Mahkamah Konstitusi

  • Mahkamah Konstitusi

     Sidiq Maulana updated 2 months, 2 weeks ago 3Members · 4 Posts
  • Sidiq Maulana

    Member
    6 November 2020 at 8:47 pm

    Halo rekan-rekan dan kaka-kaka. Izin bertanya mengenai mekanisme pengajuan hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim yang masing-masing diajukan oleh Mahkamah Agung (3 orang) DPR (3 orang) dan Presiden (3 orang). Pertanyaan saya adalah, mengapa pengajuan hakim konstitusi harus melibatkan unsur lain di luar bidang kekuasaan yudisial, dalam hal ini DPR dan Presiden? Mengapa pengajuan hakim konstitusi tidak dilakukan saja seluruhnya oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang dilakukan pada pemilihan hakim agung MA ? Jika pemilihan hakim konstitusi yang melibatkan unsur eksternal dari kekuasaan yudisial ini dilakukan atas dasar tujuan check and balances dalam rangka pembagian kekuasaan, bukankah justru pelibatan DPR dan Presiden dalam pengajuan hakim konstitusi ini dapat mempengaruhi independensi hakim nantinya saat bertugas ? Terima Kasih rekan-rekan dan kaka-kaka semua 🙂🙏

  • Kezia Ratna

    Member
    7 November 2020 at 7:52 pm

    Halo Sidiq, karena pertanyaan kamu opini, aku jawabnya agak subjektif ya. Sebenarnya pemilihan hakim agung tidak sepenuhnya KY kok. MA dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari KY. Jadi pemilihan MA pun melibatkan badan non-yudikatif. Ini bisa dilihat di Pasal 8 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.

    Alasan kenapa harus ada 3 lembaga negara yang terlibat dalam pemilihan hakim MK bisa dilihat di sini (https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779) dan aku setuju. Intinya, pemilihan hakim MK melibatkan DPR (fungsi legislatif), Presiden (eksekutif), dan MA (yudikatif) justru agar semuanya balance, agar setiap fungsi trias politica mempunyai kekuatan yang seimbang. Justru dengan tiga fungsi itu punya hak untuk menentukan hakim MK, maka imparsialitas atau indenpensi MK akan lebih terjamin, karena tidak hanya satu lembaga negara yang mengisi. Jadi, misalkan hakim A dipilih oleh presiden. Jika ia berhenti, maka kursinya juga akan dipilih oleh presiden. Sebaliknya, jika hakim B dipilih oleh DPR, kursinya akan diisi oleh DPR, tidak bisa diisi oleh pihak lainnya. Jadi Presiden, DPR, dan MA juga tidak bisa sembarangan memilih hakim MK.

    Semoga jawabannya bisa membantu, mungkin ada teman yang tidak setuju atau ingin memberikan tambahan?

  • Joy Henri Mangapul

    Member
    7 November 2020 at 8:44 pm

    Halo, selamat malam, Sidiq. Terkait dengan pengajuan calon hakim konstitusi oleh DPR dan Presiden, hal ini memang bisa dilihat dari alasan perimbangan kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan – yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hanya saja, keterlibatan DPR dan Presiden dalam pencalonan hakim konstitusi sebagaimana terlihat dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya dapat dilihat dari sudut pandang akuntabilitas publik terhadap mereka yang akan menjadi hakim konstitusi; Idul Rishan berpendapat, misalnya, dalam konteks pencalonan hakim agung di Mahkamah Agung, keterlibatan DPR dan Presiden pun juga dibutuhkan dan bukan hanya sekedar menyetujui calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) – terlebih, dalam hal proses pencalonan di tingkat DPR, mereka hanya memiliki hak untuk mengkonfirmasi/menyetujui calon yang diajukan (right to confirm) (Rishan, 2016, hlm. 177). Terkhusus masalah seleksi calon hakim konstitusi di tingkat DPR, ia merupakan bentuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan hakim konstitusi yang baik, karena hakim yang baik tidak lahir dengan sendirinya, namun karena terbentuk dengan pengalaman dan pendidikan; secara umum Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan. Masyarakat dilibatkan untuk memberi saran dan masukan terhadap calon yang sudah diajukan baik oleh DPR, Presiden dan MA, yang berarti hal ini bukan semata-mata pencalonan dilakukan karena dasar checks and balances, namun juga memperhatikan asas akuntabilitas dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan hakim konstitusi (Wijayanti et al, 2015, hlm. 682). Demikian, semoga membantu dan terima kasih.

  • Sidiq Maulana

    Member
    10 November 2020 at 8:11 am

    Baik, terima kasih Kak Kezia dan Kak Joy atas jawabannya. Sangat membantu 🙂

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now