Ampuhkah Mengajukan PKPU Di Era Pandemi COVID-19?

Pandemi COVID-19 memukul perekonomian Indonesia saat ini. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mencapai minus 5,23%. Saat ini Dunia mengalami penurunan ekonomi yang mengakibatkan harga komoditas menurun dan kegiatan ekspor melemah. Akibatnya, banyak usaha dalam berbagai sektor industri berada dalam keadaan sulit keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor.

Saat pandemi tahun 2020 ini kasus Kepailitan dan PKPU meningkat cukup tajam. Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), terdapat 132 kasus pada kuartal II, yakni di lima Pengadilan Niaga yaitu Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I yaitu sebanyak 102 kasus. Salah satu Perusahaan yang kasusnya tercatat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah digugat pailitnya Sentul City dan PKPU Ace Hardware.

Mengajukan PKPU Bertujuan Untuk?

 Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Maka dapat kita garis bawahi, bahwa tujuan dari PKPU itu sendiri adalah untuk tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya mengenai kewajiban pembayaran utang dan bukan untuk mempailitkan debitornya.

Keberhasilan PKPU bergantung pada proposal perdamaian yang ditawarkan debitur kepada krediturnya. Hal ini merupakan pembuktian bagi debitur dimana dalam masa PKPU diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya serta membayar utang-utangnya.

Apabila Debitor sebagai pemohon PKPU, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal ini, 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan Pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara. Ketika pemohon PKPU adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang dan selama waktu 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara. Dapat dilihat bahwa PKPU sendiri memiliki rentang waktu penyelesaian yang relatif cepat. Pada umumnya, para pemohon PKPU adalah kreditor non-bank dan non-lembaga pembiayaan.

Akibat Hukum selama berlangsungnya PKPU adalah debitor tidak boleh dipaksakan membayar utang-utangnya serta seluruh eksekusi untuk pelunasan utang ditangguhkan.  

Rintangan Yang Harus Dihadapi Saat Terjadinya PKPU?

Saat terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keadaan menjadi tidak menguntungkan dan menyulitkan baik pihak debitor maupun para kreditor seperti kreditor Perbankan atau Non Perbankan. Perlunya itikad baik dari debitor, sustainability usaha debitor, serta keadaan ekonomi saat ini yang menjadi kunci keberhasilan dari PKPU. Debitor yang menunjukkan kemampuan keberlangsungan usaha akan lebih mudah mendapat dukungan kreditor daripada debitor yang sudah berhenti usaha jauh sebelum Putusan PKPU diucapkan.

Melihat kondisi saat ini, maka menimbulkan rintangan yang harus diperhatikan seperti tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi covid-19, serta bagaimana keadaan ekonomi kedepannya. Tentu kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi debitor untuk menyusun rencana usaha agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap para kreditor.

Pemerintah Indonesia menanggapi keadaan pandemi ini dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sedang terpuruk akibat wabah virus Corona. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non- bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga. OJK juga merilis ketentuan restrukturisasi kredit bagi perusahaan leasing dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan.

Ampuhkan mengajukan PKPU saat Pandemi ini?

Melihat dari tujuan PKPU sendiri yaitu tercapainya penyelesaian utang antara debitor dengan para kreditornya, kondisi ekonomi saat ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi debitor untuk menyusun rencana memulihkan usahanya dan tidak mudah bagi kreditor untuk meyakini usulan rencana debitor tanpa dasar yang pasti. Akibat dari tidak tercapainya perjanjian perdamaian tersebut, maka mengakibatkan debitur dalam keadaan pailit. 

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis

Related Articles

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications