Pajak Shopee Naik 10%, Nasib Penjual Bagaimana?

Kemajuan teknologi yang semakin pesat berpengaruh dalam berbagai bidang di kehidupan manusia. Teknologi yang awalnya sebagai pembantu pekerjaan manusia sekarang sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dilepaskan lagi. Pandemi yang terjadi di tahun ini semakin membuktikan bahwa kehadiran teknologi memang sedemikian pentingnya. Masyarakat yang diharuskan melakukan isolasi diri baik melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work From Home (WFH) secara tidak langsung menyebabkan semakin erat hubungan masyarakat dengan teknologi melalui handphone dan internet. Tak jarang, masyarakat yang sudah bosan di rumah melakukan belanja online untuk menambah keseruan selama menjalani isolasi di rumah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenkominfo, kenaikan penjualan dari aplikasi belanja online mencapai 400%.

Shopee adalah perusahaan yang berkiprah dalam dunia e-commerce baru-baru ini dan keberadaannya sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Banyaknya pembeli yang berbelanja membuat Shopee menjadi ladang emas bagi penjual. Tak jarang pembeli tersebut juga beralih menjadi penjual untuk mencoba peruntungan. Tetapi, kegiatan perdagangan memang tidak seluruhnya mudah, tak terkecuali secara online. Pasalnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh penjual Shopee dalam lalu lintas perdagangan di e-commerce ini. Proses pencairan dana yang terbilang lama menurut penjual Shopee dikarenakan menunggu konfirmasi dari pembeli dengan karakteristik yang berbagai macam sedangkan uang tersebut harus diputar guna kebutuhan modal ini pernah menjadi keluhan yang sering terdengar dari penjual Shopee. Ditambah kebijakan-kebijakan lain yang digunakan Shopee untuk meraih target yang dirasa menyudutkan penjual. Baru-baru ini penjual kembali dihebohkan dengan adanya kenaikan pajak 10% dari Shopee. Tak heran, adanya kebijakan pajak 10% ini membuat penjual Shopee semakin resah.

Namun yang harus diperhatikan adalah sebetulnya apa jenis pajak dari pajak 10% ini. Betulkah pajak ini memang dikenakan kepada penjual? Untuk itu, akan dijelaskan pada penuturan di bawah ini.

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib dari masyarakat ke negara yang mana masyarakat tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak terdiri dari berbagai jenis yang terbagi dalam beberapa kategori. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak dalam perdagangan e-commerce, yang dikenakan adalah pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak pusat intinya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Dalam hal ini, lembaga pemungutnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak yang ada di e-commerce hanyalah 2, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ada perbedaan di antara kedua pajak ini. Penjual seringkali mengira bahwa kenaikan pajak yang dimaksud oleh Shopee ini adalah kenaikan Pajak Penghasilan (PPh). Padahal, kenaikan pajak 10% ini adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dalam hal e-commerce memang diarahkan kepada penjual, namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperuntukkan untuk konsumen. Dalam Pajak Penghasilan (PPh), sekalipun dikenakan kepada penjual, tidak serta merta dikenakan pada seluruh penjual. Pajak tersebut hanya dikenakan bagi penjual yang berpenghasilan Rp 54 juta ke atas per tahun. Penjual yang berpenghasilan di bawah Rp 54 juta per tahun tidak diwajibkan untuk membayar PPh. Sama halnya dengan PPh, PPN tidak dikenakan kepada semua pembeli. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk PT. Shopee Internasional Indonesia sebagai wajib pungut per 1 Oktober 2020 ini. Wajib pungut ini diartikan sebagai pihak yang berkewajiban untuk memungut pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyetorkan PPN tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal yang harus diperhatikan adalah tidak semua penjual di Shopee merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanyalah penjual yang sudah memiliki omzet sebesar 4,8 miliar setahun berdasarkan ketentuan yang ada di UU PPN. Dengan demikian, jelas bahwa yang dimaksud dengan penjual di sini adalah perusahaan, karena jarang sekali penjual individu yang sudah menghasilkan omzet 4,8 miliar dalam setahun. Selain itu, PPN 10% tidak dikenakan kepada semua perusahaan yang menggunakan marketplace Shopee, melainkan perusahaan luar negeri yang berjualan di Shopee Indonesia dan barang atau jasa yang dijual di Shopee itu adalah barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri. Secara singkat, alur dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh Shopee per 1 Oktober 2020 adalah Shopee sebagai Wajib Pungut memungut pajak dari konsumen yang berbelanja pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan perusahaan luar negeri yang menjual Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yaitu barang dan jasa digital dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian, Shopee menyetorkan PPN 10% tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kuitansi pembelian barang atau jasa digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen tersebut, diwajibkan untuk mencantumkan PPN 10% sebagai bukti dari adanya pungutan pajak.

Jadi penjual yang berskala kecil, berdomisili di Indonesia, dan menjual barang dan jasa non digital atau digital dari dalam negeri tidak perlu khawatir dengan adanya kebijakan pemungutan PPN 10% per 1 Oktober 2020 ini. Penjual juga tidak perlu khawatir harus menaikkan harga untuk menanggung pajak ataupun menurunkan harga agar pembeli tetap mau berbelanja dengan adanya penarikan PPN 10% ini. Seperti yang diterangkan sebelumnya, penjual Indonesia yang berskala kecil bukanlah target dari PPN 10% ini. Shopee sudah menegaskan bahwa Shopee mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga penjual tetap bisa berdagang di Shopee tanpa khawatir dengan adanya kebijakan PPN 10% dan Shopee sebagai Wajib Pungut.

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Internasional, Lifestyle, Pajak, Reviews, Tech

Related Articles

Alur Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Sebagai Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Batas pelaporan SPT ini pada awalnya ditentukan pada 31 Maret 2020

Keringanan Pajak Ditengah Pandemi

Di masa sulit karena Pandemi ini dibutuhkan sinergitas yang kuat antara masyarakat dengan Pemerintah. Baik masyarakat maupun Pemerintah saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah pada masa krisis ini telah mendengar teriakan masyarakat khususnya pengusaha terkait sulitnya mempertahankan usaha yang mereka jalankan akibat Pandemi ini.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *