Aturan Lembur, Perusahaan dan Tenaga Kerja Wajib Tahu!

Lembur merupakan hal yang sangat lumrah dan tak asing bagi para tenaga kerja, khususnya saat perusahaan sedang mengejar target tertentu. Baik atas kemauan sendiri ataupun tuntutan perusahaan karyawan pasti pernah merasakan lembur kerja. Umumnya terdapat jenis-jenis lembur, yaitu lembur pada hari kerja, hari libur dan hari raya. Biasanya, lembur pada hari kerja akan memiliki kompensasi lebih rendah daripada lembur pada hari libur ataupun hari raya. Pastinya, waktu lembur sering memengaruhi kehidupan karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, perusahaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar karyawan tetap mendapatkan haknya. Kebijakan mengenai lembur, waktu dan perhitungan upah lembur tergantung pada penetapan perusahaan masing-masing.

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 78 (b) bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3(tiga) jam dalam 1(satu) hari dan 14(empat belas) jam dalam 1(satu) minggu. Selanjutnya pada Pasal 85 (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur. Dalam Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 Pasal 2 Angka 3 Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

a. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga setengah) x upah sejam;

b. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima setengah) x upah sejam;

c. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7½ (tujuh setengah) x upah sejam;

d. untuk waktu kerja 12 (dua belas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 9 1/2 (sembilan setengah) x upah sejam.

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi hak upah lembur pekerja akan melanggar ketentuan dalam pasal-pasal diatas yang dijelaskan pada Pasal 187 ayat 1. Dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000. Walaupun demikian, aturan tersebut tidak berlaku pada perusahaan yang menerapkan waktu kerja yang berbeda seperti jam kerja harian. Misalnya, perusahaan pertambangan yang memiliki waktu kerja dan istirahat berbeda dari perusahaan pada umumnya seperti pekerja lapangan yang mengebor minyak di kawasan hulu. Namun hal tersebut perlu dipertimbangkan dari faktor sosial, ekonomi serta kesehatan pekerja karena pada dasarnya, kerja lembur yang dilakukan harus menghasilkan manfaat maksimal bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri. 

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *