Aspek Hukum Yang Wajib Diketahui Oleh Pengguna E-Money

Seiring berkembangnya teknologi yang mempengaruhi transaksi dalam kehidupan sehari-hari, uang elektronik atau electronic money (E-Money) kerap dijadikan instrumen pembayaran disamping uang kartal. Menurut investopedia, uang elektronik merujuk pada uang yang terdapat dalam sistem komputer perbankan dan dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi elektronik. Sebagai dasar hukum atas uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (“PBI Uang Elektronik”) menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar uang elektronik dapat diselenggarakan sebagai instrumen pembayaran.

Pertama, penerbitan uang elektronik didasari atas nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik. Penerbit uang elektronik harus berupa Bank atau Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbatas. Secara khusus, Lembaga Selain Bank harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham, sebagai berikut. (Pasal 8 PBI Uang Elektronik)

  1. Modal disetor paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan wajib memelihara pemenuhan modal disetor minimum tersebut.
  2. Komposisi pemilik saham minimal 51% dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Kedua, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Penerbit uang elektronik dapat memilih media penyimpan dalam rangka menyelenggarakan uang elektronik tersebut. Adapun lingkup penyelenggaraan uang elektronik dapat dibedakan menjadi: (Pasal 3 ayat (1) PBI Uang Elektronik)

  1. Closed loop: uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  2. Open loop: uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Ketiga, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Nilai uang elektronik yang dimaksud adalah uang yang disimpan secara elektronik dan dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran ataupun transfer dana (Pasal 1 angka 4 PBI Uang Elektronik). Maka dari itu, nilai uang elektronik tersebut tidak berasal dari uang yang disimpan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, ataupun, tabungan.

Penerbitan uang elektronik harus menggunakan satuan uang rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Apabila terdapat suatu transaksi yang menggunakan mata uang selain rupiah, patutlah dinyatakan sebagai pembayaran yang tidak sah. Maka dari itu, transaksi yang menggunakan uang elektronik di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Pengguna sebagai pihak yang menggunakan uang elektronik dalam transaksinya mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam PBI Uang Elektronik. Perlindungan hukum ini berwujud atas ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh penerbit uang elektronik, penyelenggara uang elektronik, dan penyedia barang dan/atau jasa, sebagai berikut:

Penerbit (Pasal 61 PBI Uang Elektronik)

  1. Berkaitan dengan nilai uang yang disetor oleh pengguna, penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang disetorkan;
  2. Nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil;
  3. Penerbit dilarang menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik dan/atau persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik;
  4. Penerbit dilarang menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak
  5. Penerbit dilarang mengenakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik;
  6. Penerbit dilarang menghapus, mengubah, atau menghilangkan nilai uang elektronik ketika masa berlaku media uang elektronik tersebut berakhir.

Penyelenggara Uang Elektronik

Terdiri atas penerbit, acquirer, principal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam kegiatan uang elektronik dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan virtual currency (Pasal 62 PBI Uang Elektronik).

Penyedia Barang dan/atau Jasa 

Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan. Hal ini wajib dipastikan oleh penerbit dan acquirer agar penyedia barang dan/atau jasa tidak melakukan larangan ini (Pasal 63 PBI Uang Elektronik).

Dalam hal terjadinya pelanggaran atas hal-hal diatas yang mengakibatkan kerugian pada pengguna, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya, ataupun pencabutan izin sebagai penyelenggara dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya (Pasal 74 ayat (1) PBI Uang Elektronik).

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan atas penyelenggaraan uang elektronik ini sudah diatur secara rinci dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Sebagai konsumen, perlindungan kepada pengguna uang elektronik merupakan kewajiban bagi penyelenggara, penerbit, serta penyedia barang dan/atau jasa agar tidak mendatangkan kerugian bagi pengguna uang elektronik.

Sumber:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Hukumonline, “Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol”, diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e127fd6cf0/dasar-hukum-penggunaan-uang-elektronik-jika-masuk-tol/ pada 20 November 2020 pukul 12.28 WIB.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Cyber Law, Legal, Lifestyle

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications