Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Peer to Peer (P2P) Lending

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini berlangsung semakin cepat. Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah pesatnya kemajuan yang muncul di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berbagai kemajuan tersebut menyebabkan perubahan dalam cara hidup manusia, dari yang awalnya mengandalkan cara-cara konvensional menjadi lebih cenderung kepada cara-cara yang efektif dan efisien dengan berbasis pada teknologi informasi. Salah satu wujud perubahan tersebut muncul dalam bidang ekonomi dan keuangan dimana saat ini kita mengenal suatu sistem yang bernama financial technology (fintech). Financial Technology secara sederhana dapat kita definisikan sebagai suatu fusi atau pertemuan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi informasi, dimana fintech menghadirkan suatu terobosan melalui layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi dan bersifat non-tatap muka. Fintech memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan jasa keuangan dengan sifatnya yang cepat, efektif dan efisien namun tetap aman. Layanan fintech sendiri terdiri atas beberapa jenis, dimana yang sudah berkembang di Indonesia antara lain adalah :

a. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI atau Peer-to-Peer Lending)

b. Inovasi Keuangan Digital (IKD)

c. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding).

Lalu, apakah sebenarnya P2P Lending ini ?

Peer to Peer (P2P) Lending secara singkat dapat kita definisikan sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan suatu perjanjian pinjaman dengan berbasis kepada sistem elektronik dalam jaringan internet. Karena termasuk ke dalam suatu layanan jasa keuangan, maka P2P Lending tunduk pada pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi utama yang mengatur mengenai P2P Lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016).

Merujuk kepada POJK No.77 Tahun 2016 di atas, terdapat beberapa hal yang menarik untuk kita ketahui untuk semakin memahami apa yang dimaksud dengan P2P Lending, khususnya dalam praktik yang berkembang di Indonesia. Berikut ini beberapa fakta mengenai P2P Lending mengacu kepada POJK No. 77 Tahun 2016.

a. P2P Lending merupakan kelompok Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) maupun koperasi.

b. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara P2P Lending adalah menyediakan, mengelola dan mengoperasikan penyaluran pinjaman dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan berbasis kepada teknologi informasi.

c. Terdapat batasan maksimal dalam nominal pemberian pinjaman dana, yaitu sebesar Rp. 2 Miliar (Mengacu pada POJK No. 77 Tahun 2016).

d. Penyelenggara P2P Lending berkewajiban melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, penyelenggara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

f. Penerima pinjaman dapat berupa perseorangan atau badan hukum yang berdomisili atau berasal dari Indonesia.

g. Pemberi Pinjaman dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum baik yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta lembaga internasional.

h. Perjanjian pinjaman P2P Lending dituangkan dalam suatu dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

i. Penyelenggara P2P Lending berkewajiban melindungi dan mengedukasi pengguna layanan.

Selain beberapa hal di atas, terdapat juga beberapa larangan tertentu bagi penyelenggara P2P Lending sebagaimana diatur dalam Pasal 43 POJK No. 77 Tahun 2016 yaitu :

a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;

b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;

c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;

d. menerbitkan surat utang;

e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;

g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Adapun pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut akan mendatangkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77 Tahun 2016 yaitu :

(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin.

Demikian beberapa hal yang penting untuk kita ketahui mengenai P2P Lending, khususnya dalam praktik di Indonesia. Tetap semangat untuk mempelajari hal-hal baru di akhir tahun ini yaa, Legalroomates !

Referensi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016).

Recommend0 recommendationsPublished in Legalku, Reviews, Tech

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *