Hilangnya Kewarganegaraan Pelaku Kejahatan Transnasional Terorisme

Digadang-gadang bahwa tindakan terorisme telah menjadi tugas suci dengan imbalan surga bagi mereka yang mau mengorbankan diri. Keberadaan slogan jihad (perang suci) yang menggema pada tingkat internasional telah menarik perhatian ekstrimis Muslim di seluruh dunia. Serangan bunuh diri-tewas sambil menghancurkan musuh Tuhan sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu, sejak Hassasin di abad 12 dan 13.

Glokalisasi: Isu keamanan terutama terorisme di Indonesia selalu terkait. Isu lokal hangat berkaitan dengan isu global atau sebaliknya. Setelah kehilangan wilayah di Raqqa, ISIS hadir menjadi “virtual caliphate” yang terus membawa ancaman di masa pandemi sepertinya ini.

Terorisme tanpa pandang bulu semakin menyebar luas seiring perkembangan alat peledak yang efektif dan media massa modern. Aksi teroris semacam itu lebih mudah dilakukan ketimbang serangan terhadap pemimpin negara dengan penjagaan ketat atau target dalam perlindungan. Tindakan ini mungkin lebih sedikit menarik dukungan politik negara pelaku, maka hal tersebut sering dilakukan oleh orang asing (pelaku yang bukan warga negara asli suatu negara). Kebanyakan terorisme di era 1980-an adan “war by proxy” atau “terorisme yang disponsori negara” seperti Libya, Syria, dan Iran. Terorisme menjadi cara untuk melakukan “war on the cheap”.

Beberapa kelompok teroris yang aktif di level internasional sejak 1980-an antara lain Basque ETA, Hamas, Hezbollah, Jihad Islam, M-19, Palestine Libanon Front, Provisional IRA, Separatis Sikh, Macan Tamil, dan Al-Qaeda.

Di Indonesia sudah diatur mengenai hilangnya kewarganegaraan akibat dinas tentara asing telah diatur dalam Pasal 23 Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berbunyi “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Di dalam pasal ini dapat digeneralisasi apabila bagi mereka yang memegang Paspor asing maka warga negara hilang dan tidak perlu ada Keputusan Presiden untuk pencabutan kewarganegaraan.

Sedangkan di dalam Pasal 23 Huruf F dijelaskan bahwa “secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”. Maksud dari pasal ini berbeda dengan pasal sebelumnya, yang mana pasal ini tidak menjelaskan adanya kegiatan “dinas tentara asing”. Pasal 23 Huruf F ini, bisa mengacu pada kasus Arcandra Tahar.

Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Paspor merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu negara dan diperuntukkan untuk warga negara tempat dimana Paspor dikeluarkan serta berlaku sesuai jangka waktu tertentu.

Berangkat dari kasus ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) yang berdiri sejak 1999 yang didominasi oleh anggota Arab Sunni dari Irak dan Suriah. Jika kita membahas alasan kemanusia untuk memulangkan ISIS ke Indonesia, apakah sebelumnya anggota ISIS itu memikirkan alasan kemanusiaan? Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada desakan mengenai Ex ISIS (Ex kombatan) dipulangkan kecuali pemerintah Suriah atau Iran meminta warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar ISIS untuk dipulangkan. Namun jika anak dari Ex ISIS (Ex kombatan) tersebut dipulangkan ke Indonesia, maka pemerintah harus memberikan pendampingan (Jika anak tersebut seorang WNI). Anak tersebut masih tetap berkewarganegaraan Indonesia jika ia tidak mengikuti kegiatan militerisasi dan mengangkat sumpah dari negara ISIS berasal. Namun pemerintah harus tetap melakukan Assessment.

Ironisnya, hingga saat ini anak-anak eks ISIS belum memiliki acuan hukum. Hingga saat ini keterkaitan hak memilih warga negara hanya berlaku untuk perkawinan campuran. Ius Sanguinis (Berdasarkan Garis Keturunan), dan Ius Soli (Berdasarkan Garis Tempat Dilahirkan).

Contoh kasus warga negara Inggris yang ikut bergabung dalam ISIS untuk dipulangkan ke negaranya. Terdapat due process of law (warga negara Inggris berkewarganegaraan Banglades) yaitu dengan: pertama, Apply (pengajuan permohonan ke Pengadilan Inggris, dan kedua, yaitu adanya Confirm atau Disconfirm (dari Pengadilan Inggris). Diharapkannya dengan dipulangkannya para Ex ISIS (Ex Kombatan) ke negara asal, untuk tidak melakukan kejahatan radikalisme kepada siapapun terlebih melakukan perekrutan terhadap pihak-pihak lainnya.

Recommend0 recommendationsPublished in Internasional, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *