Bolehkah Non-Competition Clause Dicantumkan Dalam Perjanjian Kerja?

Pada dasarnya, seseorang yang bekerja kepada pengusaha atau perusahaan (pemberi kerja) didasari atas hubungan kerja. Sebagai payung hukum dalam bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menguraikan bahwa hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja merupakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja dan memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Mengacu pada Pasal 1 angka ke-14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan buruh yang memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.

Untuk mengadakan perjanjian kerja, para pihak harus mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) yang terdiri atas:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

Lebih lanjut, perjanjian kerja harus mengatur ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan, yaitu:

  1. Nama, alamat, perusahaan, dan jenis usaha;
  2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
  3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. Tempat pekerjaan;
  5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
  7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Selain dari ketentuan di atas yang harus dimuat dalam perjanjian kerja, para pihak dapat mengadakan penambahan klausul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer). Dalam praktik, seringkali diadakan penambahan non-competition clause (klausul non-kompetisi) dalam perjanjian kerja. Pencantuman non-competition clause ini sebagai upaya pemberi kerja melindungi kepentingan bisnisnya dari perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaingnya.

Mengacu pada Black’s Law Dictionary, non-competition clause adalah klausul yang mengatur bahwa pekerja sepakat untuk tidak bekerja dan tidak membuka usaha di perusahaan dengan bidang yang sama (yang dianggap pesaing) dengan bidang tempat bekerja sebelumnya untuk jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

Hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara rinci atas non-competition clause. Namun, KUHPer mengatur perjanjian kerja persaingan yang memiliki kesamaan dengan non-competition clause dalam Pasal 1601x ayat (1) KUHPerdata. Perjanjian ini membatasi kekuasaan suatu pihak setelah berakhirnya hubungan kerja dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut wajib dibuat secara tertulis.

Pencantuman non-competition clause memberikan kewajiban dan mengikat pekerja untuk melaksanakannya. Hal ini sebagai perwujudan asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) karena perjanjian kerja beserta dengan isinya (klausul-klausul yang diatur) berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang mengadakannya. Berdasarkan klausul tersebut, pekerja wajib untuk melaksanakan kewajibannya ‘untuk tidak berbuat sesuatu’ (Pasal 1234 KUHPer).

Akan tetapi, pengaturan non-competition clause justru bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Dalam Pasal 31 UU Ketenagakerjaan diuraikan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Lebih lanjut, hak untuk bebas memilih pekerjaan pun merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU HAM.

Mengacu pada dua ketentuan tersebut, maka apabila pemberi kerja dan pekerja mencantumkan non-competition clause dalam perjanjian kerja, tentu akan melanggar syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, hal tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan berakibat:

  1. Perjanjian/klausul ini dianggap tidak pernah ada;
  2. Perjanjian/klausul ini tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
  3. Sejak semula perjanjian itu dibuat sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku, sehingga tidak perlu adanya permintaan pembatalan kepada pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencantuman non-competition clause dalam perjanjian kerja bertentangan dengan undang-undang yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU HAM dan berakibat batal demi hukum. Maka dari itu, pencantuman klausul ini perlu dihindari agar tidak mendatangkan kerugian kepada pekerja maupun pemberi kerja.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *