Pegawai Negeri Sipil, Dilarang Selingkuh!

Mengenai peraturan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 PP Nomor 45 tahun 1990 mengemukakan bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61 Penjelasan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS menjelaskan maksud pasal 14 tersebut, yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah olah merupakan suatu rumah tangga.

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Penjatuhan hukum disiplin berat karena selingkuh tersebut dikarenakan pelanggaran PNS terhadap kewajibannya yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS. Apabila pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara dan juga dapat diduga karena telah melanggar kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Aturan mengenai larangan PNS untuk hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dianggap juga sebagai pelanggaran kesusilaan atau “zinah”. Di Indonesia sendiri, perzinahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga hukum Islam. Pengertian zinah adalah hubungan persetubuhan diluar nikah antara dua orang yang salah satu atau keduanya telah menikah. Dalam perzinahan harus bisa dibuktikan dengan pengakuan tersangka perzinahan; dan/atau saksi mata. Dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan 4 orang laki2 dewasa yang menyaksikan adanya penetrasi hubungan seksual. Kasus zinah termasuk dalam delik aduan artinya hanya pasangan resmi dari pelaku perzinahan yang berhak melaporkan tindak pidana perzinahan. Polisi tidak berhak menangkap pelaku perzinahan tanpa laporan dari pasangan resmi pelaku perzinahan. Terhadap perceraian karena alasan perzinahan, mantan suami istri tidak dapat rujuk. Meski yang melaporkan perzinahan adalah pasangan resmi dari salah satu tersangka perzinahan, proses hukum mengenai dua (atau lebih) orang yang terlibat dalam perzinahan. Perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun. Pada kasus perzinahan yang dilakukan seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain hukuman pidana yang termuat dalam KUHP adapula sanksi perselingkuhan oleh PNS yaitu hukuman berat dalam PP Nomor 53 tahun 2010 adalah berupa:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Recommend0 recommendationsPublished in Ketenagakerjaan

Related Articles

Pencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia telah geram tentang beredarnya video dengan konten bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang ternyata berisi sampah. Banyak orang yang mencaci maki pelaku karena tindakan tersebut dinilai tidak bermoral terutama dilakukan pada masa sulit ditengah – tengah pandemi ini. Menurut metro tempo Pelaku Pun saat ini dalam proses pemeriksaan karena diduga melanggar Pasal 36 jo 51 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan beredarnya video tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencaci maki pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu dicatat bahwa tindakan pelaku belum melewati proses pengadilan.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *