Kenalan dengan Paylater, Yuk!

Tentu kita saat ini sudah mengenal PayLater. PayLater merupakan salah satu jenis financial technology (fintech) yang memungkinkan penggunanya untuk menunda pembayaran suatu barang atau jasa, di mana penyedia fintech PayLater akan membayarkan harga barang atau jasa tersebut terlebih dahulu. Layanan ini memang membantu para penggunanya yang kebetulan memang tidak memiliki uang, namun membutuhkan barang atau jasa tersebut saat itu juga. Secara singkat, Paylater merupakan layanan pinjaman daring (online) untuk memudahkan transaksi yang dilakukan penggunanya.

Paylater pada dasarnya merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau yang juga disebut sebagai peer-to-peer lending (P2P lending). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, layanan P2P lending merupakan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3). Selanjutnya, dikenal adanya tiga (3) pihak yang memiliki andil dalam P2P lending, yakni:

  • Penyelenggara, atau pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan P2P lending;
  • Penerima Pinjaman, atau para pengguna layanan; mereka yang memiliki utang karena perjanjian P2P lending; dan
  • Pemberi Pinjaman, yakni pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian P2P lending. (Pasal 1 angka 6, 7, dan 8).

Selain itu, dikenal juga istilah ‘Pengguna’ yang terdiri atas Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman (Pasal 1 angka 9). Perlu dicatat juga, Penyelenggara P2P lending tidak diperkenankan menjadi Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman; dengan kata lain, Penyelenggara tidak dapat bertindak sebagai Pengguna layanan P2P lending terkait (Pasal 43 huruf b). Sebagai contoh, layanan Paylater di aplikasi Gojek disediakan oleh PT. Mapan Global Reksa yang mengelola Findaya (platform untuk layanan Paylater), namun yang meminjamkan dana kepada Penerima Pinjaman bukanlah PT. Mapan Global Reksa, melainkan para Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada PT. Mapan Global Reksa (Widyadhana, 2020), termasuk PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia aplikasi Gojek (Nirmalaputri, 2020).

Sebelum menggunakan Paylater, kita akan disuguhkan laman syarat dan ketentuan terkait penggunaan layanan Paylater. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengharuskan Penyelenggara menyampaikan informasi terkini seputar layanan P2P lending (termasuk Paylater) yang disediakan. Hanya saja, pengaturan terkait P2P lending, terutama terkait Paylater, masih minim dan cenderung diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara (perusahaan fintech). Hal ini merupakan bentuk penerapan mitigasi risiko yang diwajibkan bagi Penyelenggara dan Pengguna Paylater, di mana hal ini hanya dijelaskan bahwa risiko yang dimaksud adalah seluruh risiko yang terdapat dalam P2P lending, termasuk risiko operasional dan risiko kredit (Penjelasan Pasal 21, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Kurangnya pengaturan terkait mitigasi risiko ini terlihat pada aspek risiko kredit, seperti kredit bermasalah, di mana hal ini menjadi tanggung jawab Penyelenggara semata bersama dengan Pengguna seperti terlihat dalam Pasal 21, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016; prinsip kehati-hatian, misalnya, yang ditemui dalam hal pemberian kredit oleh bank, tidak ditemui dalam pemberian pinjaman Paylater (Novendra dan Aulianisa, 2020). Padahal, Pengguna layanan Paylater termasuk juga Penerima Pinjaman, yang adalah konsumen, di mana salah satu haknya adalah mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur terkait jasa yang ditawarkan Penyelenggara (Pasal 4 angka 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Sebagai penutup, layanan fintech seperti Paylater memang banyak membantu kehidupan kita, namun masih dibutuhkan pengaturan lanjut terkait perlindungan Pengguna, terutama Penerima Pinjaman selaku konsumen dari jasa Paylater yang ditawarkan oleh perusahaan fintech. Hal ini penting mengingat Penyelenggara wajib memberikan informasi dengan sebenar-benarnya dan seakurat mungkin terkait jasa yang ditawarkan, termasuk terkait mitigasi risiko yang bertujuan untuk melindungi para pihak dari kemungkinan masalah yang terjadi – hal ini juga lebih ideal untuk diatur oleh sebuah peraturan tersendiri atau dengan memperbarui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sudah ada.

Recommended1 recommendationPublished in Legal

Related Articles

Transaksi Pakai Bitcoin, Apakah Legal? 

Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia pernah menyebutkan Bitcoin dalam peraturan resminya yaitu Peraturan BI No. 18 Tahun 2016. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain yang bukan otoritas moneter, yang mana cara memperolehnya adalah dengan cara menambang, membeli, ataupun dari transfer, yang dalam hal ini berbentuk Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Akan tetapi, menurut ketentuan ini uang elektronik tidaklah termasuk pada virtual currency. 

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *