Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang biasa dikenal sebagai money laundering merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun unsur – unsur tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU TPPU secara jelas diatur dalam Pasal 3 undang – undang ini, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi, pasal ini secara garis besar pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan cara – cara yang disebutkan dalam pasal ini terhadap harta kekayaan hasil dari tindak pidana, pada dasarnya telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering.

Lalu, darimana harta kekayaan hasil dari tindak pidana itu berasal?

Pertanyaan ini telah dijawab oleh Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU yang telah disebutkan secara rinci, misalnya: korupsi, narkotika, perdagangan orang, penculikan, perdagangan senjata gelap, dan lain – lain. Artinya, terdapat batasan – batasan yang tegas mengenai bagaimana suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai money laundering.

Lalu apa sebenarnya tujuan dari adanya pengaturan tindak pidana ini? Dan mengapa perlu diatur secara khusus?

Menurut Joni Emirzon dalam Seminar Roadshow yang diselenggarakan di Palembang pada Oktober 2017, karakteristik TPPU sebagai suatu kejahatan adalah dengan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Merujuk kepada Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, tindak pidana ini bertujuan untuk menyamarkan asal harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana. Inilah mengapa money laundering merupakan kejahatan ganda, sebab money laundering tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana lain yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Bagaimana cara atau tahapan melakukan money laundering?

Sebagai kejahatan ganda, terdapat tiga tahap dalam melakukan money laundering, yaitu:

  1. Penempatan (placement), penempatan merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Misalnya, · menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan; menyetor uang pada pajak sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; dan lain-lain.
  2. Transfer (layering), yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Misalnya, transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara; simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan lain – lain
  3. Menggunakan harta kekayaan (integration), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana

Well, jadi itulah tindak pidana pencucian uang atau money laundering yang termasuk salah satu tindak pidana khusus.

Recommend0 recommendationsPublished in Tak Berkategori

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *