[Joy Henri Mangapul]

Halo, teman-teman. Izin bertanya terkait layanan/fitur fact-checking yang sudah ada di beragam media sosial seperti Instagram. Bagaimana memastikan informasi yang dinyatakan sah oleh penyedia layanan media sosial tersebut sebagai informasi bukan berita bohong? Apakah Kominfo atau Pemerintah memiliki peran dalam pelaksanaan fact-checking di media sosial, terutama dalam koridor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait larangan berita bohong? Mohon bantuannya dan terima kasih atas jawabannya.

[Kezia Ratna]

Halo Joy, saya izin mencoba untuk menjawab ya. Saya sendiri kurang tahu kerja internalnya Instagram, tapi Facebook, yang membeli Instagram, mengadakan kerja sama dengan PolitiFact. PolitiFact merupakan situs independen yang melakukan fact-checking terhadap klaim dari berbagai pihak di Amerika Serikat, baik itu blogger, artikel berita, atau politisi. Saya pribadi sangat familiar dengan PolitiFact dan kerja mereka sangat bagus. Mereka most of the time minta klarifikasi pernyataan dulu dari pihak memberikan klaim, terus konsul ke ahli, cek berita terkait dari sumber lain, bahkan kadang wawancara dari lembaga terkait, misalkan FBI Director, dll.

Sejauh ini, Kominfo tidak punya peran yang aktif dalam fact checking, tapi mereka menerima pengaduan hoax. Di Amerika juga fact checking dilakukan oleh lembaga independen, bukan pemerintah. Semoga menjawab ya Joy, mungkin ada yang ingin menambahkan?

[Joy Henri Mangapul]

Terima kasih untuk jawabannya Kezia, sangat membantu!