mobil bebas pajak

  • mobil bebas pajak

     Sidiq Maulana updated 2 months, 3 weeks ago 2Members · 2 Posts
  • Iradhati Zahra

    Member
    2 November 2020 at 2:49 pm

    Halo teman – teman izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa mobil listrik dibebaskan dari pajak? Apakah ada alasan tertentu yg melatarbelakangi hal ini? terimakasih 🙂

  • Sidiq Maulana

    Member
    3 November 2020 at 10:46 pm

    Halo Ka Ira, izin mencoba menjawab. Betul, sepemahaman saya memang mobil listrik di Indonesia dapat dibebaskan dari pajak. Pembebasan ini sering juga disebut sebagai “insentif” dari pihak pemerintah yang diberikan dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Regulasi terkait yang mengatur mengenai pembebasan pajak ini diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicles) Untuk Transportasi Jalan. Apabila kita menyimak bagian konsideran Perpres No. 55 Tahun 2019 ini, dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberian insentif terhadap pengembangan maupun pengguna mobil listrik tidak lain adalah untuk mempercepat pengembangan industri mobil listrik nasional. Hal ini karena biaya teknologi untuk pengembangan mobil listrik tidaklah murah, sehingga seringkali menyebabkan sektor mobil listrik menjadi kurang kompetitif karena produk yang dihasilkan bersifat mahal dan tentu akan dikenakan pajak yang mahal pula. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memberikan beberapa keringanan melalui insentif-insentif tertentu yang diberikan kepada kendaraan bermotor listrik (berbasis baterai) yang memenuhi persyaratan tertentu seperti misalnya syarat minimal TKDN. Selain itu, tujuan akhir dari pengembangan ini adalah tercapainya konservasi lingkungan dimana melalui program percepatan pengembangan mobil listrik ini, diharapkan dapat mewujudkan udara yang bersih dan mengurangi efek dari gas rumah kaca serta terwujudnya suatu sistem transportasi yang ramah lingkungan.

    Adapun sekilas pembahasan mengenai pemberian insentif ini, pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 55 Tahun 2019 dimana Pasal ini menyebutkan bahwa :

    Pasal 17

    (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

    (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal.

    Mengenai insentif fiskal ini, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 yang berbunyi :

    Pasal 19

    (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berupa:

    a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely

    Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock

    Down/ IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu;

    b. insentif pajak penjualan atas barang mewah;

    c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah;

    d. insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal;

    e. penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor;

    f. insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi;

    g. insentif pembuatan peralatan SPKLU,

    h. insentif pembiayaan ekspor;

    i. insentif fiskal untuk kegiatan penelitian,pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai;

    j. tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

    k. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU;

    l. dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU;

    m. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan

    n. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai.

    (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

    (3) Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

    Sehingga dengan melihat ketentuan diatas, maka betul dapat dikatakan bahwa mobil listrik di Indonesia dapat dibebaskan dari pajak seperti misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama memeneuhi persyaratan tertentu dan pengaturannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

    Demikian sekilas jawaban dari saya Teh, semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi 🙂

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now