[Sidiq Maulana]

Salah satu syarat sah adanya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sepakat para pihak yang mengikatkan diri. Namun, Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan bahwa sepakat tidak sah apabila terdapat kekhilafan, penipuan atau paksaan. Mengenai penipuan, R. Setiawan dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” mengatakan bahwa Pasal 1328 mensyaratkan adanya suatu tipu muslihat agar suatu cacad kehendak dapat dikatakan sebagai penipuan, tidak cukup hanya berupa kebohongan saja. Pertanyaannya adalah, apakah tipu muslihat ini harus dimaknai sebagai adanya suatu “tindakan nyata” (fisik) dalam memanipulasi suatu keadaan yang sebenarnya ataukah dengan memberi keterangan palsu (ucapan) sudah cukup dianggap sebagai adanya suatu tipu muslihat? Apa batasan atau indikator utama yang membedakan antara kebohongan dengan tipu muslihat? Terima Kasih sebelumnya 🙂

[Iradhati Zahra]

Halo, ingin coba bantu menjawab. Melihat kepada pasal 1328 KUHPer para.2, dikatakan bahwa penipuan ini haris dibuktikan bukan hanya dipersangkakan. Dalam membuktikan tipu muslihat ini maka kita bisa menggunakan penafsiran gramatikal dan teleologis pada pasal ini. Secara gramatikal, tipu muslihat adalah siasat untuk menjebak atau merangkap seseorang yang ditargetkan. Artinya, pelaku yang meyakinkan agar orang lain mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian memiliki tujuan akhir (secata teleologis) yang dapat menguntungkan dirinya atau pihak lain yang.

Menjawab pertanyaan sidiq mengenai ‘tindakan nyata’, menurutku dengan memberikan keterangan palsu (lisan) dapat dikatakan sebagai tipu muslihat apabila ia memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tipu muslihat dapat dilakukan dengan berbohong, namun yang membedakan kedua hal ini adalah tipu muslihat memiliki tujuan untuk menjebak (misal menguntungkan diri sendiri, melancarkan urusan, dll)

Semoga membantu 🙂

[Sidiq Maulana]

Halo Ka, terima kasih banyak atas jawabannya 🙂