Bagaimana Mekanisme Kepemilikan Senjata Api bagi Warga Sipil di Indonesia?

Jakarta Pusat, 2019. Seorang pengendara mobil merasa kesal dengan pengemudi lain yang menghalangi jalannya ketika ia sedang berupaya menyalip. Ia marah, lalu mendekati pengemudi lain itu sembari mengacungkan senjata api kepadanya. Tak lama, polisi tiba di lokasi dan mengamankan si pengemudi mobil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Diketahui bahwa yang bersangkutan ternyata merupakan individu non-aparat. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang warga sipil di Indonesia dapat memiliki senjata api?

Mungkin saja, dan itu bisa terjadi. Namun, pertama-tama, mari kita melihat perbandingannya dengan kebijakan bagi warga sipil di negara-negara lain.

Ambil contoh, Amerika Serikat. Di negara ini, hak kepemilikan senjata api bagi setiap warga negara dijamin dalam Amandemen Kedua Konstitusi tahun 1791. Bunyinya, “Milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka, maka hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan tak boleh dilarang.” Penafsiran terhadap ketentuan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Meskipun begitu, sebanyak 44 negara bagian di AS telah mengadopsi serta menerapkannya, dan tentu disertai syarat-syarat ketat sebagaimana yang diatur di dalam Brady Act tahun 1993.

Negara-negara lain seperti Serbia dan Ceko juga menerapkan prinsip serupa. Banyak warga sipil yang memiliki senjata api di Serbia setelah empat peperangan yang mereka hadapi di masa lalu, sementara Ceko memberi izin masyarakat untuk memiliki senjata api dengan prioritas penembakan teroris atau pengamanan diri.

Bila warga sipil di negara lain diperbolehkan memiliki senjata api karena alasan-alasan tadi, maka di Indonesia hampir tidak ada kesepakatan sebebas itu. Dalam keseharian, umum kita jumpai bahwa hanya aparat yang berwenang, seperti Kepolisian dan TNI yang dapat berlaku demikian. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang memperkenankan warga sipil untuk memiliki senjata api.

Ada tiga hal mendasar yang wajib diketahui terkait kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia. Pertama, tidak semua warga sipil dapat memiliki senjata api. Kedua, tidak semua senjata api dapat dimiliki. Ketiga, pengurusan izin kepemilikan senjata api harus melalui prosedur yang ketat. Kemudian, izin kepemilikan senjata api juga terbatas untuk kepentingan bela diri dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tidak lebih dari itu.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 (Perkap No. 18/2015), berikut beberapa klaster bagi warga negara yang diperbolehkan memiliki senjata api berpeluru tajam, yaitu:

  1. Pemilik perusahaan;
  2. PNS atau Pegawai BUMN golongan IV-A/setara;
  3. Polri/TNI dengan minimal berpangkat komisaris atau mayor;
  4. Anggota legislatif atau Lembaga Tinggi Negara atau Kepala Daerah; dan
  5. Anggota dari profesi yang telah mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

Bahkan, dari kelima kategori di atas, tidak seluruh warga negara yang terafiliasi dapat serta merta mendapatkan izin untuk memiliki senjata api. Apabila kita melihat pada Pasal 8 dan Pasal 9 peraturan yang sama, setiap warga negara yang ingin mengajukan izin wajib melalui berbagai tahapan.

Dimulai dari seleksi administrasi, tes kesehatan fisik dan mental, tes kemampuan menembak, hingga tahap wawancara dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Semua ini harus dilalui, di samping untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, juga demi mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api itu sendiri.

Poin yang tidak kalah penting adalah bahwa jenis senjata api dalam hal ini hanya terbatas pada tiga jenis, yaitu senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perkap No. 18/2015. Lebih lanjut, jumlah senjata api yang dimiliki juga maksimal sebanyak dua pucuk senjata, boleh dengan jenis dan Kaliber yang berbeda, serta dilengkapi peluru paling banyak lima puluh butir seperti yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 di peraturan yang sama.

Mengacu pada Pasal 4 ayat (3) s.d. (5), klaster dari jenis-jenis senjata api tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

  1. Senjata Api Peluru Tajam. Sebagai jenis senjata api yang mematikan, maka Polri mengatur bahwa senjata api dengan klaster ini harus memiliki kaliber (garis tengah peluru) jenis 12 GA untuk senapan dan jenis 22, 25, 32 untuk pistol atau revolver.
  2. Senjata Api Peluru Karet dan Peluru Gas. Keduanya tidak mematikan, tetapi tetap membahayakan. Polri membatasi penggunaan senjata dalam klaster ini dengan peluru maksimal berkaliber 9 mm. Apabila lebih dari itu, maka akan dianggap ilegal dan wajib untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

Selain itu, menurut Pasal 4 ayat (2), terdapat benda yang menyerupai ketiga jenis senjata api di atas dan dapat digunakan untuk kepentingan bela diri, yaitu semprotan gas air mata dan alat kejut listrik.

Keberadaan senjata api di tengah masyarakat harus didaftarkan terlebih dahulu ke Polri agar dapat dimiliki dan digunakan. Lebih jauh, sebagai bentuk antisipasi peredaran senjata ilegal, Polri akan melakukan pengecekan atau screening terhadap berbagai senjata yang didaftarkan.

Lantas, bagaimana cara mengklaim kepemilikan senjata api di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 s.d 18 Perkap No. 18/2015, dimulai dari permohonan izin pembelian senjata dari luar dan dalam negeri, serta permohonan izin pemilikan dan penggunaan senjata tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, seperti diperlukannya kelengkapan administrasi, rekomendasi dari pejabat terkait, serta surat izin penggunaan senjata.

Demikianlah informasi mengenai mekanisme kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia. Perlu diingat bahwa selain membutuhkan persyaratan dan prosedur yang panjang, hal yang paling penting dan mendasar dari kepemilikan senjata api ialah dibutuhkannya kebijaksanaan dari pemilik senjata api itu sendiri. Sebab sejatinya senjata adalah benda mati, dan baik-buruknya ia bergantung pada tangan-tangan yang mengendalikannya.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *