Kemelut PBB, Israel, dan Palestina di Wilayah Perbatasan

Perang Timur Tengah itu dipicu oleh penawanan dua prajurit Israel oleh kaum pejuang Hizbullah. Israel yang berusaha membebaskan kedua tentaranya dengan melakukan tindakan militer yang benar-benar di luar dugaan dan di luar proporsi yaitu dengan menyerang Libanon, menghancurkan prasarana dan sarana umum serta membantai penduduk sipil dengan bom-bomnya. Sementara pihak Hizbullah pun melawan dengan sengit dan menghujani wilayah utara Israel dengan roket secara membabi buta.

Masalah Libanon dan Israel memiliki sejarah yang cukup panjang. Kedua wilayah tersebut sangat peka dan mudah menyala setiap saat. Padahal sebelum tahun 1970, kawasan ini termasuk yang relatif paling tenang di Timur Tengah.

Tahun 1970, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang mengungsi di Yordania oleh Raja Hussein dianggap telah membuat “negara dalam negara”di Yordania. Hussein khawatir kalau para tamunya yang semakin kuat itu dapat mengancam posisinya. Akibatnya konflik antara PLO dengan Yordania tidak terelakkan dalam bulan Agustus-September. Suriah mendukung PLO, namun pasukan Legiun Arab Yordania akhirnya dapat mengalahkan pasukan PLO.

Sebetulnya antara Pemerintah Libanon dengan PLO tercapai kesepakatan bahwa pejuang palestina tidak akan melakukan serangan terhadap Israel dari wilayah Libanon. Namun kesepakatan tinggal kesepakatan, karena yang terjadi dilapangan berbeda, sementara aspirasi perjuangan Palestina untuk membebaskan tanahnya yang diambil Israel semakin kuat.

Seiring berjalannya waktu, situasi di sepanjang perbatasan Libanon dengan Israel menjadi semakin tidak stabil dan insiden sering terjadi. Maka pada tahun 1978 Israel melancarkan Operasi “Litani” untuk mendesak mundur para pejuang PLO di wilayah Libanon Selatan sampai ke Sungai Litani di Utara.

Pasukan perdamaian PBB, UNIFIL pun ditempatkan sebagai pemisah antara posisi Israel dengan Palestina di Libanon Selatan. PBB tidak mempunyai daya. Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon bahkan acap mengancam tentaranya akan menyerbu masuk ke Libanon “untuk menyapu PLO”.

Pada 10 Juni 1985, Pemerintah Israel yang dipimpin oleh PM Shimon Peres memutuskan untuk mundur ke wilayah Libanon di selatan yang dianggap bisa menjadi daerah penyangga keamanannya. Keterlibatannya tetap tinggi karena Israel menyerahkan pengamanan Libanon Selatan kepada milisi SLA (Tentara Libanon Selatan). Pasukan UNIFIL PBB memang tetap dikawasan tersebut namun perannya minim sekali.

Mei 1988, militer Israel melancarkan operasi “Hukum dan Ketertiban” dengan menyerbu wilayah Libanon selama tiga hari. Di sinilah untuk pertama kali pecah konfrontasi besar antara pasukan Israel dengan para pejuang Hizbullah yang berusaha menahan intrusi Israel ke wilayahnya. Pertempuran hebat terjadi di Maydun, basis Hizbullah untuk menyerang milisi SLA dan tentara Israel di “zona keamanan”.

Faktor utama penyebab goyangnya Israel di Libanon Selatan adalah kemampuan militer Hizbullah yang terus meningkat, termasuk sistem intelijennya sehingga dapat memantau setiap kegiatan Israel. Ketika Ehud Barak terpilih sebagai PM Israel dalam pemilu 1999, ia memutuskan untuk menarik Israel dari “zona keamanan”. Tak sedikit para ahli mengira bahwa hal tersebut dianggap “perjudian strategi”. Israel pun memperkuat garis pertahanan militer di wilayahnya sendiri yang berbatasan dengan Libanon.

Perang Libanon kedua telah diakhiri dengan diberlakukannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Dalam hal ini, siapa pun yang sebelumnya telah mengikuti resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB pasti mengetahui bahwa AS, Inggris, dan Israel, selalu merupakan minoritas.

Menyusul dicapainya kesepakatan damai melalui resolusi 1701, maka serangan ini elemen-elemen pasukan UNIFIL sudah berdatangan, dengan kontingen Italia sebagai pimpinan. Indonesia juga tidak ketinggalan akan ambil bagian dalam mengawal perdamaian di Libanon.

Dalam hal AS, semua orang tahu bahwa adidaya ini pada dasarnya memang merupakan pendukung Israel tanpa reserve. Israel benar atau salah, dan kejam sekalipun, AS akan selalu mendukungnya. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan, sesungguhnya yang berkuasa di AS atau PM Israel?

Tidak ada jalan lain untuk tercapainya perdamaian seperti itu kecuali pihak-pihak yang bermusuhan mau berunding dengan tulus, mengakomodasi kepentingan semua pihak. Di sisi lain, kuasa eksternal yang salam ini dalam posisi sebagai juru damai, sebaiknya juga bisa bersikap adil, tidak membalas satu pihak secara membabi-buta. Karena jika tidak ada ketulusan dalam penyelesaian penengahan ini, akan sulit pula dicapai perdamaian sejati di Timur Tengah.

Recommend0 recommendationsPublished in HAM, Internasional, Legal

Related Articles

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *