Apa itu Class Action?

Class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih yang anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.

Class action dapat dijadikan metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Sebenarnya, class action atau class representative adalah pranata hukum yang berasal dari sistem common law. Namun, banyak negara yang menganut sistem civil law (seperti Indonesia) mengadopsi ketentuan class action.

Kegunaan class action yang paling umum dan mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Ketentuan hukum acara dalam class action di Indonesia diatur secara khusus dalam Perma No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Di dalamnya, terdapat empat tahapan dalam gugatan perwakilan kelompok (class action):

1. Pengajuan Berkas Gugatan

Dalam pengajuan berkas, penggugat harus memenuhi persyaratan gugatan. Ia wajib melibatkan sejumlah anggota kelompok yang mengalami hal yang sama.

Perma tidak menentukan batas minimal berapa orang anggota kelompok agar memenuhi syarat formal. Pakar hukum perdata, M Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika jumlah anggota kelompok 5 atau 10 orang, maka lebih tepat menggunakan gugatan biasa karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding class action. Mengenai ketentuan batas jumlah maksimal untuk gugatan class action juga tidak ada.

Kelompok penggugat harus menuntut hal yang sama, menggunakan dasar hukum yang sama. Selain itu, wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

2. Proses Sertifikasi

Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan, pengadilan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan mengenai wakil yaitu apakah ia diizinkan untuk mewakili, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Perma sudah terpenuhi, dan apakah class action merupakan prosedur yang paling tepat dalam pengajuan gugatan.

3. Tenggang Waktu Pemberitahuan

Hakim akan memerintahkan penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Hal ini membuka kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka ingin ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara.

4. Pemeriksaan, Pembuktian, & Pelaksanaan Putusan

Proses ini sama dengan perkara perdata umumnya. Bila pada hari sidang pertama, penggugat tidak hadir sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Sebaliknya, bila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua, tergugat tidak datang sedangkan penggugat atau para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus tanpa kehadiran tergugat/verztek.

Namun, tidak semua gugatan class action dapat dikabulkan. Secara umum, agar class action dapat berjalan efektif dan efisien, perwakilan harus memenuhi sejumlah syarat yang dijadikan pertimbangan di kemudian hari yang meliputi: analisis kasus, kemungkinan kasus bisa dimenangkan, bukti-bukti penunjang, jumlah pihak yang dirugikan, besaran jumlah kerugian akibat pelanggaran yang diperkarakan, dan persyaratan formal.

Yuk, cek artikel lainnya soal Class Action:

https://www.legalroom.co.id/penyelesaian-montara-lewat-gugatan-classr-action/ 

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *