Mengusir Pengungsi Kembali ke Negaranya?

Salah satu permasalahan dalam hukum internasional yang masih terus terjadi adalah pengungsi. “Berdasarkan data UNHCR Indonesia, terdapat sekitar 13.500 pengungsi yang terdaftar di Indonesia, dan 28% di antaranya adalah anak-anak” (BBC News Indonesia, 2020). Belum lagi ditambah dengan pandemi Covid-19, tentu menimbulkan perdebatan sendiri bagi suatu negara apakah dapat menerima pengungsi atau tidak. Tapi, memangnya boleh ya suatu negara menolak kedatangan pengungsi dan meminta mereka kembali ke negara asalnya? Lalu apa bedanya pengungsi dengan pencari suaka?

Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan pengungsi (refugee)? Menurut Pasal 1 Bagian A Ayat (2) Konvensi Pengungsi tahun 1951, “Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi karena adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun pada pendapat politik yang dianut mereka”. Artinya, ketakutan ini haruslah tersistematis hingga memaksa orang – orang tersebut untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan dari negara lain.

Lalu, bagaimana dengan suaka (asylum)? Nah, menurut Sulaiman Hamid, suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya.

Nah, perbedaan dari status pengungsi dan suaka adalah seorang pengungsi sekaligus merupakan pencari suaka, sedangkan pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi, sehingga seseorang tersebut baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh instrumen internasional dan/atau nasional (Rosmawati, 2015). Menurut Achmad Rosman, pengungsi berhak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan (Achmad Rosman, 2003). Jadi, teman – teman, pengungsi dan pencari suaka tidaklah sama, perbedaan status di antara keduanya kemudian juga memberikan perbedaan hak perlindungan pada keduanya.

“Akan tetapi Malaysia menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya karena tengah mengalami kesulitan ekonomi dan sumber daya akibat wabah virus corona. Padahal, Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pengungsi Rohingya.” (BBC News Indonesia, 2020)

Kembali lagi ke pertanyaan awal, memangnya boleh ya meminta pengungsi untuk kembali pulang ke negaranya? Merujuk kepada prinsip non-refoulement, suatu negara tidak boleh meminta pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Menurut Konvensi Pengungsi 1951, prinsip non-refoulement ini bahkan sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Artinya, prinsip ini dapat mengikat seluruh negara di dunia, tanpa negara tersebut perlu menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Seperti yang seringkali diberitakan media, pengungsi Rohingya tentu memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut dan sampai di Aceh. Merujuk kepada, International Maritime Organization Resolution A.920 (22), dikatakan bahwa “setiap orang yang sedang dalam kesulitan di laut, terlepas dari kewarganegaraannya atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan, serta terlepas dari kondisi ataupun status orang tersebut harus diselamatkan atau dibantu”. Artinya, Indonesia wajib menolong pengungsi Rohingya yang kesulitan dan terombang – ambing di tengah laut, ketentuan ini juga didukung oleh International Convention on Maritime Search and Rescue 1979 dimana Indonesia merupakan negara pihak dari perjanjian ini.

Jadi begitu teman – teman, kalau menurut teman – teman sendiri bagaimana? Apa yang harus Indonesia prioritaskan? Apakah pengungsi atau kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri?

Recommend0 recommendationsPublished in HAM, Internasional

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *