Kebijakan Work From Home di tengah Covid-19 & Dasar Hukumnya

Dengan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2018 untuk memperkecil probabilitas penyebaran COVID-19, maka masyarakat harus melakukan berbagai kegiatan dari rumah, tercermin dari adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan mobilitas tinggi sampai batas waktu yang ditentukan. Salah satu upaya untuk mendukung hal ini adalah dengan memberlakukan Work From Home (WFH) bagi para pekerja. WFH adalah bekerja yang dilakukan dari rumah/tempat tinggal para pegawai.

Apabila ditinjau lebih lanjut, sebenarnya konsep WFH ini bukanlah hal yang baru, Kementerian Keuangan sudah merencanakan pengimplementasian Open Workspace yang memungkinkan pegawai dapat bekerja dari manapun tanpa perlu memiliki ruang khusus (remote working). Open Workspace adalah Inisiatif Strategis dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Inisiatif Strategis RBTK yaitu Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu “The New Thinking of Working”. Hal ini bertujuan agar mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital, dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan.

Lalu, apabila di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti ini, dimana kita dapat menemukan mengenai dasar hukum kebijakan Work From Home? Basis dari penerapan kebijakan ini adalah berkaitan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), ketentuan ini mewajibkan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam wilayah DKI Jakarta sendiri, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/SE/2020 tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah yang menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19.

Berdasarkan SE tersebut, para pimpinan perusahaan dihimbau mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19.

Beberapa alternatif pencegahan yang disarankan salah satunya adalah perusahaan dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya atau mengurangi sebagian kegiatan usahanya untuk sementara waktu. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pengambilan alternatif kebijakan tersebut harus melibatkan para pekerja di ruang lingkup perusahaan.

Melihat adanya PSBB, khususnya di wilayah DKI Jakarta, kegiatan usaha perusahaan di beberapa wilayah, terutama DKI Jakarta akan dibatasi secara formal. Namun, ketentuan ini dikecualikan untuk perusahaan yang bergerak pada beberapa sektor, seperti bahan bakar minyak dan gas, pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, keuangan, dll.

Lalu, apa saja perlindungan terhadap para pekerja di bidang tertentu yang harus melakukan pekerjaan secara work from office (WFO)?

Berdasarkan SE Menaker 3/2020, diatur beberapa pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja, seperti; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (“K3”), mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja, memerintahkan setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Pemerintah mendorong setiap pimpinan perusahaan agar membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan tujuan memperkecil probabilitas penularan di tempat kerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang diduga terkena COVID-19, maka harus diupayakan penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Walaupun Surat Edaran Menteri tidak dicantumkan secara hierarkis dalam Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) (UU No.12/2011) ditegaskan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangan selain dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan tetap diakui keberadaanya dan mempunyai hukum yang mengikat termasuk didalamnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, yang dalam hal ini Surat Edaran Menteri. Jadi dapat dikatakan Surat Edaran Menteri ini menjadi peraturan yang mengikat dan diakui.  

Recommend0 recommendationsPublished in Tak Berkategori

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai jumlah THR pada dasarnya berbeda -beda setiap perusahaan dikarenakan Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *