Mempertanyakan Legalitas Klausula Baku dalam Hukum Nasional Indonesia

Acapkali kita menemui syarat dan ketentuan yang timpang kala melakukan transaksi, menyewa jasa tertentu, atau melakukan pengkreditan untuk suatu barang. Sebagai contoh, kita tidak dapat menyanggah bila pakaian yang kita miliki hilang di tempat penyewaan penatu. Di lain kasus, kita harus tunduk pada pengelola tempat parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan kendaraan kita. Pada kesempatan yang berbeda, kita dilarang oleh tuan pemilik toko untuk mengembalikan barang yang telah kita beli dari toko miliknya. Kondisi-kondisi yang demikian merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana kaca mata hukum memandang berbagai fenomena tersebut?

Mari berkenalan dengan ini: Klausula Baku. Klausula Baku telah lama menjadi jebakan bagi masyarakat awam, menjadi perkara khusus yang kerap menimbulkan perdebatan, dan tak jarang dimanfaatkan oleh para oknum tak bertanggung jawab untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan.

Definisi dari Klausula Baku tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi sebagai berikut:

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Selain menurut Undang-Undang, definisi dari Klausula Baku juga tercantum dalam doktrin. Menurut M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, dalam Kamus Hukum Kontemporer, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pada pengertian yang lain, beberapa ahli menggunakan istilah yang berbeda, yaitu “Perjanjian Baku”. Abdulkadir Muhammad, misalnya, menyatakan bahwa Perjanjian Baku merupakan perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.

Sutan Remi Sjahdeni berpendapat bahwa Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Di masyarakat, timbulnya suatu Klausula Baku umumnya didasari oleh faktor sosial ekonomi. Adanya perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan milik pemerintah mengadakan kerjasama di dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka masing-masing, yang syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak. Kekurangan pengetahuan pada pihak yang mengadakan perjanjian dengan para perusahaan itu mengakibatkan sikap pihak yang tadi menerima dan menyetujui begitu saja perjanjian yang diberikan kepadanya. Dengan adanya Klausula Baku, pihak pengusaha akan lebih hemat dalam pengeluaran waktu, biaya, dan tenaga.

Sebagai bagian dari suatu perjanjian, eksistensi Klausula Baku tidaklah benar-benar terlarang atau menyimpangi ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, suatu Klausula Baku dikategorikan sebagai bentuk yang terlarang bila ia memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, seorang pelaku usaha tidak dibenarkan menciptakan Klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian jika:

  1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan
  8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UUPK juga mengatur bahwasanya “setiap pelaku dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Jika di dalam suatu dokumen atau perjanjian terdapat Klausula Baku yang bentuknya memenuhi salah satu bentuk pada dua ketentuan di atas, Undang-Undang menyatakan bahwa Klausula Baku tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, telah terjawablah pertanyaan kita mengenai legalitas dari Klausula Baku—ia tidak selalu terlarang selagi tidak menyimpangi kedua ketentuan dalam UUPK tersebut.

Contoh kasus dari fenomena Klausula Baku adalah pada perkara Anny R. Gultom dan Secure Parking dalam putusan Pengadilan Negeri No: 551/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. Anny kehilangan mobil kijang miliknya sewaktu memarkirkan mobil itu di halaman parkir yang dikelola oleh Secure Parking (dengan nama perusahaan PT Securindo Packatama Indonesia atau PT SPI). Atas hal tersebut, Anny mengajukan gugatan terhadap PT SPI. Ia kemudian memenangkan perkara dan hakim menghukum PT SPI untuk memberi ganti rugi secara materiil dan imateriil kepada Anny.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Sebab, di dalam karcis parkir milik mobil Anny, PT SPI mencantumkan Klausula Baku yang berbunyi sebagai berikut.

Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).”

Keberadaan Klausula Baku tersebut mengindikasikan adanya peralihan tanggung jawab dari PT SPI selaku pengelola lahan parkir, dan ini jelas menyimpangi ketentuan hukum yang terdapat Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu tentang Klausula Baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Tidak hanya itu, dalam hal ini, PT SPI juga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer dengan bunyi sebagai berikut.

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pencantuman Klausula Baku oleh PT SPI menimbulkan ketidakbebasan bagi Anny sebagai pihak penerima Klausula Baku itu sendiri. Karenanya, PT SPI menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini dan wajib memberi ganti kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan di atas.

Demikianlah pembahasan mengenai legalitas Klausula Baku dalam hukum nasional Indonesia. Perlu diingat bahwa keberadaan dari Klausula Baku tidaklah benar-benar dilarang sepanjang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *