Menikah Dengan Bule : Bagaimanakah Status Kewarganegaraan Sang Anak ?

Dunia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. “Batas-batas” yang dahulu memisahkan antara satu negara dengan negara yang lainnya saat ini semakin memudar dan cenderung hilang. Fenomena ini tidak terlepas dari kemajuan yang ada di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang transportasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil daripada semua proses ini adalah munculnya era globalisasi dimana dunia menjadi seolah tanpa batas dan interaksi manusia lintas negara menjadi semakin intens dan merupakan hal yang umum atau lumrah. Salah satu dampak dari interaksi manusia atau individu lintas negara adalah makin banyaknya terjadi fenomena “perkawinan campuran”. Definisi dari perkawinan campuran apabila kita melihat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Fenomena dari perkawinan campuran ini umum kita kenal dengan istilah menikah dengan bule dimana contohnya adalah pernikahan para artis dengan bule yang masih berkewargannegaraan non-Indonesia. Dari suatu perkawinan, akan lahir seorang anak yang mana apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Apabila ia lahir dari suatu perkawinan campuran, maka ia berstatus sebagai anak hasil kawin campuran. Lalu, bagaimanakah status anak yang lahir dari perkawinan campuran khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraannya?

Berbicara mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran, pengaturan diadakan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai anak hasil kawin campuran ini diuraikan secara rinci dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dimana pada intinya adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau luar perkawinan sah antara seorang WNI dan WNA yang secara rinci yaitu :

a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Ibu Warga Negara Asing (WNA) atau sebaliknya ;

b. anak yang lahir dari Ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan ;

c. anak yang lahir dari perkawinan sah dengan Ayah WNI dalam masa tenggat 300 hari kematian ayahnya ;

d. anak luar kawin dari seorang Ibu WNI, dan anak luar kawin dari seorang Ibu WNA dimana diakui oleh Ayahnya yang merupakan WNI sebelum sang anak berumur 18 tahun atau kawin.

e. anak yang lahir di wilayah Indonesia tetapi belum jelas status kewarganegaraan Ayah dan Ibunya, Ayah dan Ibunya tidak diketahui, Ayah dan Ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya ;

f. anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari Ayah dan Ibu WNI yang mana negara tempat anak tersebut lahir memberikan kewarganegaraan pada anak yang bersangkutan dan ;

g. anak yang lahir dari Ayah dan Ibu yang permohonan kewarganegaraannya sudah diterima tetapi wafat sebelum diambil janjinya.

Apabila kita simak ketentuan pasal 4 beserta Penjelasan dalam Undang-Undang ini, maka Indonesia menganut 4 asas universal yaitu : Asas ius sanguinis (law of the blood), Asas ius soli (law of the soil) terbatas, Asas kewarganegaraan tunggal dan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Namun, perlu diingat bahwa Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini hanyalah merupakan suatu pengecualian.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa anak yang bersatus anak hasil perkawinan campuran selama ia belum kawin dan berusia di bawah 18 tahun akan tetap dianggap sebagai Warga Negara Indonesia terlebih dahulu meski ia lahir di luar perkawinan yang sah dan sang Ayah yang merupakan WNA sudah mengakui anak tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi anak WNI yang telah diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan oleh WNA sebelum ia berusia 5 tahun. Namun, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang ini bahwa mengenai ketentuan yang ada di Pasal 4 dan Pasal 5,sang anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan segera setelah ia menikah atau berusia 18 tahun, atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun sesudahnya. Selain itu, ketentuan terakhir soal anak kawin campur ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Ayat 1-4 Undang-Undang ini dimana apabila salah satu orang tua dari anak tersebut kehilangan kewarganegaraannya, atau Ibunya menerima kewarganegaraan lain karena putusnya perkawinan, tidak serta merta menjadikan anak itu hilang atau berubah status kewarganegaraannya selama ia belum menikah atau berusia 18 Tahun. Lalu, mengapa hak kewarganegaraan ganda hanya diberikan hingga usia 18 tahun? Menarik untuk dibahas karena negara melalui Undang-Undang ini hanya memberikan kewarganegaraan ganda dengan pengecualian terhadap anak-anak, yang tidak lain adalah upaya untuk melindungi warganya,khususnya anak sebagai calon generasi penerus bangsa, meskipun pada hakikatnya negara ini hanya menganut asas satu kewarganegaraan dikarenakan asas bipatride mutlak yang mana mencakup orang dewasa yang telah mampu dan cakap berbuat hukum dipandang hanya akan membawa kesulitan di kemudian hari manakala hukum kedua negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang tersebut sifatnya kontradiktif. Demikianlah uraian mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran, semoga dapat bermanfaat bagi pasangan campuran yang sedang mencari informasi terkait atau bagi anda yang berniat untuk menikah dengan bule atau WNA.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Lifestyle, Reviews

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *