech juga dikenal dalam istilah Defacmation)

  • Cemar (kata dasar), yang berarti kotor, ternoda, keji, buruk, tercela (KBBI)
  • Pencemaran, yang berarti proses, cara, perbuatan mencemari (KBBI)
  • Nama baik, yang menunjuk pada seseorang
  • Sehingga, Pencemaran Nama Baik, yaitu tindakan mencemarkan nama baik seseorang melalui lisan maupun tulisan.

Kemudian, apa itu Kejahatan?

  • Secara hukum, kejahatan itu suatu tindakan ataupun aktivitas manusia yang bertentangan dengan aturan, dalam hal ini undang-undang
  • Secara sosiologis, kejahatan itu merupakan perbuatan yang dapat merugikan satu pihak oleh karena adanya tindakan dari pihak pelaku

Jika dikaitkan antara defenisi Pencemaran Nama Baik dengan defenisi Kejahatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencemaran Nama Baik merupakan suatu tindakan yang tergolong Kejahatan. Tentunya, setiap perbuatan pencemaran nama baik, akan terdapat sanksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bila perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan dalam media sosial?

Seperti yang telah disampaikan pada artikel sebelumnya disini, seyogyanya segala perbuatan yang terjadi dalam Dunia Siber dianggap sebagai perbuatan nyata, karena Dunia Siber dengan dunia nyata merupakan berimplikasi. Oleh karena itu, perbuatan di media sosial yang dianggap merupakan suatu kejahatan tentunya dapat dikenakan sanksi juga. Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa jika terdapat regulasi ataupun aturan yang secara lebih khusus mengatur mengenai delik atas perbuatan kejahatan tersebut, maka aturan tersebutlah yang digunakan. Hal ini dipertegas dalam asas lex specialis derogat legi generalis. 

Syukurnya, pemerintah kita sangat peka terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran pemerintah untuk mengantisipasi atas perbuatan yang terjadi dalam Dunia Siber, yaitu sejak tahun 2008, dilahirkannya sebuah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Mengenai pencemaran nama baik di Dunia Siber dalam hal ini media sosial, secara jelas diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, yaitu:

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pertanyaan selanjutnya, apakah isi UU ITE itu hanya sebuah larangan? Jawabannya tentu tidak hanya sebuah larangan ataupun keterangan, tetapi juga adanya suatu ancaman pidana ataupun sanksi hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE, yaitu:

Pasal 45A Ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari penjelasan diatas, secara jelas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial merupakan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang terjadi dalam Dunia Siber (Cybercrime), sebagaimana perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam UU ITE mengenai larangan dan juga sanksi bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dengan adanya UU ITE dan juga KUHP, menimbulkan suatu pertanyaan: Jika memang Dunia Siber dan juga dunia nyata itu berimplikasi, maka seharusnya regulasi dan juga undang-undang yang mengatur juga demikian, sebagaimana mengenai pencemaran nama baik terlebih dahulu diatur dalam KUHP. Lantas, bagaimana penerapan UU ITE terkait pencemaran nama baik? Tentunya ada prinsip-prinsip dalam penerapannya yang akan dibahas dalam artikel selanjutnya.

Dari penjelasan diatas, secara jelas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial merupakan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang terjadi dalam Dunia Siber (Cybercrime), sebagaimana perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam UU ITE mengenai larangan dan juga sanksi bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dengan adanya UU ITE dan juga KUHP, menimbulkan suatu pertanyaan: Jika memang Dunia Siber dan juga dunia nyata itu berimplikasi, maka seharusnya regulasi dan juga undang-undang yang mengatur juga demikian, sebagaimana mengenai pencemaran nama baik terlebih dahulu diatur dalam KUHP. Lantas, bagaimana penerapan UU ITE terkait pencemaran nama baik? Tentunya ada prinsip-prinsip dalam penerapannya yang akan dibahas dalam artikel selanjutnya.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *