Obskurantisme Definisi “Legal Terorisme” Secara Universal

Semua orang bersepakat bahwa terorisme masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), namun sayangnya tidak ada definisi yang akurat karena berbagai perspektif dan tidak ada definisi yang disepakati. Tapi khusus untuk di Indonesia karena sudah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka kita sepakati bersama (di Indonesia) definisi tersebut. Namun, definisi universal tentang legal terorisme harus dapat ditekankan secara menyeluruh dan berlaku bagi seluruh masyarakat internasional agar terjadi komunikasi yang harmonis dan dapat menentukan aksi-aksi kejahatan mana yang masuk dalam kategori tindakan terorisme dan mengadili berdasarkan hukum terorisme internasional.

Merujuk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, telah dijelaskan definisi panjang mengenai terorisme yaitu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme yaitu “ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan kemanan”. Definisi ini hanya berlaku bagi orang Indonesia.

Dalam melakukan identifikasi aksi terorisme diperlukan pendalaman sejarah yang jauh mendalam hingga membentuk hubungan antarnegara dengan mengidentifikasi hakikat kekejaman yang dilakukan di masa lalu, yaitu adanya pembunuhan atau pembantaian massal, termasuk pula meneliti apakah kekejaman semacam itu dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak dalam sebuah konflik. Hal ini sangat berpengaruh ke hubungan antarnegara dewasa ini.

Isi terorisme yang sangat melekat adalah “sarat nuansa politik dan emosional”. Menurut Colin Wight dengan cerdik ia menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam kajian tentang terorisme adalah “klaim-klaim tidak beralasan yang mengatakan bahwa setiap usaha untuk menjelaskan akar penyebab terorisme hanyalah dalih untuk memaklumi terorisme”.

Sebenarnya, identifikasi hakikat dan akar penyebab terorisme, serta cara terorisme dibahas secara politis sangat dipengaruhi oleh latar belakang atau disiplin, juga kepentingan, orang-orang yang mempelajari ata membahasnya. Survei singkat tentang diskusi terorisme di berbagai disiplin ilmu menunjukkan adanya kekacauan yang ada dalam mengidentifikasi hakikat dan akar penyebab terorisme. Untuk melakukan pengkajian terkait kasus terorisme yang memiliki label “terorisme islam”, sangat penting untuk mempertimbangkan akar masalah aksi-aksi tersebut dalam posisi hukum Islam mengenainya dalam setiap kajian objektif atau kebijakan politis terkait masalah terorisme.

Cacat dalam klaim tak berdasar yang menghubungkan insiden terorisme dengan agama Islam secara praktis klaim tersebut cenderung mengabaikan dampak pendudukan dan karenanya menolak dimensi politik aksi terorisme dengan hanya menyalahkan Al-Qur’an tertentu atau penafsiran radikal terhadap islam.

Sayangnya, klaim semacam itu kadang-kadang didukung oleh keyakinan yang meluas di Barat bahwa agama secara historis selalu saja memotivasi kekasaran. Selain itu, bahaya yang terjadi adalah yang diakibatkan oleh klaim dalam sumber literatur ilmiah nan populer, dan juga media massa yang pada umumnya mengaitkan terorisme dengan Islam.

Namun yang mengecewakan, dunia telah mengalami kegagalan sejak tahun 1920 hingga saat ini untuk bersepakat mendudukkan definisi legal terorisme yang dapat diterima secara global. Ironisnya ada beberapa pihak mengatakan hal tersebut sangat tidak diperlukan dan tanpa manfaat. Kegagalan pendefinisian tersebut merupakan salah satu permasalahan utama dalam mempelajari dan memperlakukan subjek terorisme. Menurut Jack P. Gibbs “adalah jelas-jelas absurd” untuk pura-pura mempelajari terorisme namun tanpa setidaknya ada bentuk definisi yang mengenainya.

Jika tercapai definisi legal terorisme, maka penilaian apakah seorang teroris atau pejuang kemerdekaan akan didasari dengan definisi tersebut, terlepas dari para pihak manapun yang menilainya. Terjadinya kekhawatiran hukum ini, yang sebagian bersifat politis bahwa tindakan, metode, elemen, sifat dan motivasi yang membentuk terorisme akan berubah seiring berjalannya waktu dan keadaan.

Apabila terjadi suatu bahaya terdakwa teroris dapat lolos dari jeratan hukuman apabila tindakan mereka tidak sesuai dengan unsur definisi terorisme yang tepat dan dapat diterima secara universal. Maka diperlukan kerjasama antarnegara dalam merangkumkan definisi legal terorisme agar tidak terjadinya kecolongan hukum.

Recommended1 recommendationPublished in HAM, Internasional, Legal

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *