Hati-Hati, Jangan Sampai Tanahmu Terlantar !

Halo Legalroomates, ketemu lagi dengan aku di hari yang menyenangkan ini. Semoga harimu menyenangkan juga yaa ! Kali ini kita bakal bahas topik seputar tanah terlantar guys, jadi tetap stay tuned ya. Buat bocoran dulu nih, kalo kita memiliki sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tanah tersebut di kemudian hari bisa jadi tanah terlantar loh, dan hak milik kita atas tanah tersebut bisa dicabut ! Serem banget kan ? Oleh karena itu, mari kita bedah lebih lanjut apa itu yang dimaksud dengan tanah terlantar khususnya dalam sudut pandang Hukum Agraria Indonesia dan hal apa saja yang dapat menyebabkan tanah kita berstatus sebagai tanah terlantar.

Seperti kita ketahui bersama, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan vital bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menaruh perhatian serius terhadap persoalan mengenai tanah melalui pengaturan undang-undang hukum agraria dimana tanah termasuk salah satu pokok bahasan di dalamnya. Regulasi mengenai pokok-pokok hukum agraria ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pada perkembangannya, di atas tanah terdapat hak-hak penguasaan yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Pada tingkatan tertinggi, hak penguasaan atas tanah berada pada bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan keseluruhan rakyat dan merupakan cerminan dari tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan kekal abadi bagi bangsa Indonesia (Hak Bangsa : Pasal 1 UUPA). Dari hak bangsa ini, bersumber hak-hak atas tanah yang diberikan pada perseorangan secara langsung (hak-hak atas tanah yang primer) maupun tidak langsung (hak-hak atas tanah yang sekunder). Adapun hak-hak tersebut terdiri dari :

a. Hak Primer (Diberikan oleh Negara)

– Hak Milik

– Hak Guna Usaha

– Hak Guna Bangunan

b. Hak Sekunder (Diberikan oleh pemilik tanah)

– Hak Guna Bangunan

– Hak Pakai

– Hak Gadai

– Hak Usaha Bagi Hasil

– Hak Menumpang

– Hak Sewa dan lainnya.

Atas hak-hak penguasaan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemegang hak terkait dimana salah satunya adalah kewajiban untuk memelihara tanah tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UUPA yang berbunyi :

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Dari pasal tersebut, dapat kita katakan bahwa terdapat larangan bagi para pemegang hak atas tanah untuk menelantarkan dan menyebabkan rusaknya suatu tanah dengan mempertimbangkan kalangan ekonomi yang lemah dimana di saat yang sama mayoritas dari mereka tidak memiliki lahan. Apa konsekuensinya apabila seseorang tidak memelihara tanahnya dengan baik? Maka tanah tersebut bisa menjadi suatu tanah terlantar dan hak penguasaan atas tanah tersebut dapat dicabut untuk kemudian dikembalikan kepada negara yang akan meredistribusikannya kepada masyarakat. Lalu, apakah sebenarnya pengertian dari tanah terlantar dan tanah apa sajakah yang dapat menjadi suatu tanah terlantar beserta penyebabnya ?

Pengaturan utama mengenai tanah terlantar sendiri saat ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 11 Tahun 2010) serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Perkaban No. 4 Tahun 2010). Adapun mengenai pengertian dari tanah terlantar dapat kita lihat dalam Pasal 1 Angka 6 Perkaban No.4 Tahun 2010 yang berbunyi :

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Mengenai tanah apa saja yang dapat ditetapkan menjadi tanah terlantar dan penyebabnya juga ditegaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi :

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dari Pasal ini, dapat kita simpulkan bahwa tanah-tanah yang dapat menjadi objek penetapan suatu tanah terlantar terdiri atas :

– Tanah Hak Milik

– Tanah Hak Guna Usaha

– Tanah Hak Guna Bangunan

– Tanah Hak Pakai

– Tanah Hak Pengelolaan

Sedangkan penyebab suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah :

– Tidak dipergunakan sesuai keadaan dan sifat tujuan pemberian hak

– Tidak dimanfaatkan sesuai keadaan dan sifat tujuan pemberian hak

– Tidak diusahakan sesuai keadaan dan sifat tujuan pemberian hak

Apabila ketiga kriteria tanah terlantar di atas terpenuhi dan prosedur inventarisasi, identifikasi, penelitian, dan pemberitahuan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional telah dilakukan, maka tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai suatu tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Konsekuensi atas penetapan tanah terlantar ini dapat berakibat tercabutnya hak penguasaan atas tanah dan tanah dikembalikan kepada negara untuk selanjutnya menjadi objek Reforma Agraria dan akan diredistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian ulasan singkat mengenai tanah terlantar, semoga dapat bermanfaat yaa. Jangan lupa untuk selalu mempergunakan hak atas penguasaan tanah yang kita miliki sebaik mungkin agar tanah yang kita miliki tidak menjadi tanah terlantar yaa, Legalroomates dan sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mengingat pentingnya status tanah bagi bangsa kita. Have A Nice Day !

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 11 Tahun 2010).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Perkaban No. 4 Tahun 2010).

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Reviews

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *