Kenapa Ada Dua Sistem Hukum Dalam Sistem Peradilan Pakistan?

Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dan/atau menemukan hukum. Pakistan sebagai bagian dari anak Benua India pernah dijajah oleh Inggris di masa lalu, hal tersebut menyebabkan Pakistan mempunyai tradisi hukum common law. Sepatutnya Hukum Islam dapat diterapkan dalam sebuah negara yang bersistem Islam secara utuh sehingga semua sistemnya berjalan harmonis. Menariknya, berangkat dari sejarah Pakistan yang pernah dijajah oleh Inggris dan Pakistan juga merupakan negara Islam, maka kita dapat melihat lebih jauh bagaimana kolaborasi antara Hukum Islam dengan lingkungan lokal yang diterapkan memakai sistem hukum common law.

Sistem peradilan Pakistan merupakan gabungan antara common law Inggris dan Hukum Islam. Dalam praktiknya yang berlaku ternyata hukum Inggris yang lebih berpengaruh luas dibanding dengan Hukum Islam. Kecuali dalam bidang hukum keluarga dan sebagian hukum pidana, maka hukum Pakistan secara umum adalah hukum Inggris, walaupun negara ini berkonstitusi Islam. Hal tersebut dikarenakan karena Pakistan dan India adalah negara bekas jajahan Inggris dan akhirnya Pakistan memisahkan diri dari India karena adanya hasrat ingin membangun negara bercitra Islam.

Benua India sebagai benua yang berpenduduk Muslim dan Hindu, lalu di masa kemerdekaan berusaha untuk melakukan islamisasi hukum.

Sistem peradilan yang diwarisi anak Benua India tidak semuanya berasal dari unsur luar, tetapi juga adanya pengaruh dalam negeri dan warna lokal. Penerapannya yang berketerusan membuat sistem itu tidak asing bagi kebanyakan orang. Keberadaan masyarakat dan dengan perginya masyarakat ke pengadilan, hal tersebut membuktikan bahwa sistem ini telah mendapakan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat.

Raja merupakan kepala kekuasaan kehakiman dan ialah yang mengangkat para hakim yang berasal dari warga yang memiliki keahlian, kewenangan, dan integritas tinggi.

Para hakim yang diangkat oleh raja, biasanya adalah orang yang terkenal dari segi keilmuan dan berperilaku baik. Para hakim diminta untuk netral, tidak berat sebelah dan permasalahan yang diajukan ditangani dengan cermat. Pejabat yang korup selalu ditindak tegas. Dengan hal tersebut, kualitas keadilan cukup tinggi.

Di masa penjajahan Inggris, para hakim diangkat oleh Ratu Inggris untuk masa jabatan yang dikehendaki oleh sang Ratu.

High Court mempunyai kewenangan asli dan mensupervisi pengadilan yang ada di bawahnya. High Court juga didirikan di Allahabad pada tahun 1866, di Patna pada tahun 1919, di Lahore pada tahun 1919 dan di Rangoon tahun 1936. Sementara itu, Sind Chief Court didirikan berdasarkan Sind Courts Act 1926. Berdasarkan MWFP Court Regulation 1931 dan British Baluchistan Court Regulation 1939, dan juga di daerah-daerah yang tersebut diatas juga didirikan Judicial Commissioner.

Pada zaman kemerdekaan, Government of India Act 1935 dihidupkan kembali sebagai konstitusi provisional. Akibatnya, sistem hukum dan politik warisan Inggris dapat diteruskan. Tentu saja hal tersebut melalui adaptasi dan modifikasi di mana perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan negara baru.

Hukum Islam terkristalisasi melalui dinasti-dinasti Islam yang diterapkan oleh peradilan secara terbatas. Warisan inilah kemudian yang melahirkan Pakistan sebagai negara bagi umat Islam dengan nama Republik Islam Pakistan.

Perjuangan kemerdekaan pada mulanya dilakukan melalui Indian National Congress (Kongres Nasional India), kemudian diteruskan dengan mendirikan All India Muslim League (Liga Muslim Seluruh Dunia) pada tahun 1906 dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umat islam. Ketika memisahkan diri dari India pada 1947, Pakistan menerapkan sistem , hukum yang berlaku di zaman penjajahan, termasuk Hukum Islam yang diterapkan di zaman India- Inggris.

Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan India sebelumnya disebut Anglo-Mohammadan Law (Hukum Islam versi Inggris) dan ketika diterapkan kembali di Pakistan mengalami beberapa modifikasi. Umat islam dimungkinkan mengatur kehidupan individual dan kolektif mereka sesuai dengan ajaran dan aturan islam seperti termaktub dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Mahkamah Agung berada di hierarki peradilan paling atas. Di bawahnya adalah pengadilan tinggi tingkat provinsi dan pengadilan tingkat pertama dalam bidang perdata dan pidana dalam tingkat paling bawah. Mahkamah Agung mempunyai jurisdikasi asli dan jurisdiksi banding dari pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan Konstitusi Pakistan dan Pengadilan yang lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Perda Provinsi.

Berbeda dengan pengadilan lain, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan putusan declaratory (declaratory judgements) terhadap sengketa Pemerintah Federal atau pemerintah provinsi atau antara dua atau lebih pemerintah provinsi.

MA juga mempunya juridiksi memeriksa dan memutuskan perkara banding terhadap putusan, dekrit, amar akhir atau hukuman yang diputuskan oleh pengadilan tinggi, Mahkamah Syariat Federal dan Services Appelate Tribunals. MA juga mempunyai jurisdikasi fatwa (Advisory Jurisdiction). MA dapat menerbitkan fatwa yang dimintakan oleh presiden mengenai topik hukum yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Semua kekuasaan eksekutif dan yudikatif dituntut berjalan dengan tuntutan MA. MA juga mempunyai kekuasaan untuk meninjau keputusan atau amar yang pernah dikeluarkannya.

Recommend0 recommendationsPublished in Internasional, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *