Amatan terhadap Fenomena Represif Aparatur Negara

Tempo hari, demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja menggaung di langit-langit Indonesia. Banyak kalangan yang memprotes keberadaannya, dari para akademisi hingga para pelajar di bangku sekolah. Beberapa di antara mereka mempertanyakan integritas pemerintah, sementara yang lain mempersoalkan hak-hak pekerja, dan segelintir orang berencana untuk menggugat melalui jalur hukum. Satu yang pasti, mereka semua menolak adanya pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

Kala para demonstran itu turun ke jalanan dan menyuarakan aspirasi di benak kepala, beredar berita yang menayangkan bentuk “pengamanan” oleh pihak aparat terhadap mereka. Satu per satu tayangan dimuat di berbagai media, tidak terkecuali di internet, dan mempertontonkan perilaku semena-mena oknum aparat terhadap mereka yang bergabung di tengah aksi demonstrasi. Tentu saja ini memicu protes dan kecaman dari kalangan publik. Pihak-pihak terkait diminta untuk bertanggung jawab sesegera mungkin.

Yang menjadi pertanyaan, apakah tindakan represif oleh aparat negara dalam aksi demonstrasi itu memang betul dibutuhkan? Kemudian, apakah tindakan yang demikian sejatinya diatur di dalam undang-undang?

Ketentuan yang Mengatur Perihal Demonstrasi dan Upaya Intimidasi

Ada dua buah grundnorm (norma dasar) terkait hal ini. Pertama, UDHR atau yang kita kenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedua norma dasar ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keabsahan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara tersebut.

Kebebasan seseorang untuk berekspresi dan menyuarakan pendapatnya secara pribadi, diatur di dalam Article 19 UDHR yang berbunyi sebagai berikut:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Dari ketentuan di atas, telah jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dalam menyampaikan pendapatnya dan termasuk bebas untuk tidak disertai intervensi atau campur tangan oleh pihak manapun.

Perihal kebebasan berekspresi ini juga diatur di dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan syarat-syarat untuk itu kemudian akan diatur di dalam Undang-Undang.

Tidak hanya itu, aksi demonstrasi yang menjadi salah satu wujud kebebasan berekspresi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), tepatnya dalam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Juga diatur di dalam Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan tempo hari untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut merupakan hak asasi bagi setiap orang. Hak asas ini dilindungi oleh hukum dan keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan di atas menjadi landasan bagi seluruh masyarakat untuk menghormati hak asasi tersebut. Dengan demikian, aparatur negara, yang menjadi pelindung dan pengayom warga negara, juga sepatutnya menjunjung tinggi hak asasi ini—yang terwujud dalam bentuk aksi demonstrasi.

Kemudian, dalam tayangan berita dan kesaksian dari para korban terkait kala demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja itu terjadi, terlihat beberapa upaya intimidasi oleh oknum aparat negara seperti menendang, memukul, menangkap secara paksa, dan upaya-upaya lainnya. Hal ini sejatinya melanggar beberapa peraturan. Misalnya, mengenai tindakan represif yang termaktub dalam Article 5 UDHR yang berbunyi sebagai berikut:

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Ini kemudian dipertegas pada perihal perlindungan diri pribadi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Bila kita merujuk pada UU HAM, perkara tindakan represif tersebut juga secara jelas menyimpangi ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Pasal 25, Pasal 30, serta Pasal 34 UU HAM.

Kewajiban Aparatur Negara dalam Melindungi Kebebasan Berekspresi

Setelah mengetahui landasan dari hak asasi untuk berdemonstrasi dan upaya intimidasi aparat negara akan hal itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab mereka ketika bertindak di lapangan.

Sebagai contoh, kita dapat melihat hal ini di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

  1. Melindungi hak asasi manusia;
  2. Menghargai asas legalitas;
  3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Lalu, diatur pula di dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Petugas anggota polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan terhadap orang yang disangka melakukan kejahatan, melakukan penyitaan, penggeledahan penggunaan kekerasan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum.”

Terakhir, diatur di dalam Pasal 28 huruf a, e, dan f Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Huruf a, “Dalam melakukan upaya dan tindakan, aparat harus menghindari tindakan-tindakan yang spontanitas dan emosional berupa pengejaran, membalas tindakan, menangkap dengan tindakan kekerasan dan menghujat.”
  • Huruf e, “Aparat dilarang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM.”
  • Huruf f, “Aparat dilarang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang.”

Dari berbagai uraian di atas, dua pertanyaan kita di awal pembahasan ini agaknya telah terjawab. Pertama, tindakan represif oleh aparat negara dalam aksi demonstrasi itu tidak dapat dibenarkan betapapun dibutuhkannya. Kedua, tindakan represif tersebut jelas menyimpangi ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang aparatur negara sebagaimana yang termuat dalam beberapa peraturan terkait.

Sebagai representasi dari pelindung masyarakat, sudah seharusnya aparat negara menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang untuk bebas menyuarakan aspirasi mereka dalam bentuk apapun. Sebab pada hakikatnya, hak asasi itu adalah entitas yang melekat dalam diri seorang manusia, ia menjadi sesuatu yang wajib dipertahankan, juga tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.

Referensi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

CNN Indonesia, “KontraS: Jokowi Wajarkan Tindakan Represif Aparat saat Demo”, https://cnnindonesia.com/nasional/20201019162712-20-560178/kontras-jokowi-wajarkan-tindakan-represif-aparat-saat-demo, diakses pada 7 November 2020.

Kumparan, “YLBHI Catat Kekerasan Polisi di Sejumlah Daerah saat Demo Omnibus Law”, https://kumparan.com/kumparannews/ylbhi-catat-kekerasan-polisi-di-sejumlah-daerah-saat-demo-omnibus-law-1uM9p0NeJ97, diakses pada 7 November 2020.

Sumber gambar: Unsplash

Recommend0 recommendationsPublished in HAM, Legal, Reviews

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *