Beda PKPU dan Kepailitan

Siapa tidak kenal Hotman Paris di Indonesia? Hampir 60% masyarakat Indonesia setidaknya tahu nama Hotman Paris, seorang pengacara senior yang namanya sangat harum karena kerap dianggap sebagai pembela masyarakat kecil terutama dalam masalah hukum. Tidak jarang orang-orang rela datang ke Jakarta dari kota lain hanya untuk bertemu Hotman Paris dan minta pertolongan dalam masalah hukum yang sedang dihadapinya. Namun sebenarnya apa bidang perkara yang banyak ditangani oleh Hotman Paris? Hotman Paris merupakan pengacara publik yang fokus dalam penanganan perkara komersial sebenarnya, namun bidang yang paling digeluti oleh Hotman Paris yang jarang masyarakat awam ketahui ialah Kepailitan dan PKPU.

Apa itu Kepailitan dan PKPU?

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang debitor untuk menghindari kepailitan. Pasal 222 (2) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Perbedaan dari Kepailitan dan PKPU ialah, bahwa Kepailitan pada dasarnya merupakan sebuah prosedur yang dapat diajukan oleh kreditor ketika debitor tidak mampu membayar hutang yang dimilikinya, dan sebaliknya PKPU pada dasarnya merupakan prosedur yang dapat diajukan oleh debitor terhadap kreditor atas ketidakmampuannya membayar hutang-hutang yang dimilikinya, sehingga kreditor tidak dapat menggugat pailit debitor. Meskipun kalau kita teliti membaca UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa gugatan PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor.

Apabila terdapat perkara gugatan kepailitan dan PKPU secara bersamaan, maka haruslah terlebih dahulu diputus perkara gugatan PKPU sebelum kepailitan. Selain itu debitor yang sedang dalam masa PKPU tidak dapat digugat pailit. Semua ini sesuai dengan Pasal 229 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan ketika perkara sudah diputus pada tingkat pertama, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila dianggap tidak adil bagi salah satu pihak, dan terhadap putusan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sementara PKPU tidak memiliki opsi upaya hukum apapun, jadi hanya berhenti pada tingkat pertama.

Debitor dalam PKPU masih memiliki hak untuk mengurus seluruh harta kekayaannya dengan persetujuan Pengurus (Orang yang menangani pengurusan harta debitor dalam PKPU), sebaliknya dalam kepailitan debitor kehilangan seluruh haknya untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Harta pailit debitor akan diurus oleh Kurator.

Terkait jangka waktu, tidak ada batasan penyelesaian seluruh proses kepailitan, jadi semenjak diucapkannya putusan gugatan kepailitan maka proses sita atas harta debitor dilakukan tanpa ada batas waktu, selesainya proses kepailitan ialah ketika seluruh hutang yang dimiliki debitor telah lunas terbayarkan kepada kreditor, atau ketika ada upaya hukum yang diajukan debitor yang membatalkan gugatan pailit kreditor. Sementara untuk PKPU, batas waktu penundaan pembayaran utang ialah maksimal 270 hari sudah termasuk dengan perpanjangan sejak diucapkannya putusan PKPU sementara.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal, Reviews

Related Articles

Paten sebagai objek fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Terminologi mengenai fidusia juga lumrah dijelaskan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa belanda fidusia diartikan Fiduciare Eigindom Overdracht.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications