Kartu Prakerja Buat Mahasiswa, Boleh Gak Ya? 

Pandemi menyebabkan perubahan di hampir segala area, tetapi kegiatan perekonomian terkena dampak paling besar. Baru-baru saja Indonesia dinyatakan memasuki resesi. Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, banyak perusahaan mengadakan efisiensi, salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ribuan masyarakat tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang ada harus selalu dipenuhi. Belum lagi ada mahasiswa yang baru saja lulus dan ingin mencari pekerjaan, padahal karyawan yang sudah bekerja lama saja di layoff. Kesulitan yang dihadapi dalam dunia kerja ini menyebabkan program pemerintah yaitu Kartu Prakerja yang telah dikeluarkan pada April 2020 menjadi semakin banyak peminatnya. Saat ini, Kartu Prakerja sudah menuju pembukaan gelombang ke-11. Kartu Prakerja merupakan program dimana setiap orang yang mendaftar akan diseleksi kemudian mengikuti pelatihan berdasarkan bidang pelatihan yang dipilih. Rentang waktu pelatihan itu berkisar antara 3-6 bulan dengan total 38 bidang pelatihan seperti pembukuan dan akuntansi, tata boga, desain grafis, dan sebagainya. Setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, peserta akan diberikan sertifikat dan uang sekitar Rp 2,4 juta dengan rincian Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah bisakah mahasiswa mengikuti Kartu Prakerja ini?

Kartu Prakerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja merupakan salah satu pemenuhan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu hak ekonomi dan sosial yang muncul sebagai generasi kedua Hak Asasi Manusia (HAM) dari total sebanyak 3 generasi HAM.

Kartu Pekerja berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 36 Tahun 2020 diperuntukkan untuk pencari kerja yaitu angkatan kerja yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu Prakerja juga dapat diberikan pada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Usia minimal untuk dapat mendaftar Kartu Prakerja adalah 18 tahun. Dalam hal ini, orang yang merupakan fresh graduate memenuhi kategori untuk mendaftar kartu prakerja. Lalu bagaimana dengan yang masih menduduki bangku perkuliahan? Pasal 3 ayat (4) huruf c Perpres tersebut selanjutnya menyatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja adalah orang yang sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Artinya, berdasarkan Perpres ini, mahasiswa tidak memenuhi kategori untuk mendaftar Kartu Prakerja. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang berada di semester 9 atau berikutnya yang secara usia dinyatakan siap untuk bekerja dan sudah berada pada tahap akhir pendidikan formal tetapi karena adanya kendala, belum bisa menamatkan pendidikannya? Bukankah mahasiwa tersebut juga perlu disiapkan untuk dunia kerja mengingat waktu mereka untuk lulus sudah dekat? Apakah Kartu Prakerja ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berada dalam golongan itu? Berdasarkan data yang dirilis oleh Tribunnews yaitu Muhammad Andre yang berusia 22 tahun dan berada di semester akhir di kampus swasta tersebut tidak mendapatkan kuota saat mendaftar Kartu Prakerja. Selain itu, perlu diingat bahwa siswa yang lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan usia 17 tahun tidak masuk ke dalam kategori. Padahal, lulusan SMK diperuntukkan untuk siap dalam dunia kerja.

Maka hal ini bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah bahwa masyarakat yang sedang mendapatkan pendidikan formal bukan berarti tidak membutuhkan Kartu Prakerja. Faktanya banyak mahasiswa di semester akhir yang juga mencari pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu selagi mengerjakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Dalam hal ini, alangkah baiknya untuk pemerintah memperbolehkan mahasiswa yang berada di tingkat akhir dengan batas minimal 9 semester untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja juga akan lebih baik lagi untuk diarahkan kepada siswa SMK terutama yang sudah Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) atau yang sudah lulus tapi masih berusia. Dengan demikian, mahasiswa dan siswa tersebut setelah lulus dari institusi pendidikan diharapkan tidak menambah jumlah pengangguran. Sekian dan semoga bermanfaat

Recommend0 recommendationsPublished in Ketenagakerjaan, Legal, Lifestyle

Related Articles

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *