Langkah Hukum Yang Tepat Untuk Menagih Utang!

Debitur tidak bisa dipidana karena tidak dapat membayar utangnya, kecuali debitur melakukan tindak pidana seperti penipuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Primum Remedium atau langkah pertama yang biasa ditempuh oleh para kreditur dalam menagih utang adalah mengirimkan somasi kepada debitur. Jika surat somasi sudah dikirimkan tiga kali namun tidak ada penyelesaian dari debitur, maka kreditur dapat melayangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Langkah terakhir atau Ultimum Remedium yang dapat ditempuh oleh kreditur adalah mengumpulkan para kreditur dan secara bersama-sama melayangkan gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur ke Pengadilan Niaga. Syarat mengajukan kepailitan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yaitu debitur memiliki setidaknya 2 kreditur atau lebih, terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (telah melayangkan somasi). Namun perlu diperhatikan, bahwa langkah terakhir ini memiliki resiko yang lebih besar seperti lamanya proses pengurusan dan banyaknya perusahaan yang dijerat kasus pailit dengan permasalahan utang yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan aset perusahaan.

Dasar Hukum Somasi : Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Ketika terjadi perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur, dimana debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan hal yang diatur dalam klausul kontrak perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran, maka pihak kreditur dapat melayangkan surat peringatan atau somasi. Somasi adalah teguran dalam bentuk surat pernyataan mengenai adanya utang dan peringatan bagi debitur yang lalai. Somasi sendiri merupakan istilah yang lazim digunakan dalam ranah perdata. Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika ia telah diberikan Somasi oleh Kreditur atau Juru Sita. Somasi memiliki fungsi untuk menjelaskan bahwa debitur telah berada dalam keadaan lalai dan wajib memenuhi prestasinya. Dalam praktiknya, apabila setelah tiga kali surat somasi dikirimkan dan tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan prestasinya, maka dapat diperkarakan di Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan wanprestasi.

Apa syaratnya agar kreditur bisa melayangkan Somasi?

Debitur dalam kondisi lalai/terlambat untuk membayar utangnya atau debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akibat hukum dari Debitur adalah ketika peringatan somasi tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah maka debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat wanprestasi berlaku. Akibat hukum bagi kreditur sendiri adalah wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut :

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan perikatan dan ganti rugi

Hal yang dimuat dalam Somasi :

1. Hal yang dimintakan, seperti pembayaran pokok kredit dan bunga,
2. Dasar permintaan seperti perjanjian kredit yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur,
3. Batas waktu debitur untuk melakukan iktikad baik dalam memenuhi prestasi sesuai dalam perjanjian,
4. Sanksi yang dijatuhkan apabila peringatan somasi tidak direspon seperti dapat di perkarakan di Pengadilan Negeri.
5. tidak menagih hutang dalam bentuk Somasi di Social Media?

Somasi merupakan surat peringatan terhadap debitur yang lalai dalam memenuhi prestasinya. Dengan berkembangnya teknologi yang canggih dan terasa lebih mudah saat ini, membuat seluruh lapisan masyarakat menggunakan platform media sosial untuk saling berkomunikasi. Dalam hal menagih utang pun, dapat dijumpai di media sosial. Namun bisa kena UU ITE tidak ya, apabila memposting surat peringatan atau somasi tersebut? Tentu saja, kreditur memiliki hak untuk melakukan somasi atau teguran terhadap debitur yang lalai dalam memenuhi prestasinya, dan dapat melayangkan somasi secara terbuka dengan tetap memperhatikan isinya bahwa dipertegas mengenai keadaan debitur yang lalai dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Namun perlu diperhatikan, tentu bukan langkah yang efektif untuk menagih utang atau memposting somasi secara terbuka di media sosial. Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai pasal karet yang diatur dalam UU ITE agar lebih jelas ketika adanya somasi secara terbuka dan tidak merugikan para pihak yaitu kreditur dan debitur. 

Recommend0 recommendationsPublished in Legal

Related Articles

Pengembalian DP Dana Acara dari Vendor Acara Akibat COVID -19

Sebagai upaya solusi social distancing dalam menangani pandemi Corona Pemerintah telah melarang adanya keramaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan ibadah keagamaan saja tidak dilaksanakan oleh tempat ibadah, masyarakat dihimbau untuk menyelenggarakan ibadahnya dirumah masing – masing. Hingga saat ini telah dikeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Co Vid 19)

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *