E-Court Perkara Pidana Melalui “ECRC” Demi Tegaknya Supremasi Hukum

Membangun peradaban bangsa yang maju dan bermartabat tidak terlepas dari seberapa besar komitmen negara dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, implementasi di lapangan belum terlaksana secara konsekuen pada masyarakat luas. Cita hukum sebagai jaminan terhadap perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara belum bisa dinikmati sepenuhnya. Selain itu, praktik proses hukum yang masih semu akan jaminan kian mendegradasi wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Penghormatan terhadap supremasi hukum perlu ditegakkan. Hukum sepatutnya tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan belaka, melainkan juga dijadikan sebagai sarana penggerak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bermuara pada urgensi pemberlakuan hukum yang responsif. Hakikatnya, hukum bersifat dinamis karena hukum diciptakan untuk masyarakat yang senantiasa berubah dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaharuan hukum dalam rangka pembangunan nasional merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai suatu paradigma dalam pembangunan hukum, Pancasila menghendaki adanya hubungan esensial yang berisi pembaharuan dan peningkatan kemampuan hukum dalam menghadapi masalah yang diaturnya. Hadirnya revolusi teknologi informasi menimbulkan tuntutan reformasi birokrasi di bidang hukum dan peradilan semakin menggema. Permasalahan seperti penumpukan perkara, pengeluaran biaya yang tinggi, dan lamanya proses penyelesaian perkara perlu mendapat perhatian serius, khususnya pada lingkup peradilan pidana. Permasalahan tersebut menyebabkan prinsip pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 belum mampu diwujudkan sehingga kemudian berimplikasi negatif terhadap hak-hak terdakwa, seperti hak untuk tidak ditahan terlalu lama serta mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dengan berlakunya sistem peradilan satu atap, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembentukan dan peningkatan pengadilan yang lebih progresif, efektif, dan terpercaya. Menghadapi era kemajuan teknologi, Mahkamah Agung telah berhasil menerapkan sistem administrasi elektronik melalui portal e-Court dan kini melanjutkan langkah untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui portal e-Litigation sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Namun, penanganan persidangan perkara pidana masih menjadi pengecualian di tengah urgensi yang tidak dapat diabaikan untuk mendapat penyelesaian perkara khususnya ketika negara sedang dihadapkan dengan keadaan tertentu. Oleh karena itu, pengadaan persidangan untuk perkara pidana online perlu segera diupayakan.

E-Criminal Room Court (ECRC) merupakan pengembangan dari portal e-Litigation yang difokuskan dalam pelaksanaan persidangan pidana melalui sistem telekonferensi khusus dengan keamanan yang telah teruji melalui mekanisme Bug Bounty Program. ECRC menjadi sarana bagi para pihak untuk melaksanakan persidangan dari tiga tempat berbeda yaitu kejaksaan, pengadilan, dan tempat penahanan atau ruang khusus bagi terdakwa yang tidak ditahan. Aplikasi ini dapat menjadi jawaban atas tuntutan terhadap peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengabaikan asas penting yang lain seperti asas sidang terbuka untuk umum. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana melalui ECRC tentunya perlu didukung dengan kesiapan regulasi dengan menambahkan ketentuan khusus pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengakomodir pelaksanaan persidangan pidana secara online, baik dari segi asas, mekanisme, tata tertib, maupun kekuatan hukumnya. Disamping itu, kesiapan negara yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, hingga kelengkapan sarana prasarana juga perlu untuk ditingkatkan.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Pidana, Tech

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *