Kekuatan Hak Veto Anggota Tetap PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kerap disebut UN (United Nations) ini merupakan Organisasi Internasional yang memiliki Legal Capacity dan kehormatan di mata masyarakat internasional. Tidak jarang negara anggota tunduk pada hasil perundingan yang telah ditetapkan dalam sidang majelis umum PBB.

Organisasi yang di dirikan pasca world war II ini terbagi dalam enam organ utama yaitu Majelis Umum (a General Assambly), Dewan Perwakilan (a Trusteeship Council), Dewan Keamanan (a Security Counsil), Sekretariat (a Secretariat), Dewan Ekonomi dan Sosial (a Social and Economy Counsil) dan Mahkamah Internasional (a International Court of Justice).

PBB memiliki hak imunitas atau hak kekebalan hukum apabila terjadi persengketaan antar negara anggota dan/atau PBB, namun bukan berarti PBB bisa sembarangan dalam memutuskan suatu permasalahan.

Negara anggota PBB saat ini lebih dari 194 negara yang terdiri dari negara-negara yang ada di seluruh belahan dunia. Tetapi masih ada negara yang tidak bergabung dalam lingkaran PBB seperti Somaliland, Republik Artsakh, Transnistria, dll. Banyak spekulasi yang muncul yang mengakibatkan negara tersebut tidak bergabung menjadi anggota, seperti misalnya wilayah negara tersebut adalah wilayah sengketa, tidak harmonisnya hubungan negara tersebut dengan beberapa negara anggota PBB. Hal tersebut mempersulit negara itu mendapatkan pengakuan, karena alasan menjadi sebuah negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan adanya kegiatan tersebut mengakibatkan timbulnya suatu pengakuan dari negara lain.

Selisih hubungan politik sesama negara anggota PBB membuat organisasi internasional ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena instruksi yang dikeluarkan PBB haruslah sesuai dengan fakta atau konflik yang terjadi.

Sekertaris Jenderal telah menegaskan ada tiga asas penjagaan kedamaian utama, yaitu persetujuan dari para pihak, ketidakmemihakan (impartiality), dan tanpa penggunaan paksaan. Keberadaan anggota tetap PBB (Permanent Members) yaitu Amerika Serikat, China, Russia, Inggris, dan Perancis) yang dipilih berdasarkan kekuasaan pada 1945 dan memiliki hak veto. Keberadaan anggota tetap tidak bisa diganggu gugat keberadaannya karena sudah tercantum dalam Piagam PBB (UN Charter).

Keanggotaan PBB dapat diskors dibawah Pasal 5 Piagam PBB oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, jika negara anggota yang bersangkutan menjadi objek aksi preventif atau tindakan penegakan kedamaian oleh Dewan Keamanan. Didukung pula dengan keberadaan Pasal 6 memperbolehkan pemecatan anggota oleh Majelis Umum, jika negara anggota tersebut terus-menerus melanggar asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.

Keputusan Dewan Keamanan harus diambil berdasarkan persetujuan dari sembilan anggota, termasuk persetujuan anggota tetap. Karena itu, penolakan yang datang dari anggota tetap mana pun sudah cukup untuk memveto resolusi Dewan Keamanan yang “mengaruskan” sembilan suara setuju atau tidak setuju terpenuhi, kecuali menyangkut masalah prosedural. Hak veto tertera di dalam Piagam PBB dikarenakan keadaan-keadaan darurat kekuasaan. Pratek kemudian telah menginterpretasikan frasa “suara setuju dari anggota tetap”.

Keberadaan hak veto dapat mematikan suara dari negara anggota lainnya yang mungkin tidak sepakat pada negara yang mengeluarkan hak veto tersebut. Jika salah satu dari negara anggota tetap sudah melakukan penolakan maka itu sudah cukup dikatakan menggunakan hak veto nya.

Ironisnya tidak jarang Permanent Members melakukan penyalahgunaan hak veto. Terutama Uni Soviet sering sekali melakukan hak veto untuk melindunginya dari bias Barat, namun akhir-akhir ini penggunaan hak veto Amerika Serikat meningkat seperti pada kasus pengakuan PLO (Palestine Labour Organization) atau Palestina dan Israel.

Harapan nya, negara anggota tetap PBB dapat menggunakan hak veto sebaik-baiknya demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena dasarnya urusan prosedural dan nonprosedural adalah hal yang cukup kontroversi dalam penggunaan hak veto.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *