Bolehkah Kreditor Memiliki Objek Gadai?

Suatu perjanjian hutang-piutang terjadi apabila kreditor memberikan pinjaman kepada debitor sehingga debitor berkewajiban untuk melunasi pinjamannya (utang) tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Perjanjian ini melahirkan suatu perikatan antara kreditor dan debitor. Untuk menjamin agar debitor membayar utangnya kepada kreditor, maka dibutuhkan suatu jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPer”) bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Selain berfungsi untuk memastikan debitor akan melaksanakan kewajibannya, jaminan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kreditor akan memperoleh haknya yaitu menerima pelunasan atas piutangnya. Hadirnya jaminan ini harus diatur dalam suatu perjanjian yang bersifat accessoir (tambahan) terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang. Artinya, perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok sehingga ketika perjanjian pokok dihapus, maka perjanjian jaminan juga dihapus.

Pada dasarnya, jaminan berdasarkan sifatnya terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Objek jaminan perseorangan adalah kesanggupan penjamin atau penanggung untuk membayar apabila debitor tidak membayar, sementara jaminan kebendaan memiliki objek berupa kebendaan tertentu, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan benda sudah yang ada maupun yang akan ada. Adapun macam-macam pranata jaminan kebendaan yang diatur dalam hukum Indonesia, sebagai berikut:

  1. Gadai (diatur dalam KUHPer)
  2. Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
  3. Hipotik (diatur dalam KUHPer)
  4. Hak Tanggungan (diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah)
  5. Sistem Resi Gudang (diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang)

Sebagai salah satu pranata jaminan kebendaan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (penerima gadai) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitor (pemberi gadai) sebagai jaminan atas utangnya dan memberikan wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan mendahului kreditor-kreditor lain (Pasal 1150 KUHPer). Berdasarkan Pasal 1151 KUHPer, pembuktian perjanjian gadai harus mengikuti perjanjian pada pokoknya, artinya apabila perjanjian pokok dilakukan secara tertulis maka perjanjian gadai (sebagai perjanjian accessoir) juga berbentuk tertulis. Lebih lanjut, gadai memiliki karakteristik antara lain:

  1. Objek gadai adalah benda bergerak;
  2. Benda gadai diserahkan oleh debitor kepada kreditor (inbezitstelling);
  3. Fungsi gadai sebagai pelunasan utang; dan
  4. Hak gadai merupakan hak yang bersifat memberikan jaminan kebendaan.

Mengingat adanya penyerahan barang yang dijaminkan dengan pranata gadai kepada kreditor, kreditor memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Kreditor bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang (objek gadai) yang berkurang karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPer) dan kreditor dilarang untuk mempergunakan barang yang digadaikan untuk kepentingannya. Meskipun objek gadai berada dalam penguasaan kreditor, hal ini tidak serta merta berakibat adanya peralihan kepemilikan benda kepada kreditor.

KUHPer melarang kreditor memiliki objek gadai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1154 KUHPer bahwa tidak diperkenankan kreditor memiliki objek gadai meskipun debitor tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro (Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, 1980, Jakarta: Intermasa, hlm. 158), apabila hal demikian terjadi atau bahkan diperjanjikan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah batal (nietig). Kreditor hanya diperbolehkan untuk menerima pelunasan atau memperhitungkan pendapatan kembali uang pinjamannya dengan uang pendapatan penjualan gadai apabila dilakukan eksekusi atas objek gadai.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaminan dibutuhkan untuk memastikan debitor melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada kreditor berdasarkan perjanjian hutang-piutang. Sebagai salah satu pranata jaminan kebendaan, gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari debitor kepada kreditor sehingga penguasaan objek gadai berada dalam kreditor. Namun objek gadai dilarang dimiliki oleh kreditor karena yang beralih hanya penguasaan bukan kepemilikannya.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Paten sebagai objek fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Terminologi mengenai fidusia juga lumrah dijelaskan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa belanda fidusia diartikan Fiduciare Eigindom Overdracht.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *