Kenalan Yuk dengan Sita dalam Kepailitan!

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan harta debitor pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Boedel Pailit yang juga disebut sebagai Harta Pailit merupakan kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit. Boedel Pailit dibereskan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Pemberesan Boedel Pailit atau Harta Pailit dapat dilaksanakan ketika debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu bayar setelah adanya putusan pailit atau insolvency.

Pertama-tama, yuk kita pahami apa itu Sita dalam hukum Indonesia!

Sita menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan, namun Undang-Undang tersebut mengatur dua bentuk sita, yaitu sita jaminan dan sita umum.

Sita jaminan menurut Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitor guna melindungi kepentingan kreditor. Sita jaminan akan berakhir ketika Hakim memutus Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap. Ketika diputus pailit, maka berlaku secara otomatis sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitur. Sita umum yang dimaksud dalam kepailitan adalah kekayaan debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan, sebelum putusan pailit diucapkan maka berbagai sita dapat dikenakan pada harta kekayaan debitor, namun begitu saat putusan pailit diucapkan semua sita menjadi hapus dan yang berlaku adalah sita umum.

Bagaimana kenyataannya?

Pada kenyataannya, berbagai sita tersebut masih dapat berlaku setelah debitor diputus pailit. Hal ini disebabkan adanya aturan dalam Undang-Undang lain yang mengesampingkan kedudukan sita umum seperti Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sita dalam lingkup perdata pun berbeda dengan sita umum dalam kepailitan. Penyitaan dalam sita perdata berdasarkan ketetapan dari hakim dan dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sedangkan sita umum dalam kepailitan berdasarkan atas sejak adanya putusan pailit dari pengadilan negeri niaga. Hakikatnya dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur pailit adalah tujuan kepailitan sendiri untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditor-kreditornya, dan menghentikan segala perbuatan hukum yang akan merugikan kreditor.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertugas untuk menginventarisir seluruh harta kekayaan debitur setelah dinyatakan pailit. Setelah itu Kurator dalam penjualan harta pailit yang dilaksanakan melalui Lelang, harus menjual dengan harga tertinggi, dan juga harus mempertimbangkan apakah harta pailit tersebut memiliki harga jual yang meningkat di kemudian hari sehingga Kurator dapat memutuskan untuk menyimpan terlebih dahulu. Hal ini untuk meningkatkan hasil dari penjualan harta pailit yang ditambahkan dengan hasil penagihan piutang yang akan dikurangi biaya kepailitan dan utang harta pailit. Hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada kreditur preferen dan kreditur konkuren.

Lalu, apabila sita yang masih dalam lingkup perdata, maka sita umum lebih tinggi dibanding sita lainnya dengan dasar lex specialis. Sedangkan kedudukan sita umum dibandingkan sita pidana berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis maka masing-masing sita berdiri sebagai lex specialis. Sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana begitu pun sebaliknya sita pidana terhadap sita umum dalam kepailitan. Dalam hal ini Hakim dalam memutus harus tepat dalam menentukan status kepemilikan barang sita dengan memenuhi unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum demi terpenuhinya keadilan hukum bagi masing-masing pihak seperti para kreditor dan debitor. 

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis

Related Articles

Paten sebagai objek fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Terminologi mengenai fidusia juga lumrah dijelaskan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa belanda fidusia diartikan Fiduciare Eigindom Overdracht.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *