Pencucian Uang: Kejahatan Internasional atau Kejahatan Transnasional?

21 September lalu, BBC (British Broadcasting Company) mempublikasikan suatu artikel berita mengenai “Fincen Files”. Artikel tersebut berisi tentang dokumen-dokumen yang mengimplikasikan bank-bank besar terlibat dalam money laundering atau pencucian uang. Money laundering sendiri menurut Black’s Law Dictionary adalah tindakan pemindahan uang dari hasil tindakan kejahatan melalui individu yang sah, yang mengakibatkan sumber asli uang tersebut tidak dilacak. Apakah kejahatan pencucian uang yang memiliki unsur asing termasuk international crime (kejahatan internasional) atau transnational crime (kejahatan transnasional)?

Apakah perbedaan transnasional dan internasional? Dalam konteks hukum, Phillip Jessup mendefinisikan hukum transnasional sebagai seluruh hukum yang mengatur tindakan yang melampaui batas nasional, yang termasuk hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Detlev Vagts dalam “A Basic Introduction to Transnational Law”, menyatakan bahwa istilah hukum internasional cenderung mengarah ke hukum internasional publik. Hukum internasional publik mengatur mengenai perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Sebelumnya, kita harus melihat sedikit ke sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Menurut Beth van Schaak dan Ron Syle dalam “A Concise History of International Criminal Law”, ada dua objek utama hukum pidana internasional pada abad ke-19, yaitu perbudakkan dan pembajakan. Selain dua tindakan itu, kejahatan merupakan kewenangan negara masing-masing.

Meskipun ada perkembangan besar pasca Perang Dunia II, ruang lingkup hukum pidana internasional masih tidak tegas terdiri dari tindakan apa saja. Hal ini berubah ketika Statuta Roma berlaku pada tahun 2002. Robert Cryer dalam “An Introduction to International Criminal Law and Procedure” menyatakan bahwa klasifikasi kejahatan internasional dapat merujuk kepada Statuta Roma. Kejahatan internasional antara lain:

1. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity);

2. Genosida;

3. Kejahatan perang, dan

4. Agresi.

Konsep kejahatan transnasional berkembang pada tahun 1970-an. PBB menggunakan istilah tersebut untuk kejahatan yang melampaui yurisdiksi nasional. Puncaknya adalah pada tahun 2000, PBB membentuk perjanjian internasional yang bernama: “United Nations Convention against Transnational Organized Crime” atau yang disebut juga sebagai “Palermo Convention”.

Pasal 3.2 Palermo Convention menjelaskan unsur-unsur kejahatan transnasional, antara lain:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara;

2. Dilakukan di satu negara tapi persiapan atau perencanaannya dilakukan di negara lain;

3. Melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang melakukan tindakan pidana di lebih dari satu negara, atau

4. Dilakukan di satu negara tapi akibatnya terasa di negara lain.

Palermo Convention mengatur tiga jenis tindakan transnasional, antara lain:

1. Partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir;

Bentuk partisipasi dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Setuju untuk melakukan tindakan yang membantu kelompok kriminal dengan tujuan mendapatkan keuntungan material;

b. Terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal;

c. Mengatur atau membantu tindakan kejahatan yang melibatkan kelompok kriminal;

2. Pencucian uang, dan

3. Korupsi

Beberapa ahli hukum, termasuk Cryer sendiri, menganggap tidak ada perbedaan signifikan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional. Tapi bagi yang setuju adanya perbedaan antara dua hukum tersebut, maka sumber hukum pidana internasional adalah Statuta Roma sedangkan hukum pidana transnasional adalah Palermo Convention. Sehingga, tindakan pencucian uang yang memenuhi satu unsur transnasional, merupakan kejahatan transnasional.

Recommend0 recommendationsPublished in Legal, Misc, Pidana

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *