Barang Yang Dibeli Di E-Commerce Tidak Sesuai Foto dan Deskripsi, Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Belakangan ini, baik karena adanya pandemi COVID-19 ataupun sebelum adanya pandemi COVID-19, belanja online melalui e-commerce sering dilakukan oleh berbagai masyarakat di Indonesia karena harga online store yang lebih terjangkau ataupun karena adanya halangan untuk membeli barang yang bersangkutan di offline store. 

Namun, ternyata belanja melalui e-commerce itu tidak jauh dari adanya berbagai masalah. Misalnya seperti, barang yang sudah dibayar tidak dikirim-kirim bahkan si penjual mengacuhkan teguran konsumen yang bersangkutan untuk mengirim pesanannya ataupun bahkan yang sering sekali terjadi dan menjadi keluhan banyak konsumen yang sering dicurahkan ke sosial media adalah ketika barang yang dibeli dan sudah sampai di tempat konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi, dikarenakan berbeda dari foto yang diiklankan ataupun berbeda dari deskripsi barang yang dijual tersebut atau karena barang yang dikirim sudah rusak dari sananya maupun rusak ketika masih dalam ekspedisi. Hal ini seperti yang sering ditemukan pada kolom komentar di page toko yang bersangkutan.

Walaupun sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang tidak sesuai ekspektasi atau rusak, kerap kali toko online di e-commerce tidak menerima atau menolak untuk pengembalian barang serta refund, padahal pada dasarnya apa yang dilakukan online shop tersebut adalah bentuk dari wanprestasi. Meskipun sebenarnya tidak semua online shop tidak berlaku jujur seperti ini. Seperti yang sudah kita ketahui wanprestasi itu memiliki empat bentuk yaitu tidak melakukan hal yang telah disanggupi, melaksanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu yang diperjanjikan, melakukan hal yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. 

Dalam hal ini, perlindungan terhadap konsumen baik dalam online maupun offline store diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen memiliki beberapa hak, yang mana salah satu haknya terkait informasi barang yang dijual dan kompensasinya, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian bila barang yang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, pelaku usaha atau dalam hal ini penjual ternyata juga punya kewajiban yang juga diatur pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal ini dikatakan bahwa salah satu kewajiban dari penjual atau pelaku usaha terkait informasi barang yang ia jual dan kompensasinya adalah penjual berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen memberi penegasan, bahwa apabila barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan iklan dan promosi serta keterangan barang maka hal ini merupakan suatu pelanggaran, yang mana seperti yang sebelumnya telah katakan dalam Pasal 4 dan Pasal 7, bahwa konsumen berhak meminta dan harus mendapat kompensasi dan ganti rugi ataupun penggantian barang, dan apabila kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barang ini tidak dilakukan maka bisa mendapat sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 Milyar. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa transaksi jual beli yang dilaksanakan secara online baik melalui e-commerce atau tidak melalui e-commerce seperti melalui sosial media, merupakan transaksi elektronik yang diakui dan dianggap sah dan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 48 ayat (1) dan (3) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, selain itu pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan / atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim yang tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Dalam hal ini kontrak yang dimaksud dalam pasal ini adalah kontrak elektronik yang terjadi ketika penjual dan pembeli secara online sudah saling menyepakati syarat dan ketentuan jual beli. Kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, baru dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan para subjek hukum yang cakap menurut ketentuan undang-undang, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, menurut Pasal 47 ayat (3) PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik harus sekurang-kurangnya memuat: 

  1. Data identitas para pihak
  2. Objek dan spesifikasi
  3. Persyaratan transaksi elektronik
  4. Harga dan biaya
  5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
  6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan / atau meminta penggantian produk yang cacat tersembunyi
  7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

Oleh karena itu, ketika membeli suatu barang melalui e-commerce atau online shop lainnya di sosial media namun barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi pada gambar atau deskripsi di toko tersebut, bahkan barang tersebut rusak maka dalam ketentuan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan perlindungan konsumen yang transaksinya secara elektronik atau online, maka sama seperti yang tertuang pada UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan tidak bersifat menipu serta harus memperbolehkan supaya barang yang telah dijual tersebut dikembalikan dan mendapatkan kompensasi atau refund.

Maka, apabila sewaktu-waktu ketika membeli barang online, dan barang yang datang tidak sesuai apa yang penjual perjanjikan dalam iklan (foto dan deskripsi barang), namun ketika dimintai pertanggungjawaban pihak penjual atau pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab, maka sebenarnya konsumen bisa saja menggugat penjual secara perdata atas dasar wanprestasi. Selain itu, pelaku usaha juga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, selain berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, juga atas dasar Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyberspace, Legal, Tech

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *