Mengapa Masyarakat Perlu Terlibat dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan?

Dalam suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hukum, Undang-Undang menjadi suatu produk yang dapat merumuskan hukum tersebut secara riil. Undang-Undang merupakan entitas yang memiliki peranan penting, dan hakikat pemberlakuannya adalah semata demi mengejawantahkan norma-norma dari hukum yang telah ada. Paul Scholten bahkan menyatakan bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan itu sendiri, sehingga setiap orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.

Menurut Bagir Manan, kaitan antara Undang-Undang dan proses pembentukannya memiliki peran penting dan strategis sebagai dukungan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

  1. Undang-Undang merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri;
  2. Undang-Undang memberikan kepastian hukum yang lebih nyata sebab kaidah-kaidah yang ada di dalamnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali;
  3. Struktur dan sistematika dari Undang-Undang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segi formil maupun materinya; dan
  4. Pembentukan dan pengembangan dari Undang-Undang dapat direncanakan. Ini merupakan faktor yang penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari rangkaian upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan sejahtera, yang tak lain merupakan manifestasi dari penegakan hukum. Dalam perancangannya, akan ada transformasi visi, misi, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (dalam hal ini Badan Legislatif) bersamaan dengan keinginan masyarakat akan suatu bentuk aturan hukum, yang pada akhirnya menjadi pengatur bagi keberadaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Moh. Fadli, terdapat delapan tolak ukur bagi suatu peraturan perundang-undangan yang partisipatif, yaitu:

  1. Penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance);
  2. Partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan pengawasan demi tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan pemerintahan adalah dasar-dasar prinsipal yang menyusun peraturan perundang-undangan itu;
  3. Partisipasi dalam penyusunan peraturan pemerintahan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat;
  4. Adanya pemberdayaan para pihak agar mampu berpartisipasi secara seimbang;
  5. Setiap aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali;
  6. Pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka, dan adil;
  7. Adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik; dan
  8. Adanya mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanaannya.

Sirajuddin mengerucutkan kedelapan poin tersebut ke dalam tiga tingkatan. Pertama, tingkat manipulasi dan terapi. Kedua, tingkat partisipasi semu. Ketiga, tingkat kekuasaan masyarakat (degree of citizen power).

Poin ketujuh dan kedelapan merupakan cakupan tingkat pertama, yaitu manipulasi dan terapi. Pada tahap terapi, kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada dianjurkan untuk mengadu kepada pihak yang berwenang, tetapi tidak jelas apakah pengaduan itu akan ditindaklanjuti atau tidak. Yang paling merugikan ada pada tahap manipulasi. Di tahap ini, lembaga negara yang berkuasa melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar seakan-akan berpartisipasi, tapi sejatinya yang terjadi adalah “pembinaan” berupa kooptasi dan represi dari penguasa.

Poin keempat sampai poin keenam mengindikasikan tingkat partisipasi semu, yang terdiri dari informasi (informing), peredaman (placation), dan konsultasi. Pada tahap informasi, masyarakat hanya diberi tahu akan adanya suatu peraturan perundang-undangan, tidak peduli apakah mereka telah memahami pemberitahuan itu apalagi dapat memilih untuk bernegosiasi akan eksistensinya. Pada tahap peredaman, masyarakat telah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tetapi pengambilan keputusan sejatinya berada di tangan lembaga negara dan kontrol dari rakyat tidak begitu berpengaruh. Pada tahap konsultasi, pendapat masyarakat telah didengar serta disimpulkan, dan masyarakat juga telah dilibatkan dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Poin pertama sampai poin ketiga adalah bentuk dari tingkatan tertinggi, yaitu tingkat kontrol dari warga negara (citizen control) atau tingkat kekuasaan masyarakat. Di sini, partisipasi masyarakat sudah mencapai landasan yang memberi kewenangan bagi masyarakat itu untuk memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Lalu, masyarakat juga diberi kewenangan (delegated power) yang lebih besar bagi masyarakat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, terdapat penyeimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama. Ketiga poin inilah yang mengakui eksistensi hak rakyat dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Alexander Abe menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan oleh segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan. Mengapa demikian? Sebab, tidak jarang segelintir orang itu memiliki kepentingan politik (dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat) untuk memperjuangkan egoisme pribadi atau kelompok masing-masing. Abe juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat dan memperjelas kehendak masyarakat itu sendiri, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Di Indonesia, landasan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan termuat dalam ketentuan pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Pasal ini sendiri menganut asas keterbukaan yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, serta seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Adanya partisipasi masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan sejatinya merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good governance yang di antaranya ialah terdapat keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Rahardjo berpendapat bahwa dua hal yang terakhir adalah entitas yang dapat menjaga netralitas dalam tata pemerintahan. Netralitas berarti adanya persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak, terutama masyarakat, sekaligus mencerminkan suasana konflik antara kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat.

Dapat kita maknai bahwa, pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan adalah hal yang primordial, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. Ia menjadi nafas dari demokrasi dan menjadi cita-cita dari masyarakat yang memimpikan hukum yang mengatur dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya negara melalui lembaga-lembaga terkait memberi sarana serta prasarana untuk itu. Dan sudah sepantasnya bagi kita, sebagai masyarakat, untuk mengetahui dan memahami bahwa aspirasi dari masing-masing kita adalah entitas penting dan layak untuk diperjuangkan.

Referensi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Alexander Abe. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaruan. 2005.

Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind. Hill. 1992.

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Governance). Malang: UB Press. 2011.

Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 1998.

Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif. Malang: In-Trans Publishing. 2006.

Sumber gambar: Unsplash

Recommend0 recommendationsPublished in HAM, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *