Fintech: Aman dari Copet atau Sama Aja?

Memasuki revolusi industri 4.0, banyak hal dalam hidup kita yang mulai beralih ke ranah digital. Mulai dari social media yang semakin ramai digunakan, hingga transaksi dalam kehidupan sehari – hari. Tentunya hal ini sangat praktis dan bikin hidup kita jadi super gak ribet. Gak perlu lagi tuh alesan dompet ketinggalan dan gak bisa bayar patungan makan (ups!), karena sekarang transaksi sudah mulai beralih ke ranah digital.

Sekilas memang terlihat menyenangkan sekali ya hidup di era yang sudah menggunakan financial technology alias fintech, bahkan kita ga perlu takut dompet kita kecopetan. Eh tapi, memangnya fintech aman banget ya? Apa benar fintech membuat kita bebas dari ‘kecopetan’?

Sayangnya, beralihnya transaksi keuangan ke ranah digital tidak menjamin kalau kita aman dari yang namanya ‘kecopetan’. Menurut The Stop.Think.Connect, ada tiga sederhana untuk mengenali cyber-crime yang umum terjadi, yaitu:

  1. Pencurian Identitas: Pencurian identitas terjadi ketika data pribadi kamu digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan uang atau melakukan transaksi tanpa kamu ketahui.
  2. Phishing Attack: Menggunakan e-mail untuk mengambil informasi pribadi serta keuanganmu dan menyerang gadget-mu dengan virus dan malware. Jadi, kalau ada pesan mencurigakan sebaiknya jangan dibuka ya!
  3. Imposter Scams: Penipuan yang satu ini bisa terjadi melalui telepon, sms, atau e-mail yang meminta korban untuk mentransfer uang ke pelaku yang mengaku kenalan atau dari agen resmi. Pasti teman-teman familiar dengan ‘SMS mama minta pulsa’? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari imposter scams.

Menurut The Stop.Think.Connect, ada tiga cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tiga cyber-crime di atas, yaitu:

  1. Periksa dan bersihkan gadget kalian dari virus dan malware!. Selain itu, meng-update operating system pada gadget ternyata juga bisa membantu meningkatkan keamanan loh. Sebab, operating system yang sudah di-update tersebut telah diperbaiki hingga lebih tahan dan aman terhadap cyber-crime.
  2. Hapus spam!. Spam di sini tidak hanya e-mail, tetapi juga bisa terjadi di berbagai social media. Jika teman – teman mendapatkan link mencurigakan atau lampiran file yang tidak lazim, maka sebaiknya dihapus saja. Bahkan jika yang mengirimkan tersebut adalah keluarga atau teman kalian sendiri.
  3. Gunakan autentikasi yang lebih kuat. Autentikasi di sini adalah pembuktian keaslian. Maksudnya gimana tuh? Teman – teman yang membuat akun mulai dari e-mail, social media, online shop, hingga e-wallet tentu diminta untuk membuat password. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan membuat password yang rumit, juga menambahkan verifikasi untuk akun tersebut. Misal, dengan menuliskan nomor handphone atau e-mail ‘cadangan’, atau bahkan dengan menyimpan kode atau pin yang juga berguna untuk melakukan verifikasi tambahan. Tentunya kode atau pin ini tidak boleh sembarangan diberikan ke orang lain ya teman – teman!

Lalu, apakah Indonesia dapat dikatakan aman dari kejahatan siber seperti ini? Menurut June Lee, APAC Managing Director GBG, “money mule adalah tipe fraud terbesar kedua yang tercatat berdampak signifikan pada institusi finansial Indonesia pada tahun lalu. Trik penipuan yang kerap melibatkan social engineering dan skema first party fraud itu diprediksi meroket hingga 68 persen pada 2020-2021” (CNN Indonesia, 2020). Wah, mengerikan sekali bukan? Apalagi, di masa pandemi ini tentu penggunaan fintech semakin meningkat, namun di satu sisi fenomena ini menimbulkan resiko yang tinggi apabila kita tidak siap. Baik dari segi pengetahuan tiap individu, keamanan dari institusi atau lembaga penyedia fintech, bahkan hingga regulasi pun harus memadai agar memberikan kepastian hukum bagi pengguna fintech.

Indonesia memang sudah memiliki regulasi umum mengenai transaksi elektronik yang juga dapat meliputi fintech, yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, hal ini tentu belum cukup untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap fintech. Seperti yang dilansir dari Tempo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyiapkan 4 beleid mengenai fintech, yaitu pada klaster aggregator, project financing, financial planner, dan credit scoring. Diharapkan, keempat beleid ini dapat memperkuat regulasi terhadap fintech, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi penyelenggara jasa atau pengguna jasa dari fintech itu sendiri.

Tentu fenomena digital ini menjadi sangat menarik untuk ditelusuri. Apalagi ranah ini cukup baru dan masih banyak aspek yang dapat kita perbaiki dan kembangkan bersama!

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Kelas dan Info-info terbaru di legalroom.
Dismiss
Allow Notifications