Mengolok-olok lewat Meme: Sekadar Candaan atau Penghinaan?

Di jagat maya, eksistensi meme bukanlah fenomena baru. Kita melihatnya berlalu-lalang di media sosial, dikirimkan oleh para anonim, dan disebarkan kembali oleh lebih banyak pengguna internet. Meme umumnya berisi candaan (jokes) tentang banyak hal. Ia bisa murni mengomentari kegiatan sehari-hari, memparodikan hubungan asmara anak-anak remaja, hingga tak segan menyisipkan opini implisit kepada pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, candaan di dalam meme terus berkembang sampai-sampai ia terkesan mengganggu bagi beberapa orang. Meme tidak lagi dipandang sebagai media hiburan yang murni, tetapi menjadi alternatif dari manifestasi olok-olok seseorang terhadap pihak yang lain. Kelakar dalam meme seolah tiada batas, dan belakangan, tidak jarang kita jumpai yang demikian. Pertanyaannya, apakah penciptaan meme yang seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

Poin pertama, kita harus mengetahui lebih dulu apa yang menjadi motif dari pelaku, atau dalam konteks ini, si pembuat meme.

Apabila pelaku memang bertujuan untuk membuat meme yang berisikan cemooh terhadap pihak tertentu, maka pelaku dapat dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan bunyi sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Terkait pasal di atas, melalui bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya, R. Soesilo mengemukakan bahwa “supaya dapat dihukum, maka pelaku yang melakukan perbuatan penghinaan itu (baik secara lisan maupun tertulis), harus dilakukan di tempat umum, dan yang dihina tidak perlu berada di situ.”

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diterangkan bahwa ketentuan denda di dalam KUHP, termasuk Pasal 315 KUHP, dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali. Karenanya, nilai denda dalam pasal di atas menjadi senilai maksimal 4,5 juta rupiah.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana konkritnya niat yang ada pada diri pelaku tersebut. Kita perlu mengingat bahwa olok-olok melalui meme tidak melulu diartikan secara literal. Pada beberapa kasus, ia tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk penghinaan, melainkan sekadar sindiran, satir atau perwujudan dari kebebasan berekspresi.

Poin kedua, jika memang meme yang dibuat oleh pelaku merupakan bentuk penghinaan terhadap pihak tertentu, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi “pihak tertentu” tersebut. Harus diperjelas siapa yang menjadi objek penghinaan dari meme yang dibuat oleh si pelaku.

Jerat hukum bagi seorang pembuat meme yang menghina orang lain ditentukan berdasarkan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi, apabila pihak yang dituju adalah seorang pejabat, maka pembuat meme juga dapat diganjar dengan ketentuan dalam Pasal 316 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Terkait hal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada Pasal 310-315 KUHP. Misalnya, penghinaan terhadap agen polisi yang sedang meronda. Mengenai terminologi “pejabat” pada pasal di atas, Soesilo merujuk ketentuan di dalam Pasal 92 KUHP tentang definisi dan cakupan pejabat.

Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, penghinaan terhadap seorang pejabat adalah delik aduan. Karenanya, pelaku yang menjadikan seorang pejabat sebagai bahan olok-olok dari meme yang dibuatnya dapat diproses secara hukum apabila pejabat terkait mengadukan si pelaku kepada pihak yang berwenang dengan dasar mencemarkan atau merusak nama baiknya di muka publik.

Mengutip pendapat dari Josua Sitompul, suatu penghinaan (yang termasuk ke dalam perbuatan pencemaran nama baik) merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Parameter dari tercemar atau rusaknya nama baik seseorang bersifat relatif. Dengan kata lain, sebuah meme dikatakan bersifat menghina hanya bila seseorang yang menjadi objek hinaan dari meme itu sendiri menentukan demikian.

Pertanyaan lain mengenai eksistensi meme yang mengolok-olok ini sendiri ialah: apakah pelaku pembuat meme tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana di ranah internet?

Jawabannya adalah tidak.

Salah satu pasal yang paling dekat dengan hal ini ialah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila kita melihat pada penjelasan pasalnya, dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Spesifiknya, ketentuan mengenai hal itu tercantum dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP

  1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP

  1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 -3 dapat dijatuhkan.

Salah satu unsur dalam kedua pasal tersebut adalah unsur “menuduh”. Apabila kita meninjau kondisi dalam keseharian, tindakan pelaku yang membuat dan menyebarkan meme, dan bila memang meme itu sendiri dibuat dengan tujuan mencemooh suatu pihak, sama sekali tidak mengandung unsur “menuduh”. Karenanya, si pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana di ranah internet.

Demikian tinjauan mengenai perbuatan mengolok-olok melalui meme dikategorikan sebagai candaan atau sebuah tindak pidana penghinaan. Harap diingat bahwa pembahasan di atas cukup menjadi referensi bagi pembaca terkait fenomena meme yang belakangan dianggap mengandung ejekan bagi pihak tertentu. Pada akhirnya, status bersalah bagi seorang pelaku atas meme yang telah ia buat bergantung pada putusan dari pengadilan yang telah memproses perkaranya.

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Cybercrime, Legalku, Lifestyle, Pidana, Tech

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *