Pandemi Corona, Pelaksanaan Lelang Dilakukan Secara Daring

Pandemi Virus Corona merupakan keadaan darurat yang mengakibatkan keresahan masyarakat, serta berdampak kerugian tidak hanya di dalam sektor kesehatan dan ekonomi, namun juga terhadap sektor lelang. Dengan kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku unit yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menerbitkan kebijakan baru terkait pelaksanaan lelang dalam keadaan darurat, yakni Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 (Perdirjen Nomor 5/KN/2020) tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL Saat Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang memiliki 2 fungsi, yaitu Fungsi Privat yang terbentuk karena pembeli dan penjual saling terkait. Fungsi Publik dimana terbentuk ketika lelang menjadi instrument dalam tugas umum pemerintahan oleh aparatur negara. Jenis-jenis lelang sendiri terbagi menjadi 2, yang pertama berdasarkan hukum yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Lalu yang kedua berdasarkan cara penawarannya, yaitu Lelang Konvensional dan Lelang Online.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas di luar dan memaksa kita melakukan kegiatan secara virtual. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kedisiplinan menjaga jarak atau Social Distancing guna upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Pedirjen No. 5 Tahun 2020 diatur mengenai pelaksanaan lelang pada KPKNL dalam kondisi darurat Covid-19 mulai dari pemrosesan permohonan lelang, pelaksanaan lelang online, lelang konvensional dan lelang e-konvensional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan lelang pada saat keadaan darurat pandemi Covid-19 ini, antara lain:

1. Permohonan Lelang

Pemohon lelang yang dimohonkan baik oleh satuan kerja atau stakeholder dapat mengajukan permohonan lelang melalui fitur permohonan lelang online yang terdapat pada alamat web lelang.go.id. Berkas lelang yang telah dikirimkan secara online dan telah diverifikasi KPKNL wajib diserahkan secara fisik kepada KPKNL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

2. Pelaksanaan Lelang (Kehadiran Penjual dan Saksi dari Penjual)

Ketika berkas lelang telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, maka KPKNL mengeluarkan surat penetapan jadwal pelaksanaan lelang. Kehadiran Penjual dan Saksi dari Penjual dalam pelaksanaan lelang dilakukan melalui media aplikasi e-auction yang merupakan aplikasi pelaksanaan lelang berbasis web yang memungkinkan Pejabat Fungsional Pelelang/Pejabat Lelang, Penjual dan saksi-saksi saling melihat dan mendengar secara langsung dalam pelaksanaan lelang. Kehadiran ini dianggap sama dengan kehadiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang lelang. Setelah seluruhnya saling terhubung dengan dapat melihat dan mendengar secara langsung, maka untuk Penjual (harus memperlihatkan surat penunjukkannya sebagai Penjual, memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Fungsional Pelelang/Pejabat Lelang, kecuali untuk lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual dan membacakan pernyataan bermeterai bahwa dia bertanggung jawab atas keaslian dokumen kepemilikan dan jika barang terjual bersedia menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli sesuai ketentuan; dan memperkenalkan saksi dan memperlihatkan identitasnya yang sah).

3. Pelunasan Lelang oleh Pembeli

Pada prinsipnya, Pembeli diwajibkan melakukan pelunasan pembayaran uang lelang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Pembeli mengalami kesulitan pelunasan karena keterbatasan layanan perbankan, Pembeli dapat mengajukan dispensasi jangka waktu pelunasan kepada KPKNL selaku pelaksana lelang, dengan ketentuan bahwa permohonan dispensasi dimaksud diajukan paling lambat pada hari terakhir batas waktu pelunasan dan dilampiri surat keterangan dari pimpinan cabang bank tempat rekening Pembeli yang menerangkan mengenai penutupan sementara layanan perbankan. Berdasarkan permohonan dispensasi tersebut, Pembeli diberikan dispensasi sampai dengan berakhirnya penutupan sementara layanan perbankan dengan kewajiban melakukan pembayaran uang lelang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahnya.

4. Pemberian Layanan Lelang

Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Pemohon Lelang/Pembeli Lelang terkait pemberian pelayanan lelang dilakukan melalui sarana komunikasi telpon, WhatsApp, e-mail, dan sejenisnya dengan meminimalisir adanya kontak langsung.

5. Keberlakuan Penyesuaian Lelang

Perdirjen Nomor 5/KN/2020 ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 dan berakhir saat keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 dicabut oleh Kepala BNPB.

Namun pada faktanya menunjukan adanya kendala terkait praktik di lapangan, bahwa tidak semua permohonan lelang yang dimohonkan baik satuan kerja maupun stakeholder bersedia melaksanakan lelang secara daring. Hal ini disertai berbagai alasan seperti media elektronik yang kurang mendukung sehingga kesulitan dalam mengakses maupun menggunakan aplikasi e-Auction serta tanggapan bahwa pelaksanaan lelang secara konvensional tingkat laku jualnya lebih tinggi. Selain itu, Pejabat Lelang Kelas II belum memiliki aplikasi lelang online sehingga terhambat dalam pelaksanaan jenis lelang non eksekusi sukarela. Kendala-kendala ini harus ditindaklanjuti dan diatasi dengan kebijakan yang sesuai, serta edukasi lelang terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan lelang secara daring, dan mengoptimalkan penjualan serta hasil lelang mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020, sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian negara yang menurun akibat bencana pandemi Covid-19 saat ini. 

Recommend0 recommendationsPublished in Bisnis, Legal

Related Articles

Perlindungan Industri Pariwisata dan Travel Haji Umrah pada pandemi COVID-19

Dengan adanya kebijakan PSBB yang memberikan masyarakat untuk #dirumahaja dan meminimalisir kegiatan perjalanan apalagi berpindah kota guna meminimalisir penyebaran virus. Sektor Industri pariwisata haji dan umroh pun turut terpukul dengan adanya larangan dari arab saudi untuk kegiatan Umroh dan Haji khusus untuk negara Indonesia sehingga banyak perusahaan – perusahaan travel haji dan umroh mengalami stagnasi hingga permasalahan ini selesai.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *