Nyindir di TikTok, Bisa Dipidana lho!

Masyarakat Indonesia memang tidak pernah kehabisan ide dalam upaya mengisi kegiatan selama social distancing pandemi. Setelah dihebohkan dengan belanja Shopee, masyarakat juga kian aktif berselancar di sosial media. TikTok adalah salah satu sosial media yang jumlah pemakaiannya meledak sejak pandemi. Aplikasi yang sudah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna ini seringkali digunakan masyarakat untuk bersosialisasi. Format penggunaan aplikasinya yang merupakan video yang dapat diisi dengan lagu dan berbagai macam filter menjadi hiburan yang masa kini bagi masyarakat. Masyarakat menggunakan Tiktok untuk berjoget, menyanyi, memasak, promosi penjualan, tutorial makeup, tur ruangan dan kegiatan seru lainnya. Masyarakat sering menyebut TikTok sebagai mini youtube

Tetapi tentu dalam setiap interaksi suatu masyarakat dengan masyarakat lain tak luput dari perselisihan, tak terkecuali interaksi secara online. Individu atau kelompok masyarakat yang memiliki ketidaksukaan dengan pihak lain seringkali mengupload video TikTok yang bertujuan untuk membuat masyarakat lain mengetahui akan ketidaksukaan suatu individu atau kelompok tersebut ke oknum lain, salah satunya melalui sindiran. Tak jarang video tersebut menyorot perhatian orang banyak sehingga video yang diupload banyak mendapatkan like, komentar, share, dan unduhan dari pihak lain. Orang-orang pun menjadi tahu konflik apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaannya adalah, apabila pihak yang disindir merasa tidak senang, apakah pelaku penyindiran di Tiktok tersebut dapat dipidana? Lalu bagaimana ketentuan hukum dan syarat-syarat pemidanaannya? Simak penjelasan berikut

Ketentuan mengenai tata cara berperilaku di sosial media sejatinya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2008. Tidak hanya dalam UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai berbagai macam tindak pidana beserta ancaman hukumnya. Untuk melihat apakah perbuatan menyindir suatu pihak di sosial media yaitu TikTok dapat dipidana, tentu harus melihat peraturan-peraturan yang memuat pasal-pasal mengenai penyindiran. Dalam hal penyindiran di Tiktok, maka kita perlu melihat UU ITE terlebih dahulu mengingat berlakunya asas lex specialis derogat lege generali atau peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum

Perbuatan penyindiran pada UU ITE termuat dalam Pasal 23 ayat (7) yang berisi bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Melihat pasal ini, tentu harus ditelusuri dengan lanjut apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Informasi Elektronik menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan data elektronik yang tidak terbatas pada suara, gambar, dan sebagainya yang bisa dilihat, sedangkan dokumen elektronik merupakan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dengan atau tanpa bantuan alat suara. Antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik saling berkaitan. Informasi Elektronik diibaratkan sebagai isi dari suatu wadah sedangkan Dokumen Elektronik merupakan wadahnya. Maka dari itu, sindiran yang ada di dalam video Tiktok tersebut baik berupa suara, kata, maupun perilaku, merupakan Informasi Elektronik sedangkan video Tiktok tersebut merupakan Dokumen Elektronik.

Mengenai ketentuan penyindiran di KUHP, perbuatan tersebut dapat diancam dengan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik yang mana unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan perbuatan penyerangan tersebut diketahui umum tersebut dalam hal video TikTok ini terpenuhi. Tidak tanggung-tanggung, apabila perbuatan penyindiran itu berdasarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh si pelaku, maka pelaku dapat diancam juga dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang pemfitnahan.

Video TikTok ini yang merupakan informasi dan dokumen elektronik selanjutnya dapat dijadikan alat bukti elektronik yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Sejatinya, alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 5 macam, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi dan mengingat KUHAP diberlakukan sejak 1981, tentu harus ada peraturan baru yang mengakomodasi kebutuhan zaman terutama dalam tindak pidana di era kini. Maka dari itu, video Tiktok yang berisi tentang sindiran itu dapat ditampilkan dalam proses beracara pidana sebagai alat bukti yang sah guna pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara dengan seadil-adilnya

Tetapi tentu tidak serta merta semua video Tiktok yang berisi sindiran dapat dipidana. Perlu diingat bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang juga berhubungan dengan Pasal 310 atau 311 KUHP menganut delik aduan. Artinya adalah perbuatan penyindiran ini hanya dapat diajukan kasusnya untuk kemudian diadili di pengadilan ketika pihak yang berkeberatan terutama adalah korban penyindiran tersebut membuat pengaduan mengenai konten penyindiran ini ke kepolisian. Polisi kemudian sebagai penyidik akan melakukan penyidikan mengenai potensi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik ini sebelum dilimpahkan ke Penuntut Umum yang akan memutuskan apakah perkara ini bisa diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang telah terkumpul. Apabila perkara tersebut dianggap cukup alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti sah, maka Penuntut Umum dapat membuat Surat Dakwaan yang kemudian akan dibacakan pada proses beracara pidana. Penuntut Umum inilah yang akan mewakili kepentingan orang yang disindir dalam memperjuangkan haknya di pengadilan

Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata dan membuat konten di sosial media, terutama di Tiktok. Keseruan dalam bersosialisasi memang dapat membuat lupa akan batas-batas yang tidak boleh diseberangi. Apalagi kita tidak tahu apakah konten penyindiran yang kita buat ternyata berdampak fatal terhadap orang lain. Apabila berdasarkan alat dan barang bukti dianggap cukup, maka pelaku tindak penyindiran tersebut dapat terseret ke pengadilan. Alih-alih mencari hiburan justru dapat berakhir di bui atau dikenakan denda. Untuk itu, kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media sangat diperlukan. Sekian dan semoga membantu

Recommend0 recommendationsPublished in Cyber Law, Legal, Lifestyle, Reviews, Tech, Tips

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *