Penyelesaian Montara Lewat Gugatan Class Action

Tanpa disadari sebelas tahun sudah perjalanan kasus kebocoran sumur minyak montara, namun hingga saat ini kasus itu masih saja belum terselesaikan. Sejak 21 Agustus 2009 insiden tumpahan minyak terus mengalir deras mengikuti arus laut, begitu juga dengan tindakan pemerintah kedua negara yang proses penyelesaiannya mengikuti arus politik hubungan bilateral (Indonesia dan Australia). Banyaknya kerugian yang harus ditanggung oleh para petani rumput laut dan rakyat sekitar laut timor atas kebocoran minyak montara mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi dan tergoresnya hak asasi manusia membuat rakyat harus gigit jari akibat ulah perusahaan asing milik Thailand yang dikelola di Perth, Australia yaitu The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP Australasia) yang merupakan counterpart dari The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

Kebocoran minyak terjadi akibat gagalnya penambangan bawah laut yang dilakukan oleh PTTEP. Seharusnya perusahaan tersebut mampu melakukan management risk (manajemen resiko) dalam melakukan penambangan minyak bawah laut. Selain itu, perusahan mampu meminimalisir kegagalan yang terjadi di bawah laut, perusahaan harus mengetahui detail mengenai aturan-aturan pada saat hendak melakukan penambangan, dan juga melihat letak posisi keberadaan objek penambangan.

Berangkat dari hal tersebut, anjungan sumur minyak Montara berjarak sekitar 250 kilometer ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur tumpahan minyak mentah (light crude oil) menyebar masuk secara luar biasa tanpa henti menuju perairan Laut Timor Indonesia. Minyak yang tumpah bervolume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor kawasan Indonesia selama 74 hari sampai 3 November 2009 sebanyak 92 kilometer persegi dan merusak 13 kabupaten dan kota yang berada di Nusa Tenggara Timur sudah merusak kehidupan nelayan serta petani rumpaut laut.

Indonesia tidak bisa menuntut PTTEP karena PTTEP bukanlah subjek hukum internasional. Namun sangat terbuka luas bagi Indonesia untuk membawa permasalahan ini menuju meja perundingan. Karena belum menemui kesepakatan, akhirnya perundingan kedua negara (Indonesia dan Australia) sempat terhenti. Tidak berhenti sampai disitu saja, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga sudah pernah menggugat PTTEP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan tersebut dicabut dikarenakan obscuur libel maka gugatan pun diminta untuk dilakukan perbaikan. Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan beberapa upaya penyelesaian. Seperti menggugat PTTEP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan negosiasi, bahkan Rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengajukan gugatan class action pada 3 Agustus 2016 melawan PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia sedang mendorong proses gugatan tersebut dengan terus berkoordinasi, sharing data informasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan juga Konsultan Hukum Maurice Blackburn di Pengadilan Federal Australia di Sydney.

Gugatan class action dilayangkan oleh masyarakat petani rumput laut di NTT dikarenakan ramainya pihak yang merasakan dirugikan. Di dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Gugatan class action dapat diajukan jika para pihak yang bersuara dan memiliki kepentingan yang sama atau sejalan maka bisa masuk dalam kelompok gugatan class action.

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: ST 01-001/05/Menko/Maritim/VIII/2018 tentang pembentukan Task Force Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara. Mereka akan diberangkatkan ke Canbera, Australia untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak perusahaan terkait. Jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia sudah menjalankan kewajibannya untuk meminta hak dan pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan pencemaran laut demi menjalankan fungsi dan tugas sebagai sebuah negara dengan melakukan itikad baik (good faith) tanpa melalui jalan berperang.

Penyelesaian sengketa merupakan tahap yang paling penting dan menjadi suatu penentu. Adanya peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa ini menandakan bahwa hukum internasional merupakan pedoman yang esensial bagi para pihak yang mengalami sengketa lintas batas negara. Penjelasan berbagai metode telah disajikan oleh hukum internasional yang dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai atau menggunakan forum penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melihat terjadinya obscuur libel, maka pemerintah Indonesia tidak bisa menggungat Perusahaan PTTEP di wilayah Indonesia. Indonesia tidak bisa melakukan eksekutorial putusan karena hal tersebut tidak memungkinkan untuk mengeksekusi di wilayah Indonesia atas putusan peradilan asing. Maka pengajuan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia adalah jalan penyelesaian yang tepat untuk saat ini dalam penyelesaian polusi minyak di laut timor akibat kebocoran sumur minyak montara di Perth, Australia untuk menuntut hak rakyat NTT atas laut timor, pemulihan laut yang sudah tercemar serta meminta pembayaran ganti rugi.

Recommended1 recommendationPublished in Internasional, Legal

Related Articles

Penundaan Pembayaran THR Menjelang Hari Raya Idul Fitri

Di tengah kondisi bencana non-alam yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami krisis, baik dari sisi usaha, keuangan, hingga ketenagakerjaan. Sebagian besar pengusaha mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usaha mereka. Begitu pula bagi para karyawan, mereka khawatir akan turunnya gaji dan tunjangan mereka. Terlebih lagi, waktu-waktu ini adalah masa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *