Melempar Kutukan Antar-Negara

Loh gimana caranya bisa melempar kutukan antar negara? Emang bisa kirim santet lintas negara?? Ya tentu saja bukan dong. Maksud ‘kutukan’ di sini adalah ‘condemn’, yang jika diterjemahkan artinya kurang lebih adalah kutukan. ‘Kutukan’ atau condemn lazim ditemukan di komunitas internasional, baik dilontarkan oleh negara ke negara lain atau bahkan dari organisasi internasional ke suatu negara. Condemn ini biasanya dilontarkan apabila terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di suatu negara, terutama jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

Lalu seperti apa sih condemn dalam komunitas internasional?

  • “We firmly condemn the attack on the Evêché site and other attacks against the civilian population,” said Kouassi Lazare Etien, UNHCR’s representative in CAR (UNHCR,2016).
  • “We condemn in the strongest possible terms this brutal attack on innocent men, women, and children,” UNHCR’s Representative a.i., Elizabeth Tan, said in a statement (United Nations-Sudan, 2020)

Nah, dua kutipan berita di atas adalah contoh bagaimana komunitas internasional menggunakan condemn untuk menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran HAM yang tidak dapat diterima dan harus diselesaikan.

Mungkin sobat legalroom bertanya – tanya, memang apa sih hubungannya dengan hukum internasional? Memang kutuk-mengutuk ini ngaruh ya ke negara yang dikutuk?? Nah, di dalam Pasal 2 (7) UN Charter, terdapat prinsip hukum internasional yang disebut dengan principle of non-intervention. Merujuk kepada pasal tersebut, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tidak dapat mengintervensi urusan dalam negeri suatu negara dikarenakan tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Prinsip non-intervention ini merupakan prinsip umum (general principle) dalam hukum internasional, sehingga ia dapat diterapkan kepada seluruh negara tanpa perlu terikat dengan UN Charter. Prinsip ini yang kemudian menegaskan bahwa hukum internasional bersifat setara, dalam arti seluruh negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada negara yang memiliki otoritas lebih tinggi dari negara lain hingga ia berhak untuk melakukan intervensi urusan domestik negara lain.

Di satu sisi, pelanggaran HAM bisa saja dilakukan oleh negara itu sendiri, atau setidak – tidaknya negara tidak berusaha untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi. Dilematis bukan?

James H. Lebovic dan Erik Voeten dalam jurnalnya yang berjudul The Politics of Shame: The Condemnation of Country Human Rights Practices in the UNHCR, mengatakan bahwa condemn yang dilontarkan oleh negara ataupun organisasi internasional ini merupakan bentuk political shame, yang ditujukan untuk mendorong suatu negara menyelesaikan permasalahan HAM di negaranya. Menurut mereka, pernyataan condemn ini dapat mempengaruhi suatu negara terutama jika pernyataan tersebut disampaikan dalam resolusi umum, seperti misalnya Resolusi Majelis Umum PBB. Pernyataan yang disampaikan melalui Resolusi Majelis Umum PBB tentu menunjukkan bahwa seluruh atau sebagian besar negara – negara di dunia menekan negara pelanggar HAM untuk mengambil langkah dan bertanggung jawab.

Menurut jurnal ini juga, ternyata condemn ini dapat memberikan dampak dimana berdasarkan kasus – kasus yang pernah terjadi, negara – negara pelanggar HAM cenderung diselidiki dan diberikan sanksi yang lebih berat oleh UNHCR. Terlebih lagi, jika negara pelanggar HAM tersebut telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang terkait, sebab negara tersebut dianggap gagal dalam menjaga komitmen mereka. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi reputasi negara tersebut di komunitas internasional.

Jadi, sobat legalroom, kira – kira seperti itulah ‘kutukan’ atau condemn dalam hukum internasional berjalan. Yaaa, walaupun tentu saja masih ada negara – negara pelanggar HAM yang tidak menggubris peringatan condemn ini. 

Recommend0 recommendationsPublished in HAM, Internasional

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *