Antara Privasi dan Kebendaan

“Bisa ngga sih data pribadi dijaminkan?”

Pernahkah pertanyaan ini terlintas di pikiran kalian? Salah seorang teman mencetuskan pertanyaan ini dalam percakapan ringan yang tiba-tiba mendadak berat. Idenya sederhana, tapi ternyata dapat memunculkan polemik antara privasi dan kebendaan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan kita bahas hubungan data pribadi dan hak kebendaan dan bagaimana perlindungan hukumnya!

Data Pribadi merupakan informasi pribadi yang melekat terhadap seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Pribadi dapat mencakup nama, nomor identitas, kontak pribadi seperti nomor telepon, alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir, keyakinan, data kesehatan, biometrik, genetika, data keuangan pribadi, dan sebagainya berkaitan dengan seseorang. Data-data ini diperhitungkan sebagai aset yang sangat berharga dan dilindungi kerahasiaannya.

Nah, idealnya, Data Pribadi diinput oleh Pemilik Data atau berdasarkan persetujuan Pemilik Data ke sistem elektonik untuk menggunakan suatu jasa atau produk yang disediakan oleh suatu penyelenggara sistem elektronik. Kemudian dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut. Ketentuan penyimpanan dan pengelolaan data pribadi biasanya diatur dalam perjanjian baku berupa “Syarat dan Ketentuan” dan “Kebijakan Privasi” platform yang digunakan. Hal ini juga disebabkan oleh hakikat Data Pribadi yang merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perlindungannya harus ditegakkan, misalnya dengan hak-hak berikut ini:

  • Right to privacy: tiap orang memiliki hak untuk menjamin informasi apa saja yang dapat diakses oleh orang lain dan untuk mengawasi tingkat, cara, dan waktu penggunaan infomasi-informasi yang dipilih untuk diungkapkan.
  • Right to be forgotten: tiap orang memiliki hak untuk dihapus dari pencarian Internet dan direktori lain dalam keadaan tertentu. Seseorang dapat meminta penghapusan informasi, video, atau foto tentang diri mereka dari catatan Internet tertentu sehingga mereka gak dapat ditemukan pada search engine.

TAPI DALAM PRAKTIKNYA SEPERTI APA YA?

Dalam praktiknya, antar-penyelenggara maupun antara penyelenggara dengan pihak lain dapat dilakukan pertukaran, pengalihan, hingga penjualan Data Pribadi konsumennya. Secara normatif serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini biasanya sudah dinyatakan dalam “Syarat dan Ketentuan” dan “Kebijakan Privasi” sistem elektronik tersebut mengenai apa saja yang dapat dilakukan Penyelenggara terhadap Data Pribadi konsumen.

Melihat hal tersebut, Data Pribadi sih tidak jarang dianggap sebagai sebuah aset, yang dalam Hukum Perdata dikategorikan sebagai benda. Bahkan dianggap sebagai aset yang sangat mahal mengingat dibutuhkan perlindungan yang khusus juga untuk mengelolanya. Jika dikatakan sebagai aset/benda, data pribadi dapat dikenai hak-hak kebendaan, yaitu hak milik. Selain dari hak milik, Kami kurang yakin bahwa Data Pribadi bisa dikenakan hak-hak kebendaan lainnya. Misal seperti hak kedudukan berkuasa (bezit), dalam benda konvensional, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu benda baik secara langsung, melalui perantara orang lain, dan mempertahankan/menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Data Pribadi tidak boleh secara bebas dikuasai atau dinikmati oleh pihak yang berkuasa (dalam hal ini, Penyelenggara Sistem Elektronik). Karena sifatnya yang perlu dilindungi kerahasiaannya, Kami menganggap Data Pribadi juga boleh dapat dijadikan sebagai jaminan.

Dengan demikian, Data pribadi merupakan sebagai bagian dari HAM yang juga memiliki sifat-sifat kebendaan sebagai aset yang memiliki nilai tinggi. Pengalihan Data Pribadi, jika sudah disepakati oleh pemilik Data melalui perjanjian baku, juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum selama dilakukan secara bertanggung jawab dan spesifik terhadap data yang dikelola.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Lifestyle, Misc, Tech

Related Articles

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *