Kualifikasi Hoaks dan Jerat Hukum bagi Para Penyebarnya

Modernisasi menawarkan banyak hal, salah satunya peningkatan teknologi dalam bertukar informasi. Mula-mula, kita familiar dengan surat yang datang lewat pos atau pesan teks dengan karakter terbatas. Kini, hal-hal tersebut tergolong kuno sebab kita telah terbiasa dengan dunia virtual yang lebih canggih. Ketika berada di dalamnya, seolah-olah tiada lagi ruang dan waktu yang membatasi kita untuk saling bertukar informasi. Internet mempermudah segalanya dan sarana untuk itu kian terjamah oleh kantong setiap orang.

Dampak utama yang timbul dari peningkatan teknologi yang demikian adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Orang-orang semakin mudah untuk mengetahui fenomena yang belakangan terjadi, juga semakin mudah untuk menyebarluaskan informasi yang telah mereka dapat satu sama lain. Ditambah dengan keberadaan media sosial, orang-orang bisa berbagi apapun di manapun dan kapanpun. Namun, keleluasaan seperti itu menghasilkan akibat yang barangkali tidak kita inginkan, yakni maraknya berita bohong (hoaks).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah informasi bohong. Kemudian, Oxford English Dictionary mendefinisikan hoaks sebagai kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat (malicious deception). Lebih lanjut, Laura A. Pellegrini mengartikan hoaks sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik.

Pada perkembangan selanjutnya, bentuk dari hoaks tidak hanya sebatas pada “berita bohong” saja. Dalam bukunya yang berjudul Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing, Janner Simarmata mengemukakan bahwa ada beberapa jenis informasi yang dikategorikan sebagai hoaks, yaitu berita bohong (fake news), tautan jebakan (clickbait), bias konfirmasi (confirmation bias), informasi yang salah atau tidak akurat (misinformation), parodi (satire), informasi pascakebenaran (post-truth), dan propaganda.

Penyebaran dari hoaks itu sendiri sangatlah masif, terlebih di ranah internet. Pada tahun 2019, hasil survei dari CIGI-Ipsos Global Survey on Internet and Security Trust menyatakan bahwa 67% masyarakat dunia menyetujui bahwa media sosial Facebook adalah klaster terbesar penyebaran berita bohong. Survei ini melibatkan 25.229 pengguna internet dari 25 negara. Sebanyak 65% responden menyebut bahwa klaster selanjutnya ada pada media sosial secara umum dan 60% responden menyebut situs-situs internet untuk klaster lain penyebaran berita bohong. Di Indonesia, 84% responden menyatakan pernah menemukan berita bohong di media sosial Facebook.

Ada banyak akibat yang ditimbulkan oleh hoaks. Dari kesesatan informasi bagi segelintir orang hingga ancaman bagi keberlangsungan hidup sekelompok masyarakat. Misalnya, pada tahun 2018, salah seorang aktivis HAM berinisial RS, harus mendekam di balik jeruji besi atas tindakannya yang menyebarkan berita bohong di media sosial terkait penganiayaan terhadap dirinya. Dalam jurnal Dampak Hoax di Media Sosial terhadap Pemilih Pemula, Aminah dan Novita Sari mengemukakan bahwa hoaks yang tersebar di media Facebook berpengaruh terhadap persepsi para pemilih pemula menjelang pemilu 2019 di Panga, Aceh Jaya. Hoaks bahkan memicu aksi pembakaran tiga menara telekomunikasi jaringan 5G oleh sejumlah orang di tiga wilayah negara Inggris beberapa bulan yang lalu.

Sebegitu hebatnya pengaruh dari suatu hoaks. Pertanyaan yang mungkin timbul di kepala kita, apakah terdapat regulasi hukum yang mengentas keberadaan dari hoaks itu sendiri? Kemudian, apakah terdapat ganjaran bagi setiap orang yang terbukti telah menyebarluaskannya?

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, eksistensi hoaks sejatinya tidak dikenali. Meski demikian, pelaku penyebar hoaks dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016) yang mengatur tentang penyebaran berita bohong di media elektronik dengan bunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Apabila seseorang melanggar ketentuan yang termuat dalam pasal di atas, maka orang itu dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dari kedua pasal di atas adalah frasa “berita bohong dan menyesatkan”. Tidak ada penjelasan secara pasti di dalam UU ITE akan bagaimana suatu berita itu dikategorikan sebagai berita yang bohong dan menyesatkan. Kemudian, terdapat perbedaan antara kata “bohong” dan “menyesatkan”, serta parameter untuk mengukur berita yang bersifat demikian juga tidak dijelaskan di dalam UU yang bersangkutan.

Untuk hal ini, kita dapat merujuk kepada Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan bunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Rumusan dari pasal di atas memang agak berbeda bila dikaitkan dengan dua pasal UU ITE sebelumnya. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo menjelaskan bahwa seorang terdakwa dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP jika yang bersangkutan terbukti menyiarkan suatu kabar yang termasuk kabar bohong. Adapun kabar bohong itu sendiri dinilai tidak hanya sebagai suatu kabar yang kosong, tapi juga kabar yang tidak betul dari suatu kejadian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berita bohong dalam pasal UU ITE bermakna sebagai berita yang kosong dan/atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Lalu, apabila melihat kembali ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, Penulis dapat menuliskan tiga poin penting terkait rumusan pasal untuk menjerat seorang pelaku penyebar hoaks. Pertama, terdapat frasa “menyebarkan berita bohong” yang berorientasi pada pengaturan perbuatan pelaku dan kata “menyesatkan” yang berorientasi pada akibat dari perbuatan pelaku yang dapat membuat orang lain keliru atas kabar yang disiarkan.

Kedua, terdapat konjungsi “dan” di antara “berita bohong dan menyesatkan”. Ini berarti bahwa seseorang dapat didakwa atas pasal tersebut jika ia terbukti menyiarkan suatu berita yang tidak hanya bersifat bohong, tapi juga menyesatkan. Ini berarti pula bahwa orang yang sama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kabar yang disiarkan hanya membuat orang lain keliru atau salah memahami kabar tersebut.

Ketiga, terdapat frasa “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” di dalam pasal tersebut. Ini berarti bahwa seorang pelaku penyebar hoaks dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berita bohong dan menyesatkan yang ia sebar mengakibatkan kerugian terhadap seorang konsumen. Jika tidak demikian, maka si pelaku tidak dapat dipidana atas pasal yang bersangkutan.

Ketentuan hukum lain untuk menjerat seorang pelaku penyebar hoaks terkandung dalam Pasal 390 KUHP yang telah disinggung di atas, serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946) dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946

Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Demikianlah pembahasan mengenai bagaimana kualifikasi dari suatu hoaks dan jerat hukum bagi para pelaku penyebarnya. Perlu diingat bahwa perkembangan teknologi yang mumpuni sudah seharusnya diimbangi dengan kemawasan diri. Menyebarkan informasi secara luas memang menjadi salah satu hak asasi bagi setiap individu. Namun, ketiadaan pertimbangan risiko dan kalkulasi yang matang pada akhirnya hanya akan berujung pada akibat yang tidak kita duga sebelumnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi para pembaca.

Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Janner Simarmata (et. al). Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Yayasan Kita Menulis. 2019.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1991.

Aminah, Novita Sari. “Dampak Hoax di Media Sosial terhadap Pemilih Pemula”. Jurnal Komunikasi Global. Volume 8, Nomor 1. 2019.

Databoks, diakses pada 25 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 25 Oktober 2020.

Oxford Dictionaries, diakses pada 26 Oktober 2020.

Sumber gambar: Freepik

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime, Cyberspace, Legal, Lifestyle, Pidana

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *