Perkawinan Anak, Bahaya atau Tidak?

Perkawinan Anak, Bahaya atau Tidak?

Belakangan ini di Indonesia sedang ramai dibicarakan tentang fenomena perkawinan anak, yang mana dalam hal ini kedua mempelai ataupun salah satu mempelai masih berusia di bawah umur atau masih anak-anak. Misalnya seperti yang sempat ramai di twitter, dimana terdapat pengirim anonim pada akun auto-menfess @tubirfess, yang mengirimkan screen capture suatu peristiwa perkawinan anak antara seorang laki-laki berusia 24 tahun dan seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Selain itu terdapat juga yang sempat viral di berita perkawinan antara seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menikah dan seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata telah mengatur syarat-syarat untuk dilaksanakannya perkawinan. Pada KUHPerdata itu sendiri dikatakan bahwa syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan yang terdapat pada Pasal 27 hingga Pasal 40 KUHPerdata, namun oleh karena adanya ketentuan baru terkait perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, syarat dan ketentuan terkait perkawinan yang terdapat pada KUHPerdata ini bisa dikesampingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam hal ini, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat tertentu untuk melakukan perkawinan yaitu: 

  1. Pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. 
  2. Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa bagi orang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya.
  3. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa usia minimal seorang pria bisa melakukan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun oleh kerena adanya UU Perkawinan baru yaitu UU No. 16 Tahun 2019 maka batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun, akan tetapi hal ini bisa dikesampingkan dengan adanya dispensasi atau izin dari pengadilan setempat. 
  4. Dalam Pasal 8 dikatakan bahwa dilarang melakukan perkawinan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat. 
  5. Pada Pasal 9 dikatakan bahwa dilarang melakukan perkawinan dengan orang lain bagi orang yang masih terikat dalam tali perkawinan. 
  6. Dalam Pasal 10 dikatakan bahwa dilarang melakukan perkawinan setelah kedua kalinya antara dua orang yang sama. 
  7. Pada Pasal 11 dikatakan bahwa bagi seorang wanita yang baru putus dari ikatan perkawinan karena kematian harus menunggu selama 130 hari untuk menikah lagi, sedangkan bagi wanita yang berpisah karena perceraian harus menunggu selama 90 hari. 

Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, walaupun sebenarnya UU Perkawinan telah melarang dilaksanakannya perkawinan anak dikarenakan adanya usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun tetap saja perkawinan anak ini diperbolehkan untuk dilaksanakan karena adanya syarat dispensasi dari pengadilan menurut ketentuan undang-undang perkawinan. Namun, apabila dilihat dari berbagai aspek, sebenarnya perkawinan anak ini seharusnya tidak lah dilaksanakan, karena berbagai hal yaitu bisa dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, finansial, dan mental[1].

Dari aspek kesehatan perkawinan anak ini bisa mengakibatkan meningkatnya resiko penyakit menular yang terjadi karena hubungan seksual, dalam hal ini seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun cenderung lebih mudah tertular penyakit seksual seperti HIV. Selain resiko penyakit menular, terdapat resiko dalam kehamilan yaitu resiko kematian pada ibu maupun anak karena belum berkembangnya alat reproduksi dari si ibu dan risiko bayi lahir prematur. 

Selain itu, dari aspek pendidikan, umumnya seorang anak yang menikah di bawah umur lebih cenderung rendah tingkat pendidikannya. Hal ini diakibatkan dari adanya tanggung jawab baru sebagai isteri atau suami dan sebagai calon ibu maupun kepala keluarga, yang mengakibatkan tugas anak sebagai pelajar menjadi tersingkirkan. Rendahnya pendidikan ini memberikan efek pula terhadap finansial, yang mana akibat dari tidak menyelesaikan sekolah, kedua belah pihak baik suami maupun istri tidak mempunyai wawasan yang luas sehingga cenderung tidak matang dalam memecahkan masalah serta cenderung tidak mampu dalam mencari nafkah akibat minimnya pengetahuan. 

Dari aspek mental pun, suami ataupun isteri yang masih di bawah umur umumnya belum siap secara mental untuk bertanggung jawab bagi dirinya sendiri terlebih lagi bagi pasangan dan anaknya dikarenakan usia yang masih dini. Oleh karena ketidaksiapan mental suami atau isteri dalam perkawinan anak ini, maka bisa menyebabkan baik suami maupun isteri mudah terkena penyakit atau gangguan mental. 

Oleh karena itu, walaupun sebenarnya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak boleh dilaksanakan dengan adanya dispensasi, namun pada hakikatnya perkawinan anak itu seharusnya tidak dilaksanakan mengingat usia belasan tahun merupakan tahap perkembangan hidup manusia dimana anak belum terlalu berkembang sehingga di usia-usia tersebut seharusnya digunakan untuk belajar dan mengembangkan diri. 

 

[1] Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, Yudisia, Vol. 7 No. 2, 2016

Recommend0 recommendationsPublished in Hukum Keluarga, Legal, Legalku, Tak Berkategori

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *