Mengenal Hak Regres Dalam Perikatan Tanggung Renteng

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarpribadi, individu atau perseorangan. Hukum Perdata ini kemudian tersusun lagi atas empat bagian yang meliputi Hukum Orang (Personenrecht), Hukum Keluarga (Familierecht), Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai Hukum Perikatan, khususnya mengenai “Hak Regres” dalam perikatan tanggung renteng. Sebelum membahas mengenai hak regres, perlu kita ketahui dahulu secara sekilas apa itu Hukum Perikatan.

Hukum Perikatan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan dimana dalam hubungan tersebut terdapat dua pihak yang berperan sebagai kreditur (berhak atas prestasi) dan debitur (berkewajiban memenuhi prestasi). Prestasi disini sendiri merupakan objek daripada suatu perikatan. Pada perkembangannya, Hukum Perikatan terbagi lagi ke dalam beberapa jenis yang berbeda menurut sifat dan karakteristiknya. Pembagian ini pun beragam, terdiri atas dua rumpun utama yaitu pembagian berdasarkan ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan pembagian menurut undang-undang. Salah satu jenis perikatan hasil pembagian dari sudut pandang undang-undang adalah Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung.

Perikatan tanggung renteng, tanggung menanggung, atau solider adalah perikatan dimana terdapat lebih dari satu orang kreditur atau debitur. Apabila terdapat beberapa orang kreditur dan satu orang debitur, maka termasuk ke dalam jenis perikatan tanggung renteng aktif dan diatur dalam Pasal 1278 KUH Perdata. Namun apabila sebaliknya yaitu terdapat satu orang kreditur dan beberapa orang debitur, maka termasuk ke dalam golongan perikatan tanggung renteng pasif yang diatur salah satunya dalam Pasal 1280 KUH Perdata. Dalam praktiknya, perikatan tanggung renteng pasif inilah yang banyak dilakukan. Mengenai perikatan tanggung renteng pasif, perlu kita lihat Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang”.

Terdapat beberapa unsur yang dapat kita lihat dalam ketentuan pasal ini diantaranya adalah kewajiban yang sama pada seluruh debitur yaitu untuk membayar utang, hak kreditur untuk menagih pembayaran utang pada salah satu debitur, dan pembayaran utang oleh salah satu debitur membebaskan utang keseluruhan debitur pada pihak kreditur. Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah nasib pihak debitur yang telah membayarkan utang pada pihak kreditur? Apakah ia akan memperoleh penggantian atas harta yang telah dikeluarkannya? Jawaban dari dua pertanyaan tersebut terdapat dalam Hak Regres.

Hak Regres dalam perikatan tanggung renteng adalah hak bagi pihak debitur yang telah melakukan pembayaran utang terhadap pihak kreditur untuk melakukan penagihan pada sesama debitur yang lain atas harta yang telah dikeluarkannya. Hak ini merupakan wujud perlindungan terhadap debitur yang telah melakukan pelunasan utang pada kreditur. Hak ini juga didasari pada kenyataan bahwa dalam perikatan tanggung renteng, pada hakikatnya tiap debitur tetap bertanggungjawab atas bagian utangnya masing-masing. Hal ini juga yang mendasari bahwa pihak debitur yang melaksanakan hak regres tidak boleh menagih debitur lain lebih dari besaran jumlah utang yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1293 KUH Perdata yang berbunyi :

Seorang yang turut berutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, yang telah melunasi seluruh utangnya, tidak dapat menuntut kembali dari orang-orang berutang yang lainnya lebih daripada jumlah bagian mereka masing-masing”.

Pertanyaan mungkin muncul kembali, bagaimana seandainya apabila salah satu debitur yang ditagih jatuh dalam keadaan tidak mampu untuk melunasi utangnya? Jawaban atas hal ini dapat kita lihat juga dalam Pasal 1293 KUH Perdata yang berbunyi :

Jika salah satu diantara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan ketidakmampuannya itu harus dipikul bersama-sama oleh orang-orang berutang yang lainnya dan si berutang yang telah melunasi hutangnya, menurut imbangan bagian masing-masing”.

Menurut pasal tersebut, maka apabila salah satu debitur jatuh dalam keadaan tidak mampu, kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh debitur yang lain termasuk debitur yang telah melakukan pelunasan utang pada kreditur sesuai imbangan masing-masing. Hal ini memberikan perlindungan pada debitur yang telah melakukan pelunasan utang bahwa meski salah satu debitur lain tidak mampu membayar, ia akan tetap mendapatkan hak nya meski mengalami kerugian. Hak untuk menanggung kerugian atas debitur yang tidak mampu membayar juga meliputi debitur yang sebelumnya telah dibebaskan oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1294 KUH Perdata. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai Hak Regres berdasarkan inti yang terkandung dalam Pasal 1295 KUH Perdata adalah :

– Seluruh debitur masing-masing terikat pada kreditur meski hanya satu debitur yang terlibat dalam interaksi dengan kreditur.

– Para debitur yang terlibat ini adalah penanggung bagi debitur yang terlibat.

– Debitur yang terlibat berkewajiban melakukan pembayaran ganti rugi kepada penanggung.

– Debitur yang terlibat berkewajiban membayar ganti rugi kepada para debitur lainnya.

Demikianlah pembahasan mengenai Hak Regres dalam perikatan tanggung renteng. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan baru dan menyadarkan hak-hak kita sebagai penanggung dalam perikatan tanggung renteng supaya tidak ada para pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Pengembalian DP Dana Acara dari Vendor Acara Akibat COVID -19

Sebagai upaya solusi social distancing dalam menangani pandemi Corona Pemerintah telah melarang adanya keramaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan ibadah keagamaan saja tidak dilaksanakan oleh tempat ibadah, masyarakat dihimbau untuk menyelenggarakan ibadahnya dirumah masing – masing. Hingga saat ini telah dikeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Co Vid 19)

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *