Bahasa Anak Jaksel Dipakai Untuk Skripsi?

Bayangin kalau dalam suatu skripsi tiba-tiba ada kalimat seperti ini: “Actually, tujuan dari penulisan ini untuk menambah pengetahuan pembaca dalam bidang hukum bisnis which is yang mana mengenai akuisisi perusahaan” atau “ In my opinion/IMO (re: menurut penulis), akuisisi ini telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, it means tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, and basically prosedur mereka telah tepat”.

Apa yang ada di pikiran teman-teman jika menemukan bahasa sehari-hari anak Jaksel (Jakarta Selatan) dalam suatu tulisan karya ilmiah?. Tentu saja, penggunaan bahasa seperti ini tidak diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa seperti itu?

Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009), bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah serta publikasi karya ilmiah. Aturan ini juga ditegaskan dan dirincikan kembali dalam Pasal 31 Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019). Menurut Pasal 31 Ayat (2) perpres ini, karya ilmiah tentu tidak hanya berupa skripsi, tetapi juga dapat berupa disertasi; tesis; laporan tugas akhir; jurnal ilmiah; makalah; risalah forum ilmiah; buku teks; buku referensi; prosiding; laporan penelitian; prosiding; dan/atau karya ilmiah lainnya.

Sebenarnya untuk apa sih aturan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah seperti ini?

Menurut Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2009, aturan penggunaan bahasa Indonesia ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia, serta untuk menciptakan ketertiban dan keselarasan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, Pasal 2 Perpres 63/2019 mengatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan dengan baik dan benar yang selaras dengan nilai sosial dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar tulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti: tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Artinya, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ini.

Lalu memangnya kaidah-kaidah tersebut memiliki aturan resmi?

Tentu saja sudah, kaidah-kaidah yang disebutkan sebelumnya harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015. Melalui lampiran peraturan menteri ini, diatur secara rinci mulai dari penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penulisan kata, dan lain-lain.

Lalu, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEBI hanya wajib untuk penulisan karya ilmiah saja?

Tidak dong. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai PUEBI ini juga harus diterapkan dalam tulisan-tulisan lain. Misalnya, di dalam dokumen resmi negara yang diatur oleh Pasal 4 Perpres 63/2019. Maksud dari dokumen resmi negara dalam pasal ini adalah surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. Menurut Pasal 3 perpres ini, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai PUEBI juga harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Begitupula untuk pidato presiden, wakil presiden, atau pejabat negara lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dalam bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan; nota kesepahaman atau perjanjian; forum nasional atau internasional yang dilaksanakan di Indonesia; dan lain-lain.

Banyak bukan? Artinya, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai PUEBI ini penting untuk dikuasai oleh setiap orang. Terutama untuk teman-teman dengan latar belakang ilmu hukum yang tentunya harus menguasai hal ini baik dalam menyusun perjanjian hingga merumuskan suatu perundang-undangan. Jadi, tentu saja penggunaan literally, which is, prefer, basically, dan kata-kata lain yang familiar dengan bahasa anak Jaksel tentu tidak boleh digunakan dalam penulisan karya ilmiah ataupun tulisan-tulisan resmi lainya sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *