Menilik Dwaling Dalam Suatu Perjanjian : Definisi dan Konsekuensi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak pernah lepas dari apa yang kita sebut dengan “perjanjian”. Hal ini karena perjanjian merupakan bagian tak terpisahkan yang senantiasa mewarnai kegiatan hidup manusia sehari-hari. Ketika kita sedang melakukan aktivitas dan mencapai kesepakatan dalam kegiatan jual beli, maka kita telah melakukan suatu perjanjian. Begitupula ketika kita mencapai kesepakatan untuk melakukan hibah suatu barang kepada seseorang, disitu telah terjadi pula suatu perjanjian. Namun, apakah sebenernya definisi perjanjian itu sendiri, terutama ditinjau dari segi hukum ?

Perjanjian atau persetujuan diatur dalam KUH Perdata, dimana definisinya dicantumkan dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Apabila kita menyimak pengertian perjanjian dalam pasal ini, dapat kita katakan bahwa sifat pengertian perjanjian dalam pasal ini di satu sisi terlalu luas, namun disisi lain terlalu sempit. Hal ini karena dalam kata “perbuatan”, tidak dilakukan pengklasifikasian sehingga seluruh perbuatan hukum yang ada diantaranya dalam ranah hukum keluarga tercakup di dalamnya. Seharusnya, terminologi perbuatan dalam pasal ditambah dengan kata “hukum” sehingga dimaknai sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu, makna perjanjian dalam pasal ini lebih condong kepada perjanjian yang bersifat sepihak, karena dalam pasal hanya tersebut “satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” sehingga bersifat terlalu sempit. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila kita mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri terhadap seseorang atau beberapa orang yang lain.

Dalam melakukan suatu perjanjian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Pasal tersebut mengatur empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian sah di mata hukum, dimana dua syarat pertama adalah syarat subjektif dan dua syarat terakhir adalah syarat objektif dari suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Namun, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Salah satu syarat subjektif dari suatu perjanjian adalah “sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.” Dalam mencapai kesepakatan ini, kedua pihak diharuskan terbebas dari unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan (dwaling). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian bersifat tidak sah manakala terdapat suatu kekeliruan atau diperoleh melalui penipuan atau pemaksaan. Apabila terdapat salah satu dari tiga unsur di atas, maka dapat dikatakan terdapat suatu cacat kehendak yang oleh karenanya dapat diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Salah satu bentuk cacat kehendak di atas adalah kekeliruan atau dwaling. Lalu, apa yang dimaksud dengan dwaling ?

Kekeliruan atau dwaling adalah suatu kehendak yang ada pada diri seseorang ketika membuat suatu perjanjian, dimana kehendaknya ini terpengaruh oleh unsur pandangan yang keliru. Dalam hal ini, pernyataan kehendak seseorang seringkali sudah sesuai dengan kenyataan yang ada, hanya saja kehendaknya tidak murni. Contoh klasik adalah seseorang yang berniat membeli lukisan antik, kemudian ia pun membeli lukisan tersebut. Dalam perjalanannya, diketahui bahwa ternyata lukisan tersebut bukanlah lukisan antik. Dalam hal ini, pernyataan seseorang yang ingin membeli lukisan antik telah terwujud dimana ia telah membeli lukisan tersebut, tetapi tidak murni karena ternyata kemudian diketahui bahwa lukisan tersebut bukanlah lukisan antik.

Mengenai sifat dari kekeliruan ini dapat kita bedakan ke dalam dua golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata yang kemudian diuraikan oleh Prof. Mariam Darus dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga : Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan yaitu :

1. Kekeliruan Mengenai Hakikat Barang (Error in Substantia)

Kekeliruan mengenai hakikat barang adalah suatu kondisi ketika terdapat pandangan keliru terhadap benda atau sifat suatu benda yang menjadi hal utama atau pokok dalam suatu perjanjian. Contoh kekeliruan dalam jenis ini adalah seseorang yang beranggapan bahwa ia telah membeli suatu patung antik karya pemahat terkenal, tetapi kemudian ia mengetahui bahwa patung tersebut hanyalah patung tiruan.

2. Kekeliruan Mengenai Orang (Error in Persona)

Kekeliruan jenis ini adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu pandangan atau anggapan keliru terhadap diri seseorang. Contoh kekeliruan jenis ini adalah panitia pentas seni sekolah yang mengadakan perjanjian atau kontrak dengan musisi terkenal, namun ternyata musisi tersebut bukanlah musisi terkenal melainkan hanya memiliki kesamaan nama dan ciri-ciri.

Lalu, apakah konsekuensi dari adanya suatu kekeliruan dalam perjanjian ini ? Sebagaimana telah disinggung di atas, kekeliruan atau dwaling dapat mengakibatkan adanya cacat kehendak yang pada akhirnya menyebabkan syarat sepakat kedua pihak tidak terpenuhi sehingga terhadap perjanjian dapat diajukan pembatalan atau dapat dibatalkan (voidable). Pembatalan perjanjian ini diajukan kepada hakim melalui suatu gugatan. Namun, sebelum melakukan gugatan terlebih dahulu harus dipenuhi dua syarat sebagaimana dikatakan oleh R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan yaitu :

1. Pihak lawan atau seseorang mengetahui atau selayaknya mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan atas ciri-ciri atau kondisi yang keliru tersebut. Misalnya, seorang penjual barang antik (yang ternyata palsu) selayaknya mengetahui bahwa barang yang dijualnya berdasarkan ciri-ciri maupun kondisi yang ada adalah barang palsu.

2. Dengan memperhatikan seluruh keadaan yang ada, pihak yang melakukan kekeliruan selayaknya memang dapat melakukan kekeliruan tersebut. Misalnya, seseorang yang keliru membeli barang antik tersebut memang selayaknya tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang palsu atau tiruan karena memang ia bukan seorang kolektor atau ia membeli barang tersebut di tempat yang terpercaya (galeri).

Apabila kedua syarat di atas terpenuhi, maka pembatalan perjanjian dapat diajukan kepada hakim. Namun, bagaimana apabila misal dalam contoh perjanjian jual-beli kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui atau keliru terhadap barang yang dikira antik tersebut? Dalam kondisi tersebut, maka tugas hakim lah untuk menyelidiki dan mencari fakta sesuai dengan kondisi yang ada. Apabila memang terbukti kedua belah pihak tidak mengetahui atau sama-sama keliru, maka pembatalan tidak dilakukan dan perjanjian tetap berlaku atau sah. Namun apabila sebaliknya, sang penjual sepatutnya mengetahui kekeliruan tersebut, dalam hal ini dia adalah seorang pemahat atau penjual di suatu galeri, maka dapat diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi atau perhatikan dari kedua fenomena ini adalah sudah sepatutnya kedua belah pihak ini menduga dan berhati-hati terhadap objek atau diri seseorang sebelum mengadakan suatu perjanjian.

Demikian pembahasan hari ini, semoga kita bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam mengadakan perjanjian sehingga terhindar dari kekeliruan atau dwaling yang mungkin dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Lindungi Rahasia Bisnis Anda dengan Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja

Saat memulai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, perjanjian kerja merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan kerja tersebut. Di mana, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini berfungsi untuk melindungi para pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri karena hak dan kewajiban masing-masing pihak tertulis jelas beserta hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *