Penolakan UU yang sudah disetujui

  • Penolakan UU yang sudah disetujui

     Kezia Ratna updated 3 weeks ago 2 Members · 2 Posts
  • Wanda Dwiyani

    Member
    8 October 2020 at 4:04 pm

    Apakah bisa suatu UU yang sudah disetujui dapat ditolak?

  • Kezia Ratna

    Member
    9 October 2020 at 1:27 pm

    Halo Wanda, sependak pengetahuanku UU yang sudah disahkan masih dapat ditolak kok. Ada dua lembaga yang dapat melakukan peninjauan kembali suatu aturan, yaitu MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi).

    Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA berwenang melakukan judicial review. Judicial review adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan UU. Contohnya, PP (Peraturan Pemerintah) diajukan kepada UU.

    Sedangkan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berwenang melakukan constitutional review. Constitutional review adalah pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Untuk mudah diingat, constitutional review, sesuai namanya, pembandingnya adalah konstitusi alias UUD 1945. Sedangkan judicial review pasti yang di bawah UUD 1945. Salah satu contoh constitutional review adalah Putusan No. 97/PUU-XIV/2016, tentang peninjauan UU Administrasi Penduduk terhadap UUD 1945. Inti dari peninjauan ini adalah pemohon menyatakan bahwa pembatasan dalam pengisian kolom agama telah melanggar konstitusi Indonesia. Hasil putusan ini memperbolehkan penganut aliran untuk mencantumkan aliran mereka.

    Sekian jawabannya, semoga dapat membantu ya.

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now