Apakah Fintech Sudah Diatur Di Indonesia?

Fintech (financial technology), atau teknologi finansial dalam bahasa Indonesia, adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Definisi ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial. Definisi lain fintech juga bisa inovasi instead of teknologi. Jadi pada dasarnya, fintech merupakan teknologi jasa keuangan. Contoh-contoh fintech antara lain seperti pembayaran melalui “Gopay” atau “DOKU”, di mana tidak menggunakan cash atau kartu kredit.

Sejauh ini, ya, fintech sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Aturan-aturan yang berkaitan dengan fintech antara lain:

  1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
  2. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial: Peraturan ini merupakan aturan dasar fintech yang menjelaskan definisi, kriteria, dan kategori fintech.
  3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial: Aturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan uji coba produk.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain itu, kategori layanan fintech berdasarkan PBI yang sama antara lain:

  1. Sistem pembayaran;
  2. Pendukung pasar;
  3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
  4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
  5. Jasa finansial lainnya.

Berdasarkan PBI 19/12/PBI/2017, kriteria yang harus dimiliki fintech antara lain:

  1. bersifat inovatif;
  2. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
  3. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  4. dapat digunakan secara luas; dan
  5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut M. Ajisatria Suleiman, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia, ada enam kegiatan fintech yang diatur dalam sistem jasa keuangan di Indonesia. Enam kegiatan tersebut antara lain:

  1. E-Money: uang elektronik, artinya nilai uangnya disimpan dalam suatu media seperti server atau chip;
  2. E-Wallet: dompet elektronik, layanan elektronik yang menyimpan data alat pembayaran.
  3. Payment gateaway: layanan elektronik yang memperbolehkan pedagang memproses pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, e-money, atau proprietary channel;
  4. Peer to Peer Lending (P2P Lending): fintech yang memperbolehkan individu meminjam langsung tanpa bertemu secara fisik;
  5. Marketplace reksadana: penjualan efek reksa dana;
  6. Marketplace asuransi

Oke, terus kalau melanggar PBI atau POJK ada sanksinya gak? Yup, ada sanksinya. Salah satu tindakan yang dilarang oleh PBI adalah jika penyelenggara fintech tidak mendaftarkan teknologi mereka kepada Bank Indonesia. Menggunakan virtual currency dan meminjamkan uang kepada WNA juga dilarag. Sanksi yang dikenakan baik oleh PBI maupun oleh POJK cenderung bersifat administratif, bukan sanksi pidana seperti penjara. Sanksi-sanksi yang diberikan contohnya:

  1. teguran tertulis;
  2. denda;
  3. pembatasan kegiatan usaha;
  4. pencabutan izin usaha;

Sumber:

Riyanti Teresa Tedja. 2020. Aspek Hukum Pada Fintech Indonesia. Diakses dari https://sis.binus.ac.id/2020/02/11/aspek-hukum-pada-fintech-indonesia/ pada 20 November 2020.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal, Tech

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications